Jambi, elaeis.co - Dermawan Harry Oetomo, Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, mengaku mendukung langkah pemerintah yang berencana menerapkan harga CPO secara mandiri. Artinya tidak lagi berpatokan dengan negara lain seperti saat ini.

Namun, menurutnya, jika langkah ini diambil, pemerintah harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Ia khawatir sebab dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani kelapa sawit Indonesia.

"Pemerintah juga harus memiliki regulasi yang jelas. Regulasi yang mewajibkan transaksi di Bursa Komoditi," terangnya kepada elaeis.co, Rabu (1/2).

Menurutnya, regulasi ini turut penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Sebab jika tidak tepat, bisa saja justru menghambat ekspor ke negara konsumen CPO.

Tidak hanya itu saja, kesiapan produksi CPO dalam negeri juga harus menjadi pokok utama. Bukan hanya jumlahnya, namun juga kualitas produk yang dihasilkan.

Sebab, menurutnya, masih banyak kebun petani yang menggunakan bibit tidak berkualitas dan bersertifikat. Seperti di wilayah Jambi, diperkirakan 300 ribu hektar dari 600 ribu hektar kebun kelapa sawit menggunakan bibit abal-abal.

Hal ini dinilai menjadi penyebab rendahnya harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan di provinsi itu. "Bibitnya pun tidak sesuai dengan standar kultur teknis karena akibat ketidaktahuan dan  keterbatasan IPTEK dan SDM," ujarnya.

Ia menduga, minimnya atau bahkan ketiadaan tenaga atau petugas penyuluh lapangan (PPL) perkebunan membuat program penyuluhan tidak berjalan dan berfungsi untuk mengedukasi petani sawit swadaya.

"Banyaknya kebun dengan produksi rendah tadi seharusnya menjadi penguat bahwa seharusnya PSR di wilayah Jambi menjadi fokus utama. Agar produksi kebun kelapa sawit yang ada kembali meningkat. Ini juga faktor mengganggu perjalanan program PSR itu sendiri," tandasnya.