Berita Sawit Terbaru dan Terlengkap

Kamis, 24 April 2025 | 08:52 WIB

Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Kunci Transformasi PTPN IV Regional III

PTPN IV Regional III, salah satu bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, telah menjadikan digitalisasi sebagai insiatif penting dalam transformasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Senin, 02 Desember 2024 | 12:46 WIB

Edarkan Pupuk Palsu, Pemilik 4 Perusahaan akan Di-blacklist Selamanya

Kementerian Pertanian (Kementan) secara tegas memasukkan empat perusahaan pupuk ke dalam daftar hitam (blacklist) karena terbukti mengedarkan pupuk palsu. Masing-masing CV Mitra Sejahtera (MS), Koperasi Produksi Pesantren Nusantara (KPPN), PT Inti Cipta Sejati (ICS), dan PT Putera Raya Abadi (PRA).

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:10 WIB

Hati-hati Membeli 4 Merek Pupuk ini, Izin Produsennya Dicabut Karena Pemalsuan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi petani dengan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Yakni CV Mitra Sejahtera, Semarang (merek Sangkar Madu), CV Barokah Prima Tani, Gresik (merek Godhong Prima), PT Multi Alam Raya Sejahtera, Gresik (merek MARS), dan PT Putra Raya Abadi (merek Gading Mas).

Senin, 30 Oktober 2023 | 12:35 WIB

Pengadaan Bibit Sawit di Disbun Bengkalis Diduga Bermasalah, Polda Riau Turunkan Tim

Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda Riau saat ini tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bengkalis.

Kamis, 25 Mei 2023 | 15:32 WIB

KPPU Minta Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Cermati Indikasi Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah I melakukan inisiatif mendatangi bagian pengadaan barang dan jasa pemerintahan Medan, dalam rangka mengedepankan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 5 tahun 1999, yakni di Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa.