https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Hancurkan Mata Pencaharian Petani, Gubernur Bengkulu Tolak EUDR

Hancurkan Mata Pencaharian Petani, Gubernur Bengkulu Tolak EUDR

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. foto: ist.


Bengkulu, elaeis.co - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dengan tegas menolak kebijakan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE). Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan tidak hanya petani sawit di Bengkulu, tetapi juga di seluruh Indonesia dan belahan dunia lainnya.

"Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting bagi kita. Seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan sawit yang banyak diusahakan oleh rakyat," katanya, Kamis (1/6).

Menurutnya, kebijakan ini seperti tidak menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, termasuk Bengkulu, dalam menangani perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. "Kebijakan ini seolah-olah mengabaikan komitmen kita untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu pemanasan global dan keberlanjutan lingkungan," tambahnya.

Dalam konteks Bengkulu, minyak sawit memiliki peran penting dalam perekonomian daerah tersebut. Rohidin menegaskan, penolakan terhadap EUDR bukanlah keberpihakan pada industri sawit semata, melainkan juga upaya melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan petani sawit.

"Petani sawit adalah tulang punggung ekonomi kami, dan kebijakan ini akan merugikan mereka secara langsung," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan petani sawit dan menjaga keberlanjutan industri perkebunan di daerah ini. 

"Hendaknya ada dialog yang konstruktif antara Indonesia dan UE untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Kami minta masalah ini bisa diselesaikan, kami di daerah akan terus berkomitmen untuk tetap berjuang dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri perkebunan di Bengkulu," tutupnya.

Jakfar, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo) Provinsi Bengkulu, juga mengaku khawatir akan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh EUDR.

"Kebijakan ini akan menghancurkan mata pencaharian petani sawit. Banyak petani kecil yang bergantung pada perkebunan sawit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka," tandasnya.


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :