NUSA DUA, elaeis.co - Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, diketahui sejak lama turut berjuang mentang pelaksanaan European Union Deforestation Regulation (EUDR), sebuah regulasi yang dimunculkan oleh pihak Uni Eropa (UE).

"Termasuk beberapa hari lalu, Pak Eddy Abdurrahman ikut berjuang bersama tim dalam menentang EUDR," kata Dida Gardera selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Hal itu ia ucapkan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (3/10/2024), saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2024.

Baca juga: Sambut EUDR, Kemenko Perekonomian dan PT SI Perkuat Dasbor Nasional

Eddy Abdurrahman, kata Dida menunjuk pria yang duduk di kursi depan panggung, merupakan bagian dari tim negosiasi menemui pihak UE dan berbicara dengan tegas dan runut soal sawit dalam menegosiasikan EUDR.

"Dan hasilnya cukup bagus, tim negosiasi kita berhasil meyakinkan pihak Uni Eropa sehingga penerapan EUDR ditunda setahun," ungkap Dida Gardera yang kemudian disambut tepuk tangan meriah dari para peserta acara.

Ia mengungkapkan satu hal yang membuat pihak UE melunak terkait pelaksanaan EUDR, yaitu penggunaan peta  hutan yang justru menguntungkan Indonesia.

Baca juga: Peraturan EUDR Merugikan Petani Kecil, DOPPA Sarawak Melawan

Saat pelaksanaan negosiasi tersebut, kata dia, pihak UE justru menggunakan peta hutan Indonesia produksi tahun 2020 lalu, sehingga pihak Indonesia justru bisa meyakinkan UE kalau deforestasi sudah jauh berkurang.

"Peta hutan yang dipakai tahun 2020, ya hijau semua. Ini berarti menunjukkan kalau Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dan produk-produk pertanian dan perkebunan, termasuk sawit, terbukti tidak menggangu hutan sama sekali," kata dia.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya diberitakan elaeis.co bahwa Kemenko Perekonomian menyelenggarakan rapat dengan delegasi Joint Task Force terkait implementasi EUDR. 

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, dan Ketua Delegasi Joint Task Force, Musdhalifah Machmud.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal A Lukman, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Teuku M Fauzan Ridha. 

Baca juga: Selain EUDR, Ternyata Sawit Harus Hadapi 2 Regulasi Lain dari Uni Eropa

Dari sektor swasta, hadir pula Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (SI), Sandry Pasambuna, dan Project Director Sustainability PT SI, Martinus Nata.

Pertemuan ini membahas upaya Indonesia dalam memastikan produk ekspor, seperti kopi, kayu, karet, cokelat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit, mematuhi persyaratan non-deforestasi dan traceability yang diterapkan oleh Uni Eropa. 

Di pertemuan itu Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia akan terus dijaga dalam implementasi regulasi ini.

Baca juga: Ditolak 17 Negara Sehaluan dan Amerika Serikat, Penerapan EUDR Ditunda?

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 

"Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita," tegasnya dalam pernyataan resmi, kemarin.