Sekadar mengingatkan, sebelumnya diberitakan elaeis.co bahwa Kemenko Perekonomian menyelenggarakan rapat dengan delegasi Joint Task Force terkait implementasi EUDR. 

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, dan Ketua Delegasi Joint Task Force, Musdhalifah Machmud.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal A Lukman, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Teuku M Fauzan Ridha. 

Baca juga: Selain EUDR, Ternyata Sawit Harus Hadapi 2 Regulasi Lain dari Uni Eropa

Dari sektor swasta, hadir pula Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (SI), Sandry Pasambuna, dan Project Director Sustainability PT SI, Martinus Nata.

Pertemuan ini membahas upaya Indonesia dalam memastikan produk ekspor, seperti kopi, kayu, karet, cokelat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit, mematuhi persyaratan non-deforestasi dan traceability yang diterapkan oleh Uni Eropa. 

Di pertemuan itu Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia akan terus dijaga dalam implementasi regulasi ini.

Baca juga: Ditolak 17 Negara Sehaluan dan Amerika Serikat, Penerapan EUDR Ditunda?

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 

"Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita," tegasnya dalam pernyataan resmi, kemarin.