Pontianak, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat (Kalbar) mengaku mendukung langkah Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang menekankan terciptanya hilirisasi kelapa sawit hingga tingkat daerah. Ini dinilai sebanding dimana kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi  petani di sentra- sentra perkebunan sawit.  

"Kami sepakat bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada ekspor CPO mentah. Upaya mendorong pengolahan di dalam daerah sangat penting agar nilai tambah bisa dinikmati oleh petani dan masyarakat lokal, bukan hanya mengalir keluar," ujar Sekretaris Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara saat berbincang dengan elaeis.co, Minggu (26/4).

"Kami berharap ada investasi nyata untuk pembangunan industri hilir di Kalbar," sambungnya.

Kemudian ata Agus, hal yang tak kalah penting untuk mendukung hilirisasi tadi adalah penyelesaian masalah penertiban kawasan hutan yang kini menyentuh kebun rakyat. Ini menurut Agus menjadi persoalan  krusial dan sensitif.

Upaya perlindungan bagi kebun rakyat khususnya petani swadaya adalah angin segar bagi pekebun kecil. Untuk itu ia berharap koordinasi dengan pusat segera menghasilkan kepastian hukum yang jelas dan tidak merugikan petani yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan kelapa sawitnya.

"Terkait tantangan ISPO dan tata kelola, petani menyadari pentingnya sertifikasi seperti ISPO untuk daya saing global. Namun, realitanya banyak petani swadaya kesulitan memenuhi standar tersebut karena keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses teknologi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar petani tidak tertinggal," paparnya.
 
Pihaknya berharap bantuan input pertanian yang nyata dan pemerintah segera hadir dengan program konkret, seperti penyediaan bibit unggul bersertifikat, pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan murah. Kemudian juga pendampingan agronomi secara berkala agar produktivitas kebun tetap terjaga meski harga fluktuatif.
​
Bukan hanya itu, Ia menilai petani perlu kemudahan akses permodalan. Dimana skema pembiayaan atau kredit dengan bunga ringan dan syarat yang tidak berbelit-belit, akan membantu petani kecil dalam membiayai perawatan kebun dan memenuhi syarat sertifikasi keberlanjutan.
​
"Kami juga berharap ada kebijakan yang mampu menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar tetap layak dan menjamin kesejahteraan, terutama saat harga komoditas lain sedang menurun," tuturnya.

Harapannya lagi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah benar-benar selaras. Sehingga petani merasa aman, terlindungi, dan semakin semangat memproduksi untuk ketahanan pangan dan ekonomi nasional. "Kami siap berkolaborasi dan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan," pungkasnya.

Aceh, elaeis.co - Harga kelapa sawit di Provinsi Aceh kembali terkoreksi Minggu ini. Harga sawit plasma maupun swadaya mengalami penurunan Minggu ini.

Besaran penurunan yang terjadi mulai Rp70-90/kg. Sehingga Minggu ini harga kelapa sawit plasma dibeli Rp3.758/kg dan kelapa sawit swadaya Rp3.453/kg.

"Biasanya penurunan harga ini akibat turunnya harga CPO. Saat ini CPO dibeli Rp15.444/kg. Padahal Minggu kemarin Rp15.994/kg," ujar Ketua Apkasindo Aceh, Netap Ginting kepada elaeis.co, Minggu (26/4).

Menurutnya meski turun, harga kelapa sawit Minggu ini masih cukup tinggi dan menggiurkan bagi petani. Sayangnya kata Netap, tidak semua PKS membeli hasil kebun petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Aceh tadi.

"Pantauan harga pembelian TBS petani swadaya oleh pabrik untuk saat ini tertinggi Rp 3340/kg terendah Rp 2980/kg. Kami berharap supaya rekan-rekan PKS membeli TBS petani  dengan harga penetapan," jelasnya.

Ia juga mengingatkan kepada petani agar tetap menjaga dan merawat kebun kelapa sawitnya dengan maksimal. Kemudian memanen kebun tersebut sesuai dengan prinsip GAP.

Berikut harga kelapa sawit Aceh pekan ini. Aceh wilayah timur :

Usia 3 tahun Rp2.821/kg
Usia 4 tahun Rp3.092/kg
Usia 5 tahun Rp3.278/kg
Usia 6 tahun Rp3.445/kg
Usia 7 tahun Rp3.579/kg
Usia 8 tahun Rp3.648/kg
Usia 9 tahun Rp3.676/kg
Usia 10-20 tahun Rp3.758/kg
Usia 21 tahun Rp3.620/kg
Usia 22 tahun Rp3.584/kg
Usia 23 tahun Rp3.540/kg
Usia 24 tahun Rp3.487/kg
Usia 25 tahun Rp3.425/kg

 Aceh Wilayah Barat :

Usia 3 tahun Rp2.772/kg
Usia 4 tahun Rp3.038/kg
Usia 5 tahun Rp3.222/kg
Usia 6 tahun Rp3.386/kg
Usia 7 tahun Rp3.517/kg
Usia 8 tahun Rp3.586/kg
Usia 9 tahun Rp3.613/kg
Usia 10-20 tahun Rp3.694/kg
Usia 21 tahun Rp3.558/kg
Usia 22 tahun Rp3.523/kg
Usia 23 tahun Rp3.479/kg
Usia 24 tahun Rp3.427/kg
Usia 25 tahun Rp3.367/kg

Pekanbaru, elaeis.co — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengikuti Apel Siaga Pencegahan Karhutla bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Provinsi Riau, Sabtu (25/04). 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran akibat potensi iklim ekstrem tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menekankan bahwa ancaman Karhutla pada tahun ini perlu diwaspadai secara serius. 

Musim kemarau panjang yang diproyeksikan terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino, serta penurunan curah hujan yang signifikan menjadi faktor utama meningkatnya risiko kebakaran. 

Oleh sebab itu, Hanif Faisol mengajak seluruh lapisan masyarakat waspada terhadal risiko karhutla terutama di Riau dengan lahan gambut yang luas.

“Curah hujan yang rendah dan kondisi gambut yang sangat rentan, membuat potensi kekeringan akan meningkat signifikan. Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terlebih dengan luas gambut yang mencapai hampir separuh dari total daratan serta keberadaan lebih dari 13.000 kilometer kanal,” ujar Hanif.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini telah mencapai lebih dari 52.000 hektar, angka yang meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, dia meminta agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, memperkuat kesiapsiagaan melalui langkah-langkah operasional yang terukur dan terkoordinasi.

Sementara Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono menyatakan kesiapan penuh seluruh anggota GAPKI untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan Karhutla, khususnya melalui penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Mukti menyampaikan bahwa seluruh anggota GAPKI secara konsisten telah menjalankan praktik Zero Burning Policy sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan industri kelapa sawit. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota juga aktif membangun dan mengoperasikan infrastruktur pencegahan kebakaran seperti menara pantau, embung air, serta sistem pemantauan berbasis teknologi.

“GAPKI dan seluruh anggota berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan Karhutla secara terintegrasi. Kami tidak hanya memastikan kesiapan internal perusahaan melalui pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran (fire brigade), tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah-wilayah rawan,” ujar Mukti.

Lebih lanjut, Mukti menegaskan bahwa upaya pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Dalam hal ini, GAPKI siap mendukung arahan pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan kesiapsiagaan tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana operasional yang konkret dan implementatif di lapangan.

"GAPKI telah membuat pedoman penanggulangan kebakaran perkebunan sawit dan membuat surat edaran kepada seluruh anggota serta melakukan sosialisasi prediksi musim kemarau 2026 dan dampaknya bagi perkebunan sawit," tambahnya.

Partisipasi GAPKI dalam Apel Siaga ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan karhutla yang lebih responsif dan berkelanjutan. 

Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan sejak dini, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan secara signifikan, serta memberikan perlindungan optimal bagi lingkungan dan masyarakat.

Pekanbaru, elaeis.co - Berkolaborasi dengan Polri, Koperasi Produsen Kelapa Sawit Makmur (Koppsa-M) rencana akan ikut menyukseskan program ketahanan pangan dengan menanam jagung pipil. Rencananya komoditi ini akan ditanam di lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di Kecamatan Siak Hulu, Kampar.

"Saat ini kita tegah membuka lahan kebun yang tidak berproduksi. Rencana selain kelapa sawit, dilahan ini akan kita tanam jagung pipil," ujar Nusirwan Ketua Koppsa-M saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (24/4).

Rencananya, jagung pipil ini akan mulai dilakukan penanaman pada awal Mei 2025 mendatang. Program ketahanan pangan dengan menanam jagung pipil ini kata Nusirwan, juga memiliki nilai ekonomi yang tentu dapat menambah penghasilan petani. 

"Memang saat ini kita sedang prediksi hasil yang kita peroleh dari penanaman di luasan lahan hingga 10 hektar itu. Kemudian kita juga menyiapkan pasar atau pembeli hasil panen jagung pipil itu nantinya. Tapi ada komitmen juga dari pihak kepolisian yang akan membantu memasarkan hasil panen nantinya," terangnya.

Sejatinya, lahan yang akan digunakan untuk realisasi program ketahan pangan itu adalah lahan non produksi yang kembali dipulihkan agar menghasilkan buah kelapa sawit. Luas lahan tersebut mencapai 500 hektar. Namun untuk tahun ini, Koppsa-M menargetkan penanaman seluas 200 hektar.

"Lahan ini kita kelola secara swadaya. Dimana sebagian hasil petani kita alokasikan untuk membangun lahan yang tidak berproduksi tersebut," tandasnya.

Medan, elaeis.co – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya percepatan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor perkebunan negara guna menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Transformasi menuju praktik usaha berkelanjutan dinilai bukan lagi sekadar tuntutan etis, melainkan kebutuhan strategis.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Regional 1 PTPN IV PalmCo di Medan, Sumatera Utara, dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan dewan menyoroti langkah transformasi yang tengah dijalankan oleh PTPN III (Persero) bersama entitas di bawahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa sektor perkebunan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas lingkungan serta penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, penerapan ESG menjadi fondasi utama keberlanjutan usaha.

“ESG bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Sektor ini sangat bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparan kepada DPR, Direksi PTPN III (Persero) yang diwakili Direktur Bisnis, Ryanto Wisnuhardi, menyampaikan bahwa transformasi tata kelola yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Kinerja keuangan grup berada dalam tren meningkat, yang antara lain ditopang oleh kontribusi signifikan dari subholding kelapa sawit, PTPN IV PalmCo.

“Sekitar 80 persen pendapatan grup berasal dari komoditas utama yang dikelola PalmCo. Selain itu, PTPN Group juga mencatat skor risiko ESG sebesar 17,1 atau masuk kategori low risk dari lembaga pemeringkat global Sustainalytics,” jelasnya.

Capaian tersebut turut diperkuat oleh kinerja PalmCo secara mandiri. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa perusahaan menempatkan ESG sebagai inti strategi bisnis.

Ia mengungkapkan, PalmCo telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 28,88 persen sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Selain itu, perusahaan juga memperluas kemitraan ekonomi kerakyatan melalui program plasma yang kini telah mencapai 46.314 hektare.

“Efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Keduanya kami dorong sebagai motor pertumbuhan perusahaan,” kata Jatmiko.

Dukungan terhadap transformasi tersebut juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, yang menilai perbaikan tata kelola di tubuh PTPN menjadi indikator positif di tengah tantangan industri global.

“Ini menunjukkan bahwa langkah transformasi mulai berjalan efektif,” ujarnya.

Selain fokus pada pengurangan emisi, PalmCo juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan. Hingga tahun 2030, perusahaan merencanakan pembangunan 36 fasilitas energi baru, termasuk pembangkit listrik tenaga biogas dan compressed biomethane gas (CBG).

Program tersebut diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual pada 2030.

Penguatan ESG di sektor perkebunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjawab tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit yang lebih modern dan transparan.

Dengan dukungan legislatif serta konsistensi implementasi di tingkat operasional, transformasi BUMN perkebunan diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, elaeis.co - Indonesia masih menjadi raksasa global di industri kelapa sawit dengan kontribusi sekitar 58% produksi dunia. Namun di balik dominasi tersebut, pemerintah menilai masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama terkait nasib jutaan petani swadaya yang menjadi tulang punggung sektor ini.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama WWF-Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan langkah konkret transformasi tata kelola sawit nasional.

Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 46–51,6 juta ton crude palm oil (CPO) pada periode 2024–2025. Produksi tersebut berasal dari total luas perkebunan sekitar 16,83 juta hektare, dengan sekitar 40% di antaranya dikelola oleh petani swadaya.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan bahwa sawit merupakan komoditas strategis yang tidak hanya menopang ekonomi nasional, tetapi juga berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

Namun demikian, Ia mengakui sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan, seperti deforestasi dan praktik ramah lingkungan.

“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen utama minyak sawit dunia. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan ketahanan pangan nasional,” ujar Widiastuti.

Menurutnya, transformasi tata kelola sawit harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi lahan yang sudah ada melalui intensifikasi, peningkatan peran dan inklusivitas petani swadaya, serta penguatan standar keberlanjutan nasional.

Ia menekankan bahwa peningkatan produktivitas petani swadaya tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian berbagai hambatan mendasar, seperti legalitas lahan, akses terhadap bibit unggul dan pupuk, hingga kemudahan pembiayaan.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah tata kelola yang benar-benar inklusif dan sistem yang mampu menjawab standar global tanpa mengorbankan petani kecil di dalamnya,” tambahnya.

Senada dengan itu, CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai bahwa peningkatan daya saing sawit Indonesia harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru, melainkan melalui intensifikasi dan perbaikan praktik budidaya di lahan yang sudah ada, khususnya di sektor petani swadaya.

“Melalui pendampingan dan intensifikasi yang tepat bagi petani swadaya, kita dapat meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuka lahan baru. Ini menjadi kunci untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Aditya juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, standar global tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.

