Jakarta, Elaeis.co - Operasi pasar (OP) dinilai bukan solusi jangka panjang yang tepat untuk meredam harga minyak goreng yang terus naik belakangan ini.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat ME Manurung MP CAPO CIMA, mengatakan, operasi pasar hanyalah solusi temporer. "Bukan solusi jangka panjang. Mana bisa efektif OP itu meredam harga minyak goreng," katanya kepada Elaeis.co, Rabu (5/1/2022). 

Karena itu ia mengingatkan pemerintah untuk membuat solusi untuk jangka panjang. Gulat mengaku pendapatnya itu juga telah dikemukakannya dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) pada Rabu pagi.

Ratas itu dihadiri oleh para ketua dari sejumlah organisasi anggota DMSI seperti dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), APKASINDO, Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), dan Asosiasi Industri Makanan Indonesia (AIMI).

"Dalam rapat itu hadir juga pihak Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rapat ini dipimpin oleh Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga," kata Gulat.

Gulat mengakui problem harga minyak goreng masih terkait erat dengan kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global. Itu sebabnya dia mendesak pemerintah mengambil strategi penyelesaian yang jitu.

"Yang bisa dilakukan pemerintah seperti menghitung ulang harga pokok penjualan (HPP) setiap liter minyak goreng. Kemudian, mewajibkan seluruh ekportir CPO mengalokasikan kecukupan bahan dasar minyak goreng nasional," katanya.

"Yang ketiga, saya mengusulkan agar pemerintah membuat kemasan klaster minyak goreng menjadi tiga kelompok. Yakni premium atau kualitas tinggi, standar, dan minyak goreng gotong-royong atau saya istilahkan migor GR," tambahnya.

Kata Gulat, ide Migor GR hanya bisa diwujudkan jika ada kerja sama antara produsen minyak goreng dengan Kementerian Keuangan. Sebab, Migor-GR akan terjangkau harganya kalau pajak pertambahan nilai (PPN)-nya dibuat menjadi nol. 

"Kalau PPN-nya nol, maka Migor GR ini akan terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Lagi pula konsumsi Migor GR ini sebenarnya enggak banyak kok, paling maksimum 20% dari total kebutuhan nasional," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan agar perusahaan minyak goreng membeli CPO dengan harga lelang kantor pemasaran bersama (KPB) yang menjadi penentu harga lelang Indonesia, bukan harga lelang Malaysia atau Roterdam yang harganya jauh lebih mahal.

"Jadi, saya yakin HPP minyak goreng pasti bisa ditekan habis, khususnya untuk mewujudkan Migor GR," tegasnya.