Pangkalan Bun, elaeis.co – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadiri Rapat Kerja DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, dengan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat kerja dilaksanakan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kobar dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kobar, Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD, dan perwakilan PBS dari ketiga sektor.

Ketua DPRD Kobar Mulyadin selaku pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengusaha perkebunan sawit, perusahaan HTI, dan tambang batu bara, yang hadir dalam rapat dan berharap semuanya berkontribusi dalam optimalisasi PAD.

Dalam sesi paparan, Kepala Bapenda Kobar M. Nursyah Ikhsan menyampaikan hambatan dan faktor pendukung dalam optimlasi PAD. Salah satunya yakni perlunya kepatuhan dan komitmen bersama para pengusaha.

Dia mengungkapkan, capaian realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 yang memasuki akhir Triwulan IV baru mencapai Rp 106,406 miliar atau sekitar 60 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp 177 miliar.

Karena itu dia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan upaya dan komitmen bersama dalam mencapai target pendapatan daerah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda sebagai leading sektor pajak daerah dan OPD pengampu retribusi, tetapi juga melibatkan seluruh elemen pemerintahan, mulai dari perangkat desa, lurah, camat, hingga masyarakat sebagai wajib pajak. Semua pihak memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kobar.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk melakukan upaya dan komitmen bersama mendukung optimalisasi PAD yang mempunyai peran yang sangat besar untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” jelas Ikshan dalam keterangan resmi Diskominfo Kobar dikutip elaeis.co Selasa (31/12).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kobar Rudi Imam Gunawan juga menekankan beberapa poin penting antara lain rapat ini harus menghasilkan komitmen bersama dalam rangka optimalisasi PAD. “Ke depan pihak perusahaan jangan lagi mempersulit pihak legislatif dan eksekutif dalam rangka optimalisasi PAD Kabupaten Kobar,” tandasnya.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Kerja dan Kesepakatan Bersama antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan dalam rangka optimalisasi PAD.