“Dengan praktik budidaya yang lebih baik, standar global justru bisa menjadi peluang. Di situlah peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan bisa berjalan seiring,” katanya.

Dialog nasional ini membahas berbagai aspek rantai pasok sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan nasional hingga tantangan nyata di tingkat petani. Pemerintah berharap forum ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga komitmen konkret lintas sektor untuk mempercepat transformasi sektor sawit.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Ke depan, penguatan pendampingan dan intensifikasi bagi petani swadaya akan menjadi fokus utama. Pemerintah menilai langkah ini penting agar manfaat industri sawit tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh petani sebagai fondasi utama sektor ini.

Dengan pembenahan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga menjadi contoh dalam praktik perkebunan yang adil, produktif, dan ramah lingkungan.

Jakarta, elaeis.co – Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) mencatat kenaikan pada Kamis (23/4), di tengah tren berlawanan yang terjadi di pasar global.

Berdasarkan data perdagangan, harga CPO KPBN ditetapkan sebesar Rp15.488 per kilogram, naik Rp76/kg atau sekitar 0,49 persen dibandingkan posisi Rabu (22/4) yang berada di level Rp15.412/kg. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan permintaan atau sentimen positif di pasar domestik, meskipun tekanan eksternal mulai terasa.

Penetapan harga tersebut tercermin pada transaksi Franco Dumai yang berada di angka Rp15.488/kg. Sementara itu, untuk Loco Parindu, harga dibuka di level Rp15.138/kg, namun tidak terjadi transaksi (withdraw/WD). 

Penawaran tertinggi pada sesi tersebut hanya mencapai Rp14.963/kg, masih di bawah harga yang diharapkan penjual.

Kondisi ini menggambarkan adanya kehati-hatian pelaku pasar dalam melakukan transaksi, terutama di tengah ketidakpastian arah harga global. Pelaku industri cenderung menahan transaksi ketika selisih harga belum menemukan titik temu antara penjual dan pembeli.

Berbanding terbalik dengan pasar domestik, harga CPO di Bursa Malaysia Derivatives justru ditutup melemah pada perdagangan hari yang sama. Pelemahan ini terjadi setelah harga sempat menguat selama tiga hari berturut-turut, yang kemudian dimanfaatkan pelaku pasar untuk melakukan aksi ambil untung (profit taking).

Mengacu pada laporan pasar internasional, kontrak acuan CPO untuk pengiriman Juli 2026 turun sebesar RM49 per ton atau sekitar 1,06 persen, sehingga ditutup pada level RM4.579 per ton, setara dengan sekitar US$1.155 per ton.

Penurunan harga di Bursa Malaysia dipicu oleh melemahnya harga produk turunan sawit, khususnya palm olein, di pasar Dalian, China. Selain itu, sentimen global juga dipengaruhi oleh pergerakan minyak nabati lainnya yang menunjukkan tren campuran.

Di pasar Dalian, harga kontrak soyoil tercatat naik tipis sekitar 0,09 persen, sementara kontrak minyak sawit mengalami penurunan sebesar 0,05 persen. Sementara itu, di Chicago Board of Trade (CBOT), harga minyak kedelai justru terkoreksi sekitar 0,2 persen.

Analis menilai, dinamika ini mencerminkan tingginya sensitivitas harga CPO terhadap pergerakan minyak nabati pesaing. Sebagai komoditas global, CPO harus bersaing langsung dengan minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak nabati lainnya dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Selain faktor eksternal, pelaku pasar juga mencermati perkembangan kebijakan domestik Indonesia yang berpotensi memengaruhi permintaan CPO. Pemerintah berencana meningkatkan mandat campuran biodiesel berbasis sawit dari B40 menjadi B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri secara signifikan, sehingga dapat menjadi penopang harga di tengah tekanan global. Peningkatan serapan domestik juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Di sisi lain, pelaku industri juga menunggu perkembangan data stok minyak sawit, baik di dalam negeri maupun global, yang kerap menjadi indikator penting dalam menentukan arah harga. Keseimbangan antara produksi dan permintaan akan menjadi faktor kunci dalam menentukan pergerakan harga ke depan.

Dengan kondisi saat ini, harga CPO diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif dalam jangka pendek. Sentimen global, termasuk pergerakan minyak nabati pesaing dan kondisi ekonomi dunia, akan tetap menjadi faktor dominan. Sementara itu, kebijakan domestik seperti implementasi biodiesel B50 berpotensi memberikan bantalan bagi harga agar tidak mengalami tekanan lebih dalam.

Pelaku pasar diharapkan tetap mencermati perkembangan tersebut guna mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar CPO yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global.

Pekanbaru, elaeis.co - Minggu ini harga kelapa sawit mitra plasma di Riau mengalami penurunan. Harganya hanya dibeli seharga Rp3.948,38/kg. 

Jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya, maka terjadi penurunan sebesar Rp168,45/Kg atau mencapai 4,09%. Dimana penurunan terbesar terjadi pada kelompok usia tanam 9 tahun.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Defris Hatmaja menjelaskan penurunan harga sawit minggu ini merupakan dampak dari turunnya harga jual CPO dan Kernel.

"Acuan kita menetapkan harga tbs berdasarkan harga CPO dan kernel. Jika CPO dan kernel mengalami kenaikan, maka tbs dipastikan ikut naik, begitu sebaliknya," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (24/4).

"Biasanya naik turunnya nabati ini sejalan dengan harga minyak bumi. Ini juga tergantung masa panen produk serupa di luar negeri seperti minyak kedelai dan bunga matahari. CPO biasanya turun jika minyak nabati itu sedang panen," imbuhnya.

Pekan ini penjualan CPO turun sebesar Rp693,74/kg. Sedangkan kernel minggu ini turun sebesar Rp20,31/kg. Dengan demikian maka  harga CPO Rp15,443.27/kg. Sementara harga kernel Rp16,172.83/kg.

Kemudian untuk harga cangkang sebesar Rp17,90/Kg. Lalu untuk indeks K yang dipakai adalah 92,08%.

Berikut penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan plasma Provinsi Riau periode ini:

Umur 3 Th (Rp 3,057.05 );
Umur 4 Th (Rp 3,452.92 );
Umur 5 Th (Rp 3,655.59 );
Umur 6 Th (Rp 3,812.82 );
Umur 7 Th (Rp 3,896.38 );
Umur 8 Th (Rp 3,942.22 );
Umur 9 Th (Rp 3,948.38 );
Umur 10-20 Th (Rp 3,928.67 );
Umur 21 Th (Rp 3,868.94 );
Umur 22 Th (Rp 3,812.20 );
Umur 23 Th (Rp 3,751.05 );
Umur 24 Th (Rp 3,684.28 );
Umur 25 Th (Rp 3,608.91 );
Umur 26 Th (Rp 3,563.47 );
Umur 27 Th (Rp 3,518.10 );
Umur 28 Th (Rp 3,474.22 );
Umur 29 Th (Rp 3,457.15 );
Umur 30 Th (Rp 3,442.93 );
Indeks K : 92.08 % 
BOTL : 1.41 % 

Jakarta, elaeis.co - Transformasi digital di sektor perkebunan kelapa sawit kian menunjukkan dampak nyata di lapangan. Salah satu teknologi yang kini disebut mengubah secara fundamental cara pengelolaan kebun adalah penggunaan drone, baik untuk kegiatan pemupukan, pemetaan, hingga pengamanan areal.

