Jakarta, elaeis.co – Pemerintah Indonesia bersiap mengambil langkah tegas dalam sengketa perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa (UE). 

Melalui Kementerian Perdagangan, Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi dagang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO setelah UE dinilai belum sepenuhnya mematuhi putusan panel sengketa sawit.

Langkah ini diambil karena Uni Eropa dianggap tidak memenuhi tenggat waktu untuk menyesuaikan kebijakan yang sebelumnya dipersoalkan dalam sengketa minyak sawit di WTO. 

Pemerintah menilai, kondisi tersebut dapat merugikan kepentingan perdagangan Indonesia jika tidak segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, penangguhan konsesi akan difokuskan pada sektor perdagangan barang, meskipun tidak menutup kemungkinan langkah serupa diterapkan pada sektor lain jika diperlukan.

“Penangguhan konsesi akan difokuskan kepada sektor barang, namun tetap terbuka untuk sektor lainnya. Kami akan memastikan jumlah kerugian dihitung secara cermat dan penanganan kasus berjalan efektif, sambil tetap menjaga hubungan bilateral dengan Uni Eropa,” ujar Budi dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (7/3).

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 22.2 dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO. Aturan ini memberikan hak kepada negara penggugat untuk mengajukan penangguhan konsesi jika pihak yang kalah dalam sengketa belum mematuhi putusan panel WTO.

Melalui mekanisme tersebut, Indonesia dapat meminta kewenangan kepada DSB WTO untuk menangguhkan kewajiban dagang tertentu terhadap Uni Eropa. Langkah ini bertujuan menjaga hak Indonesia serta memberikan tekanan agar pihak UE segera menyesuaikan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan aturan perdagangan global.

“Indonesia bisa mengajukan kewenangan penangguhan konsesi kepada DSB guna menjaga hak Indonesia di masa depan apabila Uni Eropa tidak dapat mematuhi putusan panel WTO,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi hukum yang sah dalam sistem perdagangan internasional. Proses pengajuan juga dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah yang diambil memiliki dasar hukum dan perhitungan ekonomi yang kuat.

Selain pemerintah, pelaku industri kelapa sawit nasional juga memberikan dukungan terhadap langkah tersebut. Sejumlah asosiasi industri menilai, kebijakan Uni Eropa selama ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) termasuk di antara organisasi industri yang mendukung langkah pemerintah untuk melanjutkan proses hukum di WTO.

Wakil Ketua Umum APROBI, Catra De Thouars, mengatakan kebijakan yang membatasi penggunaan produk sawit di Eropa telah mengurangi potensi ekspor Indonesia setiap tahunnya. Menurutnya, kepastian hukum dalam perdagangan internasional sangat penting bagi keberlanjutan industri sawit nasional.

“Kami mendukung langkah hukum selanjutnya sehingga dapat memberikan kepastian usaha bagi industri kelapa sawit nasional,” ujarnya.

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber devisa ekspor, tetapi juga menopang jutaan tenaga kerja serta menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah penghasil sawit.

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait sawit telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait kebijakan energi terbarukan UE yang dinilai mendiskriminasi produk minyak sawit. Indonesia sebelumnya menggugat kebijakan tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Pemerintah berharap langkah penangguhan konsesi dagang ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum perdagangan internasional sekaligus mendorong Uni Eropa untuk mematuhi putusan yang telah ditetapkan panel WTO.

Di sisi lain, Indonesia tetap berkomitmen menjaga hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Pendekatan hukum melalui WTO dipandang sebagai cara resmi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan tanpa mengganggu hubungan bilateral secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan industri sawit nasional sekaligus memastikan bahwa perdagangan global berjalan secara adil dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.