Kendari, elaeis.co - Peredaran bibit palsu atau tidak bersertifikat masih marak beredar di Sulawesi Tenggara (Sultra). Bukan hanya jual beli online, kondisi ini justru diduga ada keterlibatan dari pihak dinas terkait.

Seperti laporan yang diterima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Sultra. Pihaknya banyak menerima informasi justru penggunaan bibit abal-abal difasilitasi dinas perkebunan provinsi atau kabupaten melalui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sekarang memang sedang viral informasi tersebut. Dimana informasinya diduga melibatkan oknum-oknum dari dinas perkebunan provinsi dan kabupaten. Namun memang kita hanya sekedar mendapat informasi saja, maksudnya tidak paham secara rinci permasalahan ini," ujar Ketua Aspek-PIR Sultra, Achmad kepada elaeis.co, Senin (15/7).

Baca juga: BPDPKS, Aspek-PIR, SAMADE, SPKS, APKASINDO dan APKASINDO Perjuangan Ramai-ramai ke Kupang. Wah, Ada Apa Ya?

Cerita yang didengar Achmad demam penanaman kelapa sawit di kalangan masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum. Dimana pengusulan peremajaan yang ada di dinas perkebunan provinsi atau kabupaten justru diduga banyak menggunakan bibit abal-abal tadi.

Dinas mengusulkan peremajaan itu lewat APBN. Namun saat realisasi tender peremajaan itu justru tidak jelas atau tidak terbuka. "Infonya pemilihan bibit palsu tadi agar keuntungan yang didapat oleh oknum tersebut besar. Karena harga bibit lebih murah sampai separuh harga dari bibit bersertifikat," tuturnya.

Kondisi ini kata Achmad bukan hanya merugikan petani namun juga negara. Bahkan potensinya sampai puluhan tahun. Anehnya, pengawasan di lapangan justru tidak berjalan. Hal ini tentu lebih menimbulkan kecurigaan petani akan adanya permainan dalam program tersebut.

Baca juga: Aspek-PIR Minta Pemprov Riau Evaluasi Pabrik Brondolan dan Tanpa Kebun

Kekhawatiran Achmad kondisi ini juga terjadi pada pengusulan PSR di BPDPKS. Petugas yang dipercaya untuk merealisasikan program tersebut melirik benih tidak bersertifikat lantaran harga murah tadi.

Produksi rendah yang diperkirakan lantaran penggunaan benih tidak berkualitas ini banyak terjadi di Kabupaten Konawe Selatan.

Ahcmad mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) harus lebih tegas dalam mencegah dan memberantas peredaran bibit palsu tersebut.

Baca juga: Aspek-PIR Targetkan PSR 1.000 Hektar di Provinsi Jambi

"Harapan kita ada pencegahan sehingga tujuan PSR agar keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit tercapai," tandasnya.