Sejumlah pelaku industri menilai, kehadiran drone tidak lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan telah menjadi bagian inti dalam operasional perkebunan modern. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, sekaligus menjawab berbagai tantangan klasik yang selama ini dihadapi sektor sawit.

General Manager Plantation PT Kodeco Agrojaya Mandiri (Johnlin Group), Ilham Siregar, mengatakan penggunaan drone telah membawa perubahan signifikan terutama dalam kegiatan pemupukan di lapangan.

“Drone mengubah cara kita bekerja. Dulu pemupukan di lahan berbukit sangat sulit dan memakan waktu. Sekarang bisa dilakukan lebih cepat, lebih merata, dan dengan risiko yang jauh lebih kecil,” ujar Ilham dalam sebuah forum industri di Jakarta.

Menurutnya, kondisi topografi menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan kebun sawit. Pada area dengan kontur ekstrem, distribusi pupuk secara manual membutuhkan tenaga besar dan sering kali tidak optimal. Dengan drone, seluruh area dapat dijangkau tanpa perlu membuka akses jalan tambahan.

Selain itu, teknologi navigasi seperti Real-Time Kinematic (RTK) memungkinkan drone bekerja dengan tingkat presisi tinggi. Aplikasi pupuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tanaman di setiap titik, sehingga penggunaan input menjadi lebih efisien.

“Sekarang kita bicara pemupukan berbasis data. Dosis bisa diatur lebih tepat, tidak lagi disamaratakan,” jelasnya.

Perubahan juga terjadi pada sisi perencanaan operasional. Ilham menjelaskan bahwa setiap kegiatan drone diawali dengan pemetaan digital dan penyusunan flight plan yang detail, mulai dari jalur terbang hingga titik pendaratan.

“Semua sudah terstruktur. Ini membuat pekerjaan lebih sistematis dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Di sisi lain, Direktur PT Biruni Geo Pratama, Muhammad Nashihun, menekankan bahwa transformasi pengelolaan kebun tidak lepas dari peran data spasial yang akurat. Ia menyebut, penggunaan drone harus didukung oleh teknologi GPS geodetik agar menghasilkan data dengan presisi tinggi.

“Drone memang alatnya, tapi yang menentukan kualitas hasil adalah datanya. Dengan GPS geodetik, kita bisa mendapatkan akurasi hingga level sentimeter,” ujarnya.

Menurut Nashihun, data yang akurat menjadi fondasi dalam penerapan berbagai teknologi lanjutan, termasuk kecerdasan buatan (AI). Tanpa data yang presisi, analisis yang dihasilkan juga tidak akan optimal.

Melalui drone mapping, perusahaan dapat memperoleh berbagai jenis data seperti orthomosaic, Digital Surface Model (DSM), hingga Digital Terrain Model (DTM) yang menggambarkan kondisi lahan secara detail.

“Semua ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Mulai dari pemupukan, pembangunan infrastruktur kebun, hingga perencanaan jangka panjang,” jelasnya.

Selain untuk operasional, drone juga dinilai mengubah cara pengamanan perkebunan. Dengan luas lahan yang mencapai jutaan hektare, pengawasan secara manual menjadi tidak efektif.

“Sekarang kita bisa melakukan patroli udara. Drone bisa memantau area rawan, mendeteksi aktivitas mencurigakan, bahkan mengidentifikasi potensi kebakaran lebih dini,” kata Nashihun.

Hal senada disampaikan GM Public Relation PT Tribuana Solusi Inovasi Teknologi, Nicko Arywibowo. Ia melihat penggunaan drone sebagai solusi nyata atas persoalan tenaga kerja yang selama ini menjadi tantangan berulang di sektor perkebunan.

“Setiap tahun perusahaan menghadapi masalah yang sama: kekurangan tenaga kerja. Dengan drone, ketergantungan itu bisa dikurangi secara signifikan,” ujarnya.

Nicko menjelaskan, dalam praktik konvensional, kegiatan seperti penyemprotan membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang panjang. Sementara dengan drone, satu unit dapat meng-cover puluhan hektare dalam sehari.

Efisiensi juga terlihat dari penggunaan air dan bahan kimia yang jauh lebih hemat. Hal ini berdampak tidak hanya pada biaya operasional, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lingkungan.

“Penggunaan input jadi lebih terkontrol. Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas,” katanya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa drone saat ini telah berkembang menjadi sistem multifungsi. Selain pemupukan dan penyemprotan, drone juga digunakan untuk monitoring kesehatan tanaman, deteksi hotspot, hingga pengawasan area kebun.

“Drone bukan lagi alat tunggal. Ini bagian dari sistem digital yang terintegrasi,” ujarnya.

Kemampuan drone yang dapat beroperasi di berbagai kondisi, termasuk pada malam hari, semakin memperkuat perannya dalam pengamanan. Dengan dukungan sensor canggih, pengawasan dapat dilakukan secara real-time tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran fisik petugas di lapangan.

Digital sisi lain, transformasi yang dibawa drone dinilai menjadi langkah penting menuju konsep perkebunan presisi. Dalam sistem ini, seluruh aktivitas dikelola berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.

Ilham Siregar dari menegaskan bahwa ke depan, pengelolaan kebun sawit akan semakin bergantung pada teknologi. Mulai dari pemetaan, pemupukan, hingga pengamanan akan berjalan dalam satu ekosistem digital.

“Drone hanyalah awal. Ke depan, semua akan terhubung dengan data dan sistem digital yang lebih canggih,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi faktor kunci. Operator drone dituntut memiliki kompetensi teknis sekaligus pemahaman agronomi.

“Teknologi tidak akan optimal tanpa SDM yang siap. Ini yang terus kami dorong melalui pelatihan dan pengembangan,” ujarnya.

Dengan berbagai perubahan yang terjadi, industri sawit Indonesia kini memasuki babak baru dalam pengelolaan perkebunan. Drone tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap operasional kebun secara keseluruhan.

Jakarta, elaeis.co - Transformasi digital di sektor perkebunan kelapa sawit semakin nyata. Pada sesi HASI 2, pembahasan mengerucut pada bagaimana dukungan smartphone, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta konsep smart plantation menjadi kunci dalam mendorong intensifikasi produksi tanpa harus membuka lahan baru.

Pendekatan ini dinilai sebagai jawaban atas tekanan global, keterbatasan tenaga kerja, hingga tuntutan efisiensi yang makin tinggi di industri sawit.

Division Head Agronomi PT Union Sampoerna Triputra Persada, Marlon Sitanggang, menegaskan bahwa strategi agronomi presisi kini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas kebun.

“Sekarang bukan lagi soal ekspansi, tapi optimalisasi. Setiap hektare harus dimaksimalkan dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data,” ujarnya dalam pemaparannya pada HASI 2026 di Birawa Assembly, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (22/4). 

Menurut Marlon, penggunaan smartphone di level lapangan telah mengubah cara kerja operasional kebun. Aktivitas yang sebelumnya dicatat manual kini mulai terdigitalisasi, mulai dari pencatatan panen, pemupukan, hingga monitoring kondisi tanaman.

Dengan dukungan aplikasi berbasis AI, data yang terkumpul tersebut tidak hanya menjadi arsip, tetapi diolah menjadi rekomendasi tindakan yang lebih akurat.

“Dulu kita banyak mengandalkan feeling dan pengalaman. Sekarang tetap penting, tapi harus diperkuat dengan data. Dari situ kita bisa ambil keputusan yang lebih tepat,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam praktik pemupukan, aplikasi digital mampu membaca kebutuhan spesifik tanaman berdasarkan data historis, kondisi tanah, hingga analisis daun. Hasilnya, dosis pupuk menjadi lebih tepat sasaran.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menekan biaya operasional.

“Over-application itu sering terjadi di metode konvensional. Dengan sistem berbasis data, kita bisa hindari itu,” jelasnya.

Tak hanya di aspek pemupukan, teknologi juga berperan besar dalam pengelolaan tanaman belum menghasilkan (TBM). Menurut Marlon, fase awal pertumbuhan sawit sangat menentukan performa jangka panjang.

Melalui aplikasi monitoring berbasis smartphone, kondisi tanaman bisa dipantau secara real-time, termasuk pertumbuhan, serangan hama, hingga kebutuhan nutrisi.

“Kalau di fase awal ini kita kelola dengan baik, hasilnya akan terasa saat tanaman masuk fase menghasilkan,” ujarnya.

Sementara itu, pada tanaman menghasilkan (TM), digitalisasi membantu memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, mulai dari pruning hingga harvesting.

“Panen itu ujungnya. Semua yang kita lakukan di hulu harus berujung pada panen yang optimal,” kata Marlon.

Di sisi lain, konsep smart plantation mulai diadopsi sebagai bagian dari transformasi industri. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi, mulai dari sensor lapangan, aplikasi digital, hingga analitik berbasis AI.

Chief Operation Officer (COO) Felda Plantation Management SDN. BHD, Mohd. Sahir Bin Yaacub, menekankan bahwa keberhasilan smart plantation sangat bergantung pada kualitas data dari lapangan.

“AI itu tidak bisa bekerja tanpa data. Dan data terbaik datang dari aktivitas di lapangan,” ujarnya.

Menurut Sahir, smartphone menjadi alat utama dalam proses pengumpulan data tersebut. Para pekerja lapangan kini tidak hanya menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem data.

Mulai dari pencatatan produksi harian hingga kondisi tanaman, semua dikumpulkan secara sistematis dan terintegrasi.

“Kalau datanya akurat dan konsisten, AI bisa memberikan insight yang sangat membantu,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan sistem ini, perusahaan bisa mengetahui kebutuhan spesifik setiap tanaman, bukan lagi berdasarkan asumsi umum.

“Tidak semua pohon butuh perlakuan yang sama. Dengan teknologi, kita bisa perlakukan setiap tanaman secara lebih presisi,” katanya.

Lebih jauh, Sahir menjelaskan bahwa industri perkebunan saat ini sedang bergerak menuju era Smart Culture 5.0, di mana teknologi dan manusia berjalan beriringan.

Dalam fase ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya kerja.

“Ke depan, semua akan berbasis data. Keputusan diambil bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dari analitik,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada teknologinya, melainkan pada adaptasi sumber daya manusia.

Menurutnya, banyak implementasi digital yang gagal karena tidak mendapat dukungan dari level lapangan.

“Kalau yang di bawah tidak menerima, semua akan sia-sia. Transformasi harus dimulai dari manusia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perubahan karakter tenaga kerja, khususnya generasi muda yang kini lebih kritis dan berbasis logika.

Hal ini menuntut perusahaan untuk mengubah pendekatan manajemen agar lebih komunikatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Sekarang orang kerja tidak hanya disuruh, tapi perlu dijelaskan kenapa. Ini bagian dari perubahan budaya,” katanya.

Selain smartphone dan aplikasi AI, teknologi lain seperti drone juga mulai menjadi bagian dari ekosistem smart plantation.

Direktur PT Iweka Digital Solusi, Harry Indrawan Hasibuan, menjelaskan bahwa penggunaan drone dalam pemupukan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus akurasi distribusi pupuk.

“Dengan drone, kita bisa atur distribusi pupuk lebih merata dan sesuai kebutuhan area,” ujarnya.

Dalam praktiknya, penggunaan drone didukung oleh perencanaan berbasis data, termasuk pembagian area kerja dan penempatan landing pad.

Untuk lahan seluas 1.000 hektare, misalnya, dibutuhkan sekitar 10 titik landing pad, di mana masing-masing melayani area sekitar 100 hektare.

Teknologi ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi presisi seperti RTK (Real-Time Kinematic), yang memungkinkan drone bekerja dengan tingkat akurasi tinggi.

“Ini yang membuat pemupukan jadi lebih efisien dibanding cara manual,” jelas Harry.

Meski menawarkan banyak keunggulan, implementasi teknologi ini tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Standar operasional prosedur (SOP) yang ketat juga menjadi kunci agar teknologi dapat berjalan optimal di lapangan.

“Kalau SOP tidak dijalankan, risikonya besar, baik dari sisi alat maupun hasil kerja,” katanya.

Secara keseluruhan, integrasi smartphone, aplikasi AI, dan teknologi seperti drone menjadi fondasi dalam mendorong intensifikasi produksi sawit.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa harus melakukan ekspansi lahan, sekaligus menjawab tuntutan efisiensi dan keberlanjutan.

Marlon menegaskan bahwa masa depan industri sawit akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola teknologi dan data.

“Potensi kita masih besar. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan lebih cerdas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan petani dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor perkebunan.

Menurutnya, transformasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh ekosistem industri.

“Semua harus bergerak bersama. Dari hulu sampai hilir,” katanya.

Dengan arah transformasi yang semakin jelas, industri kelapa sawit Indonesia kini memasuki babak baru—di mana teknologi, data, dan manusia menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing di tengah dinamika global.

Pekanbaru, elaeis.co - Mempersiapkan diri menghadapi peremajaan, Koperasi Produsen Kelapa Sawit Makmur (Koppsa-M) yang berlokasi di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, setakat tengah memaksimalkan lahan koperasi yang tidak produktif. Lahan tersebut direncanakan akan ditanami kembali bibit kelapa sawit bermutu tinggi.

Nusirwan, Ketua Koppsa-M, lahan tidak produktif yang saat ini tengah dipulihkan kembali itu, total luasannya mencapai 500 hektar. Namun upaya pemulihan ini dilakukan secara bertahap.

"Ini merupakan upaya swadaya kami sendiri. Dimana dari kesepakatan bersama hasil kebun saat ini sebagian dialihkan untuk pembangunan kebun yang sebelumnya tidak produktif tersebut," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (24/4).

