Menurut Ali Jamil, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya rendemen dan produktivitas petani sawit rakyat. 

Pertama adalah penggunaan benih yang tidak bersertifikat atau tidak unggul.

Di banyak daerah, petani masih menggunakan bibit dari sumber tidak resmi karena keterbatasan akses maupun biaya. 

Hal ini berdampak langsung pada hasil produksi tandan buah segar (TBS) per hektare.

Kedua adalah penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum optimal. Banyak kebun rakyat yang belum melakukan pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara tepat, serta manajemen panen yang sesuai standar.

Ketiga adalah minimnya pendampingan teknis dari penyuluh maupun kelembagaan resmi. Kondisi ini membuat transfer teknologi dari riset ke lapangan berjalan lambat.

Keempat, akses petani terhadap kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) masih belum merata. Akibatnya, posisi tawar petani dalam rantai pasok masih lemah.

Ali Jamil juga menjelaskan, perbedaan mencolok terlihat antara kebun rakyat dan perkebunan besar.

Perusahaan umumnya telah menerapkan sistem manajemen modern, mulai dari pemilihan benih unggul, pemupukan berbasis data, hingga sistem panen terkontrol.

Hasilnya, produktivitas dan rendemen perusahaan bisa mencapai di atas 25 persen, jauh lebih tinggi dibanding petani rakyat yang masih berada di kisaran 16 persen.

Kesenjangan ini bukan hanya berdampak pada produksi nasional, tetapi juga pada tingkat kesejahteraan petani.

“Kalau produktivitas rendah, otomatis pendapatan petani juga rendah. Padahal mereka adalah bagian terbesar dari industri sawit kita,” jelas Ali.

Kementerian Pertanian mencatat sekitar 6,9 juta petani sawit tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, sebagian besar dari mereka belum tergabung dalam skema kemitraan formal dengan industri.

Ali menyebut, hanya sebagian petani yang sudah masuk dalam pola kemitraan plasma atau kerja sama dengan PKS. Sementara mayoritas masih mengelola kebun secara mandiri.

Kondisi ini membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga TBS dan tidak memiliki standar mutu yang seragam.

“Petani kita sangat besar jumlahnya, tapi belum semuanya terkoneksi dengan sistem industri yang baik,” katanya.

Selain produktivitas, Ali juga menyoroti persoalan tata niaga dan harga tandan buah segar (TBS) yang kerap menjadi keluhan petani.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor maupun dinamika industri hilir dapat berdampak langsung pada harga di tingkat petani.

Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani, termasuk implementasi regulasi penetapan harga TBS yang sudah diatur pemerintah daerah.

“Yang paling terdampak saat ada gejolak harga selalu petani. Karena itu tata niaga harus transparan dan adil,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas. Program ini menargetkan kebun-kebun tua yang sudah tidak produktif untuk diganti dengan tanaman unggul.

Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan industri juga menjadi fokus utama agar petani tidak berjalan sendiri.

Ali menegaskan, tanpa perbaikan menyeluruh dari hulu, Indonesia akan terus menghadapi kesenjangan produktivitas meski menjadi produsen sawit terbesar di dunia.

“PR kita bukan hanya memperluas lahan, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” tegasnya.