Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah pusat dinilai tak adil terhadap komoditas andalan ekspor. Sebab, ekspor minyak sawit mentah (CPO) dikenakan bea keluar (BK), sedangkan batu bara dan nikel tidak.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu, Edy Mashury, mengaku kecewal terhadap penerapan kebijakan BK CPO. "Kenapa produk tambang seperti batu bara dan nikel tidak dikenakan bea keluar? Kenapa ada pilih kasih?" katanya, kemarin.

Dia juga menilai kebijakan BK CPO menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah memperlakukan industri yang memiliki dampak lingkungan. Padahal kelapa sawit tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan separah batu bara dan nikel.

"Saya tidak paham mengapa CPO dikenakan BK, sedangkan batu bara dan nikel yang jelas-jelas merusak lingkungan tidak dikenakan BK. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan lingkungan dan perlakuan yang adil terhadap industri," tandasnya.

Edy juga menegaskan bahwa minyak sawit mentah (CPO) merupakan produk andalan yang memiliki peran penting dalam perekonomian di banyak provinsi termasuk Bengkulu 

"Industri kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi Bengkulu. Dengan menerapkan BK CPO, justru menghambat pertumbuhan sektor ini, sementara industri tambang yang merusak lingkungan dibiarkan bebas," kritiknya.

Dia meminta pemerintah menghapus BK CPO karena mempengaruhi harga TBS kelapa sawit. "Harga TBS itu berhubungan erat dengan nasib petani sawit. Sementara batu bara dan nikel hanya dikuasai oleh korporasi," tukasnya.

"Kalau memang pemerintah peduli pada petani sawit, bebaskan BK CPO. Jangan jadikan petani kelapa sawit di daerah sebagai sapi perah. Perlakukan petani sawit secara adil dan dihargai atas usaha mereka dalam menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Jangan hanya mengambil untung dari ekspor CPO, berikan jugalah jaminan harga TBS," pungkasnya.