Saat ini luas lahan yang telah dilakukan persiapan penanaman bibit kelapa sawit sudah mencapai 40 hektar. Sementara target sepanjang tahun 2026 ini seluas 200 hektar.

"Lahan yang kita kerjaan ini dulunya juga ditanami kelapa sawit. Namun tidak produktif dan rusak. Ada juga sebagian lahan kosong yang hanya berisi semak belukar," bebernya.

Langkah ini kata Nusirwan, sebagai antisipasi menghadapi moment peremajaan kebun yang saat ini masih berproduksi dengan baik. Sebab usia tanaman milik koperasi yang berada di desa Pangkalan Baru itu sudah menginjak angka 20 tahun.

"Jadi sisa waktu kita hanya 5-6 tahun lagi untuk bertahan memanfaatkan tanaman yang ada. Sehingga upaya kita yakni memaksimalkan lahan yang tidak produktif tadi," imbuhnya. 

Harapan Nusirwan, jika kebun yang saat ini tengah dibangun tersebut berhasil, maka dapat menjadi penyambung penghasilan bagi anggota Koppsa-M. Artinya penghasilan tidak putus ditengah jalan. Malah kata dia, penghasilan petani dapat meningkat signifikan.

"Disamping luasan areal produktif bertambah luas, potensi harga TBS kelapa sawit kebun juga akan semakin tinggi. Apalagi pemerintah dikabarkan akan stop import solar pada bulan Juli mendatang. Tentu ini akan mengerek harga TBS menjadi lebih bagus. Sebab B50 yang berasal dari kelapa sawit menjadi energi ekonomi baru di tengah masyarakat khususnya petani kelapa sawit," tandasnya.

Jakarta, elaeis.co - Isu peremajaan atau replanting kebun kelapa sawit kembali mengemuka dalam forum HASI 2026. Di Sesi 1 yang mengangkat tema Updating Teknik Replanting Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia pada Areal Datar dan Berbukit, para pelaku industri sepakat, tanpa replanting yang tepat dan cepat, produktivitas sawit bakal terus tergerus.

Diskusi ini menghadirkan empat narasumber dari lintas sektor, yakni Esworo selaku Head Plantation Palma Group, Jeffrey Faizal Komarudin sebagai CEO Upstream SD Guthrie Berhad Malaysia, Cahyo Sri Wibowo dari Astra Agro Lestari, serta Setiawan dari PT United Tractors Tbk. Keempatnya memaparkan kondisi terkini sekaligus strategi menghadapi tantangan replanting di lapangan.

Sejak awal, Esworo menekankan replanting bukan lagi sekadar program rutin, melainkan kebutuhan mendesak. Ia mengingatkan, keterlambatan melakukan peremajaan tanaman akan berdampak panjang, mulai dari penurunan produksi hingga membengkaknya biaya operasional.

“Kalau kita terlambat replanting, efeknya bukan cuma ke hasil panen, tapi juga ke biaya dan keberlanjutan kebun itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan replanting tidak bisa disamaratakan. Kondisi lahan menjadi faktor penentu utama. Di area datar, strategi cenderung fokus pada optimalisasi produksi dengan dukungan mekanisasi. Sementara di wilayah berbukit, pendekatannya jauh lebih kompleks. Mulai dari desain jalan, pembangunan infrastruktur, hingga konservasi tanah dan air harus dirancang sejak awal.

Penyesuaian ini penting agar kebun yang diremajakan tidak hanya produktif, tapi juga efisien dalam jangka panjang. “Kalau desain awalnya salah, nanti 20–25 tahun ke depan akan jadi masalah,” tambahnya.

Pandangan ini sejalan dengan pengalaman Malaysia yang dipaparkan oleh Jeffrey Faizal Komarudin. Ia menjelaskan bahwa industri sawit di negaranya sudah melewati lebih dari satu abad dan kini memasuki siklus keempat penanaman.

Menariknya, Jeffrey mengibaratkan setiap pohon sawit sebagai sebuah “pabrik” kecil yang harus dijaga performanya. Dalam satu estate seluas 5.000 hektare, misalnya, bisa terdapat ratusan ribu “pabrik” yang beroperasi setiap hari.

“Kalau satu pohon tidak optimal, berarti satu ‘pabrik’ tidak bekerja maksimal. Bayangkan kalau jumlahnya ratusan ribu,” katanya.

Namun, tantangan terbesar muncul saat tanaman memasuki usia tua. Produksi mulai menurun, tinggi pohon menyulitkan proses panen, dan biaya operasional meningkat. Di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja juga semakin terbatas, terutama untuk pekerjaan berat di lapangan.

Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di Malaysia untuk beralih ke teknologi. Jeffrey mengungkapkan bahwa digitalisasi dan mekanisasi kini menjadi tulang punggung replanting. Salah satu inovasi yang digunakan adalah pemetaan lahan menggunakan drone, yang kemudian diolah dalam sistem Virtual Replanting Blueprint.

Dengan teknologi ini, perusahaan bisa mengetahui kondisi detail setiap area kebun, mulai dari topografi hingga titik genangan air. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan desain kebun, kebutuhan infrastruktur, hingga strategi perawatan ke depan.

Memang, biaya penggunaan teknologi ini tidak murah. Jeffrey menyebutkan bahwa biaya pemetaan digital bisa mencapai tiga kali lipat dibanding metode manual. Namun, ia menilai investasi tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang.

“Kalau dari awal kita sudah tahu kondisi lahan secara detail, kita bisa hindari kesalahan desain. Itu yang justru menghemat biaya di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi Indonesia, Cahyo Sri Wibowo mengungkapkan bahwa tantangan replanting tidak kalah besar. Saat ini, banyak kebun sawit yang didominasi tanaman tua dengan usia di atas 15 hingga 20 tahun, bahkan ada yang mencapai lebih dari 35 tahun.

Kondisi ini jelas berdampak pada produktivitas. Semakin tua tanaman, semakin rendah hasil yang diperoleh. Belum lagi ancaman penyakit seperti Ganoderma yang kerap menyerang tanaman di beberapa wilayah.

“Ini jadi PR besar bagi industri. Kita harus segera mengganti tanaman-tanaman tua dengan varietas baru yang lebih produktif,” ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam industri sawit global, dengan kontribusi sekitar 22 persen terhadap produksi dunia. Artinya, keberhasilan program replanting di dalam negeri akan sangat mempengaruhi pasokan global.

Cahyo menekankan replanting tidak cukup hanya mengganti tanaman lama dengan yang baru. Perencanaan harus dilakukan secara matang, termasuk pemilihan varietas yang tepat. Ia menyarankan agar perusahaan tidak hanya mengandalkan satu jenis varietas, melainkan mengombinasikan beberapa varietas untuk mengurangi risiko.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan (AI) juga mulai diterapkan untuk menentukan prioritas replanting. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa memilih blok mana yang harus diremajakan terlebih dahulu berdasarkan usia tanaman, produktivitas, dan kebutuhan pasokan ke pabrik.

“Perencanaan minimal harus 2–3 tahun ke depan, bahkan idealnya satu siklus penuh. Karena dampaknya ke produksi dan operasional sangat besar,” katanya.

