Tidak hanya itu, dominasi Indonesia juga dinilai memperkuat posisi dalam berbagai forum internasional seperti G20, ASEAN hingga WTO. 

Dengan status sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk menyuarakan kepentingan negara-negara penghasil komoditas pertanian.

Meski memiliki posisi strategis, Fadillah mengingatkan industri sawit nasional masih dibayangi berbagai tantangan yang dapat menggerus daya saing Indonesia.

Ancaman pertama adalah green protectionism, yakni kebijakan lingkungan yang berkembang menjadi hambatan non-tarif di sejumlah negara tujuan ekspor.

Kedua, derasnya kampanye negatif terhadap sawit yang dinilai sering mengabaikan fakta mengenai kontribusi industri terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, persoalan sertifikasi dan standar internasional yang masih menjadi hambatan bagi jutaan petani sawit rakyat.

Sementara ancaman keempat justru datang dari dalam negeri, yakni tata kelola yang belum optimal, birokrasi yang berbelit, hingga berbagai kepentingan yang menghambat peningkatan daya saing industri.

"Tantangan sawit tidak hanya datang dari luar negeri. Kita juga harus berani membenahi persoalan di dalam negeri agar industri ini semakin kuat dan mampu bersaing secara berkelanjutan," tegasnya.

Menurut Fadillah, melihat sawit hanya sebagai penyumbang devisa merupakan pandangan yang terlalu sempit.

Industri sawit, kata dia, telah menjadi salah satu penopang utama ketahanan nasional.

Sawit menopang ketahanan pangan melalui produksi minyak nabati, memperkuat ketahanan energi lewat pengembangan biodiesel, menghasilkan devisa negara, membuka lapangan kerja bagi sekitar 16 juta orang, sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani di berbagai daerah.

"Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer. Ketika rakyat memiliki pangan, energi tersedia, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan meningkat, di situlah fondasi pertahanan bangsa menjadi semakin kokoh," jelasnya.

Karena itu, APMI mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, memperluas inovasi teknologi, serta memperbaiki tata kelola industri agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan baku.

Fadillah menegaskan, masa depan sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tingginya produksi, tetapi juga kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun industri yang transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Sudah saatnya kita melihat sawit secara utuh. Di balik berbagai tantangannya, sawit adalah aset strategis bangsa yang mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia. Tugas kita sekarang adalah mengelolanya dengan tata kelola yang semakin baik, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional," pungkasnya.