# ADIL
-
Pemotongan Berat TBS di PKS Masih Terjadi, Alasannya Dinilai Tidak Objektif
Pemotongan berat timbangan tandan buah segar (TBS) di pabrik kelapa sawit (PKS) masih terus -
64 Maling Sawit Dapat Pengampunan Massal, Malah Ditawari Kerja di PTPN IV
Polres Simalungun mengadakan kegiatan Restorative Justice (RJ) Massal di Polsek Tanah -
Perjuangan Petani Gol, Harga Cangkang Masuk dalam Perhitungan Harga TBS
Sempat deadlock pekan lalu, Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi -
Menang Pra Peradilan, Ketua FMS Lolos dari Tuduhan Pemalsu Dokumen oleh Perusahaan Sawit
Dilaporkan sebanyak 6 kali oleh PT Agricinal atas tuduhan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah di -
Harga Cangkang Berpeluang Masuk dalam Perhitungan Harga TBS di Bengkulu
Rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Provinsi Bengkulu beberapa hari lalu -
Kadin Bengkulu Kritik PKS yang Pukul Rata Harga TBS Tanpa Pandang Umur
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bengkulu menemukan fakta bahwa banyak pabrik kelapa -
Plt Kadis akan Cari Kesepakatan yang Adil Demi Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit di Bengkulu
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi berjanji akan terus -
Petani Sawit di Mukomuko Minta Kapolri Tindak Polisi yang Pro Pengusaha
Petani kelapa sawit di Desa Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengajukan -
Tak Mau Pajak Membengkak, Petani Sawit di Bengkulu Tolak Laporkan Luas Kebun
Petani khawatir pendataan luas kebun akan berujung pada penarikan pajak yang lebih -
Gubernur Bengkulu: Hentikan Pemotongan Timbangan TBS Petani di PKS!
Pemotongan timbangan adalah praktik yang tidak dapat diterima dalam industri kelapa -
Petani Sawit Bengkulu Desak Pemerintah Revisi Permentan Nomor 01/2018
Kami merasa tidak adil dengan perbedaan harga TBS kelapa sawit ini. Padahal petani swadaya juga -
Petani Sawit di Bengkulu Ancam Golput pada Pemilu 2024, Kenapa?
Saking kecewanya, dia berniat golput karena menganggap percuma menyumbangkan suara pada Pemilu 2024 -
Konflik Agraria Berlarut Karena BPN Lepas Tangan?
saat ini ditemukan banyak kasus di mana sertifikat diterbitkan untuk bidang tanah yang -
Ketua DPRD Rohul: Alokasi DBH Sawit Tak Rasional dan Tak Adil
Ini sangat aneh, kenapa hanya 4% yang