Dari sisi pendukung industri, Setiawan menyoroti peran alat berat dan infrastruktur dalam mempercepat replanting. Ia memaparkan bahwa luas perkebunan sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar 16,8 juta hektare, dengan produksi CPO di kisaran 45–46 juta ton pada 2025.

Ke depan, angka ini diproyeksikan terus meningkat. Bahkan, target produksi pada 2029 disebut bisa mencapai 80 juta ton, seiring dengan program replanting dan intensifikasi lahan.

Untuk mendukung target tersebut, berbagai inovasi alat berat mulai dikembangkan. Mulai dari excavator khusus replanting, alat pemadatan tanah berbasis sensor, hingga sistem monitoring digital yang memungkinkan pengawasan alat secara real-time.

Teknologi ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi kerja di lapangan, sekaligus menekan biaya operasional. Selain itu, Setiawan juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan di dalam kebun.

“Masalah klasiknya itu buah sudah panen, tapi tidak bisa keluar dari kebun karena jalan rusak. Ini harus dibenahi,” ujarnya.

Dengan jalan yang baik, distribusi hasil panen bisa lebih cepat, sehingga kualitas buah tetap terjaga dan kerugian bisa diminimalkan.

Secara keseluruhan, diskusi dalam forum HASI 2026 ini menunjukkan bahwa arah industri sawit semakin jelas menuju transformasi berbasis teknologi. Replanting tidak lagi hanya soal menanam ulang, tetapi juga tentang bagaimana merancang kebun yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari tanaman tua, keterbatasan tenaga kerja, hingga tekanan biaya. Namun, dengan adopsi teknologi dan perencanaan yang lebih matang, industri sawit diyakini masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

Pada akhirnya, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kondisi kebun dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Karena itu, replanting harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat sejak awal.

“Ini investasi jangka panjang. Kalau salah langkah sekarang, dampaknya akan kita rasakan puluhan tahun ke depan,” tutup Jeffrey.

Muaro Jambi, elaeis.co – Kejaksaan Tinggi Jambi bergerak cepat menghentikan aktivitas pada aset sitaan milik PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), menyusul beredarnya informasi terkait dugaan pengelolaan ilegal oleh PT Mayang Mengurai Jambi (MMJ.

Melalui Tim Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejati Jambi melakukan penghentian aktivitas, pengosongan, serta pemasangan garis (line pidsus) pada aset tersebut, Kamis (23/4/2026), di lokasi pabrik PT PAL di Desa Sidomukti, Kabupaten Muaro Jambi.

Asisten Intelijen Kejati Jambi, Muhammad Husaini, menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-335/L.5/Fo.2/04/2026 tanggal 23 April 2026.

Sementara itu, penyitaan aset sebelumnya telah dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 25/Pid.Sus-TPK-SITA/2025/PN.Jmb tanggal 16 Juni 2025, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-480/L.5/Fd.2/06/2025.

"Adapun aset yang dihentikan aktivitasnya meliputi satu unit pabrik kelapa sawit, enam bidang tanah seluas total 163.285 meter persegi, bangunan pendukung seperti kantor dan mess karyawan, serta mesin dan peralatan pengolahan tandan buah segar (TBS),"ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kejati Jambi, tim Jaksa Penuntut Umum, perwakilan Bank BNI, pihak PT Mayang Mangurai Jambi (PT MMJ), serta unsur pengamanan dari kepolisian dan TNI.

Dalam prosesnya, Kepala Seksi Operasi Kejati Jambi bersama tim jaksa menyerahkan Surat Perintah Penghentian Aktivitas Aset Sitaan dan berita acara pelaksanaan kepada manajer PT MMJ, Arwin Parulian Saragih, serta saksi dari pihak Bank BNI Jambi, M. Faul Akbar.

Kasus ini merupakan bagian dari penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja oleh Bank BNI pada periode 2018–2019 kepada PT PAL, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp105 miliar.

Dalam perkembangan perkara, Kejati Jambi telah memproses lima orang, terdiri dari tiga terpidana berinisial WH, VG, dan RG yang saat ini mengajukan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta dua terdakwa lainnya berinisial BK dan AR yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi.

Para terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jambi, Adam Ohoiled, menegaskan bahwa langkah penghentian aktivitas dan pengosongan aset ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum.

“Ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang tegas, profesional, dan terukur, sekaligus mendukung pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus mempertegas keseriusan Kejati Jambi dalam mengawal aset sitaan agar tidak disalahgunakan selama proses hukum berlangsung.

Siak, elaeis.co - Bupati Siak Dr Afni Zulkifli menemui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (23/4). 

Afni melobi Nusron agar perusahaan kelapa sawit PT Ivo Mas Tunggal di Kecamatan Kandis, melepas atau meminjamkan sebagian lahan HGU-nya untuk kepentingan publik. 

"Alhamdulillah kami diterima Pak Menteri ATR Nusron Wahid, untuk persoalan akses jalan bagi rakyat Siak yang selama ini terfragmentasi ijin-ijin HGU. Hal ini penting guna memastikan bahwa rakyat hingga ke tingkat tapak mendapatkan haknya," kata Afni. 

Salah satunya, lanjut Afni, permohonan peningkatan status jalan non komersil untuk memberikan kemudahan akses jalan kepada warga di lima desa dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis. 

Seperti di Kelurahan Simpang Belutu dan Kandis Kota. Selain itu di Desa Belutu, Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang, dan Pencing Bekulo, dengan total penduduk mencapai 47.358 jiwa.

Afni mengatakan, saat ini kondisi eksisting ruas jalan tersebut dipergunakan sebagai oleh kebun dan pabrik kelapa sawit  PT Ivo Mas Tunggal untuk jalan utama. 

Sementara jalan tersebut juga akses terdekat masyarakat umum ke Ibukota Kecamatan Kandis dan desa lainnya. 

"Kami minta pinjam pakai atau dikeluarkan dari HGU PT Ivo Mas agar bisa dibangunkan jalan akses masyarakat. Alhamdulillah Bapak Menteri memberikan dukungan untuk diberikan pada kepentingan publik," ungkap Afni.

Tidak hanya akses jalan di dalam HGU, Afni juga memperjuangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, lapangan bola, Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga area Tempat Pemakaman Umun (TPU) dapat dikeluarkan dari areal HGU perusahaan. 

"Sambutan Bapak Menteri Nusron sangat baik. Dia minta kita lengkapi lokasi-lokasi atau obyek yang dibutuhkan, kemudian bersurat kembali dan dikawal lagi sampai jadi," kata Afni. 

Jambi, Tanjabbar – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jambi mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti terhadap masyarakat Desa Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tindakan yang terjadi pada 20–21 April 2026 itu dinilai sebagai bentuk intimidasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta bagian dari kejahatan agraria.

Korwil KPA Jambi, Dodi, mengungkapkan bahwa selama dua hari berturut-turut, pihak perusahaan diduga secara paksa memutus akses mobilitas warga di RT 07 dan RT 09.

