Padang, elaeis.co – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, menunjukkan keberpihakannya terhadap nasib petani sawit di daerahnya. Ia menyatakan siap berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekebun, khususnya terkait ketimpangan sistem harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Pernyataan tegas itu disampaikan Vasko setelah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Sumbar dan mendengar langsung keluhan para petani sawit. Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan adalah ketidaktransparanan perusahaan dalam membuka data invoice penjualan, yang menjadi acuan penting dalam menentukan harga TBS.

“Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh. Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani,” tegas Vasko dalam keterangan tertulisnya, kemarin. 

Dia menyoroti lemahnya posisi petani dalam tata kelola harga. Padahal, menurutnya, sistem kemitraan antara petani dan perusahaan seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Ia pun menilai ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Meskipun Pemprov Sumbar sudah memberi peringatan kepada perusahaan, tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan dalam pengawasan, karena sebagian besar berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, hal ini tak menyurutkan langkah Vasko untuk tetap mencari solusi.

“Masukan-masukan dari petani ini menjadi energi baru bagi kami untuk memperbaiki ekosistem sawit yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar sedang menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur lebih detail mekanisme penetapan harga TBS. Diharapkan, Pergub ini akan menjadi payung hukum yang melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan.

“Kita sedang kaji Pergub agar penetapan harga tidak berat sebelah. Petani harus terlindungi secara regulasi,” tambahnya.

Langkah ini menjadi angin segar bagi puluhan ribu petani sawit di Sumbar yang selama ini merasa tidak berdaya dalam menghadapi dominasi perusahaan besar. Dengan regulasi baru yang berpihak pada keadilan, ekosistem industri sawit di Sumbar diharapkan bisa menjadi lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.