Palangkaraya, elaeis.co - Nilai ekspor minyak kelapa sawit pada periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa komoditas kelapa sawit terbukti bisa tetap eksis dan bahkan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian. 

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Salah satu upayanya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Satgas tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan atau izin perkebunan yang ada di Indonesia. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meminta pelaku usaha perkebunan sawit melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) luasan lahan sawit yang dimiliki secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). SIPERIBUN merupakan sistem berbasis aplikasi nasional yang digunakan oleh Satgas Sawit melalui self reporting.

Kementan terus berupaya mendorong, membina dan mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha agar segera dan secara kontinyu melakukan pelaporan sesuai ketentuan. Sosialisasi self reporting kali ini dilaksanakan tanggal 6 Juli 2023 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (kalteng).

“Setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pelaporan mandiri dalam periode 3 Juli 2023 sampai tanggal 3 Agustus 2023 melalui aplikasi SIPERIBUN. Self-Reporting ini sangat penting karena sebagai bentuk upaya untuk mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional, sebagai instrumen pengendalian perizinan usaha perkebunan, dan juga sebagai fasilitasi koordinasi antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah," jelas Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (kementan), dalam keterangan resminya, Kamis (6/7).

Selain Kalteng, sosialisasi self-reporting akan dilakukan di provinsi Riau dan Sumatera Utara. "Ini agar seluruh pelaku usaha kelapa sawit dapat segera melakukan pelaporan dengan baik dan semakin transparan sesuai ketentuan," tegasnya.

Dia menjelaskan, satgas dengan tegas menghimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan atau korporasi di sektor kelapa sawit.

Aplikasi SIPERIBUN siap menjadi portal pelaporan dan mendukung perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Setiap perusahaan/korporasi perkebunan harus memiliki akun sebagai pengelolaan data di SIPERIBUN yang selanjutnya untuk melengkapi data profil perusahaan sampai dengan data perizinan berusaha perkebunan dilengkapi dokumen-dokumen serta lampiran peta spasial dalam bentuk shapefile untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP), ILOK, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang harus di-upload di aplikasi SIPERIBUN.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki peran penting dalam pengawalan pelaporan mandiri dan monitoring pelaporan perkembangan usaha di SIPERIBUN. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan memilik hak akses ke SIPERIBUN. Untuk memudahkan pengawasan, SIPERIBUN akan menampilkan rangkuman laporan tingkat kepatuhan pengisian dari masing-masing perusahaan," paparnya.

"Aplikasi ini telah dilengkapi analisis geospasial Izin Lokasi, IUP dan HGU. Fitur ini yang akan mendukung overlay spasial penyelesaian tumpang tindih kepemilikan lahan atau izin perkebunan. Namun untuk analisis dalam penyelesaian perkebunan di kawasan dan non kawasan atau penetapan wajib pajak, selanjutnya Kementerian atau Lembaga terkait akan memanfaatkan data yang tersedia di SIPERIBUN untuk dianalisis pada sistem di masing-masing kementerian/lembaga,” imbuhnya.

Lebih lanjut Andi Nur menambahkan, Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2023 ini juga sedang melaksanakan updating Tutupan Kelapa Sawit Nasional berkerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan mitra dari BRIN, BPS, KLHK, ATR/BPN untuk penyempurnaan informasi tematik spasial. Ditjebun juga akan menyusun peta Tutupan Kelapa Sawit by name by address secara bertahap untuk penyempurnaan data areal kelapa sawit nasional sebagai bagian amanah dari Inpres 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB), dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Andi Nur berharap dengan adanya aplikasi Self-Reporting SIPERIBUN ini dapat memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola industri kelapa sawit. Diharapkan seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi dan berkomitmen dalam mensukseskan penyempurnaan tata kelola di kelapa sawit ini.

"Tata kelola sawit harus kita perbaiki bersama, kita tidak rela membiarkan prestasi bahwa Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit (CPO) nomor 1 terbesar di dunia lepas dari kita pada waktu yang akan datang. Karena kita mengetahui benar bahwa penerimaan devisa pada sektor pertanian terbesar dari kelapa sawit," tandasnya.

"Para pelaku usaha kelapa sawit diharapkan dapat terus proaktif mengisi SIPERIBUN demi tata kelola industri kelapa sawit yang lebih baik lagi ke depannya. Mari kita perbaiki bersama tata kelola untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing, serta mewujudkan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan,” sambungnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari mengatakan, satgas ini merupakan bentuk kolaboratif antar pemerintah. Adapun salah satu tugas dari satgas adalah perbaikan data perizinan usaha perkebunan dan pelaporan mandiri perkembangan usaha melalui SIPERIBUN. "Kami bergerak secara kolaborasi, di mana poin utamanya adalah percepatan dan koordinasi," jelasnya.

Menurutnya, self reporting merupakan langkah perbaikan data. "Jadi nantinya semua kementerian terkait yang membutuhkan data sawit akan menggunakan data yang ada di SIPERIBUN. Kita tak hanya membicarakan hulu saja, namun juga hingga hilir, serta regulasi pemanfaatan kelapa sawit sebagai upaya melakukan penertiban tata kelola sawit Indonesia. Output dari data SIPERIBUN ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Kementerian/Lembaga masing-masing. Satgas ini untuk mempercepat perbaikan pengelolaan usaha perkebunan dapat terlaksana secara optimal untuk akuntabilitas kinerja usaha perkebunan," bebernya.

Bambang Hendroyono selaku Sekjen KLHK dan sebagai salah satu anggota Satgas mengatakan, regulasi yang sudah ada tidak diubah dalam satgas ini. "Namun SOP atau prosedurnya yang dikuatkan kembali. Perlunya menyamakan pemahaman terhadap prosedur, pertimbangan akses legalitas, izin lokasi, persetujuan perlepasan kawasan, dan lainnya, sehingga percepatan perbaikan tata kelola dapat dilaksanakan dengan baik," sebutnya.