“Perusahaan menggali lubang sedalam kurang lebih dua meter yang melintang di ruas jalan utama, sehingga lima akses jalan krusial masyarakat terputus,” ujarnya kepada elaeis.co pada Kamis, (23/4).

Akibatnya, warga mengalami isolasi total. Aktivitas ekonomi seperti pengangkutan hasil panen terhenti, distribusi kebutuhan pokok terganggu, hingga aktivitas antar-jemput anak sekolah tidak dapat dilakukan.

Tak hanya itu, KPA juga mengatakan bahwa PT WKS melakukan perusakan massal terhadap tanaman produktif milik warga. Tanaman seperti pisang, kencur, laos, kacang, dan komoditas lainnya disebut dicabut dan dirusak secara paksa.

Ironisnya, menurut KPA, tindakan tersebut dilakukan dengan pengawalan aparat keamanan, termasuk unsur TNI dan kepolisian, yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

KPA Jambi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat pada 9 April 2026, di mana kedua belah pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian konflik agraria berlangsung.

“Dengan adanya tindakan isolasi dan perusakan ini, perusahaan telah melanggar kesepakatan bersama dan menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan konflik secara damai,” tegas Dodi.

Ia menambahkan, tindakan tersebut bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan telah menyentuh aspek kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap ruang hidup, ekonomi, hingga hak pendidikan masyarakat.

Atas kejadian tersebut, KPA Wilayah Jambi menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan.

2. Meminta perusahaan segera menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat.

3. Mendorong Polda Jambi untuk menindak dugaan perusakan tanaman petani.

4. Mendesak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencabut izin operasional PT WKS.

KPA Jambi menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan masyarakat Desa Bukit Bakar, sekaligus dorongan agar keadilan agraria dapat ditegakkan secara nyata.

Jakarta, elaeis.co – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memetakan setidaknya ada enam simpul utama yang jadi pemicu konflik pertanahan sawit di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, dalam forum HAISAWIT 2026 yang membahas tata kelola perkebunan berkelanjutan.

Menurutnya, konflik lahan sawit bukan muncul tiba-tiba, melainkan punya pola yang berulang dan sudah teridentifikasi dari berbagai kasus di lapangan.

“Konflik pertanahan itu sering berawal dari jalur prosedural, sekitar 57 persen, lalu berkembang menjadi pengaduan, aksi, hingga konflik terbuka,” ujarnya, kemarin. 

Dalam pemetaan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, terdapat enam simpul penyebab konflik yang paling sering muncul di sektor sawit nasional.

Pertama, riwayat penguasaan lahan yang belum tuntas. Banyak kasus menunjukkan perusahaan sudah memiliki izin secara administratif, namun secara sosial lahan tersebut masih dianggap milik masyarakat setempat. Kondisi ini sering memicu gesekan di lapangan.

Kedua, ketidakjelasan subjek klaim, dimana Konflik tidak hanya melibatkan perusahaan dan satu kelompok masyarakat, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat adat, penggarap lahan, skema plasma, hingga pemerintah daerah. Kompleksitas aktor ini membuat penyelesaian semakin rumit.

Ketiga, ketidakpastian objek dan batas lahan, karena meski secara legal sudah ada penetapan wilayah, di lapangan batas lahan kerap belum benar-benar jelas. Hal ini membuat tumpang tindih penguasaan masih sering terjadi.

Keempat, ketidaksesuaian data yuridis dan fisik, dimana Izin formal tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Bahkan, kebijakan One Map Policy pernah mengungkap indikasi sekitar 0,85 juta hektare lahan sawit ilegal di Kalimantan Tengah, yang menunjukkan adanya kesenjangan data yang cukup besar.

Kelima, lemahnya mutu dan keterpaduan data, karena Penanganan konflik sangat bergantung pada data yang akurat dan terintegrasi, namun dalam praktiknya, perbedaan data antar sistem seperti SKMPP dan aplikasi penanganan sengketa masih menjadi tantangan serius.

Keenam, lemahnya pencegahan dini konflik, dimana banyak potensi sengketa tidak teridentifikasi sejak awal, sehingga baru ditangani setelah berkembang menjadi konflik terbuka yang lebih sulit diselesaikan.

ATR/BPN menegaskan pentingnya langkah pencegahan konflik sebelum eskalasi terjadi. Pemerintah juga telah memperkuat regulasi melalui kebijakan pencegahan sengketa pertanahan, termasuk pemanfaatan indikator deteksi dini konflik.

“Kalau sudah menjadi konflik, biayanya jauh lebih besar, bukan hanya ekonomi tapi juga sosial,” kata Iljas.

Ia menambahkan, penyelesaian konflik harus dimulai dari pemahaman akar masalah, bukan hanya penanganan di permukaan. Integrasi data, kepastian hukum, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci penting untuk menekan potensi konflik.

Simalungun, elaeis.co -  Upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional terus dilakukan melalui pendekatan berbasis riset. Salah satunya ditempuh Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo yang mulai menguji pemanfaatan serangga penyerbuk unggul asal Tanzania, Afrika Timur.

Program ini diimplementasikan di Kebun Marihat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai lokasi percontohan. Inisiatif tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan klasik dalam budidaya sawit, terutama terkait kualitas pembentukan buah atau fruit set yang selama ini kerap tidak optimal.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, efisiensi menjadi tuntutan di tengah kompetisi industri sawit global yang semakin ketat. Menurut dia, pendekatan berbasis inovasi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada metode konvensional.

“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyerbukan alami tidak selalu berjalan optimal. Faktor cuaca dan keterbatasan populasi serangga penyerbuk lokal sering berdampak pada hasil produksi,” ucap Jatmiko Kamis, (23/4)

Disampaikannya, sebelumnya perusahaan masih mengandalkan penyerbukan manual atau assisted pollination untuk menjaga produktivitas. Namun, metode tersebut dinilai kurang efisien karena membutuhkan biaya besar dan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Dengan introduksi serangga penyerbuk dari Afrika tersebut, PTPN IV PalmCo berupaya mengembalikan proses penyerbukan ke mekanisme alami. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, SEVP Operation PTPN IV Rediman Silalahi menjelaskan, kualitas penyerbukan sangat berpengaruh terhadap struktur tandan buah sawit. Penyerbukan yang tidak sempurna dapat menyebabkan fenomena “buah ompong”, yakni kondisi di mana sebagian buah tidak berkembang secara optimal.

“Jika fertilisasi tidak terjadi dengan baik, tandan buah menjadi tidak terisi penuh. Ini berdampak langsung pada penurunan tonase produksi per hektare,” kata Rediman.

Menurut dia, kehadiran spesies serangga dari Tanzania diproyeksikan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan penyerbukan secara signifikan. Dengan populasi penyerbuk yang lebih stabil, pembentukan buah diharapkan berlangsung lebih merata.

Selain meningkatkan produksi, langkah ini juga dinilai berpotensi menekan biaya operasional dalam jangka panjang, khususnya yang selama ini dialokasikan untuk penyerbukan manual.

Program di Marihat ini tidak hanya berhenti pada tahap uji coba. PTPN IV PalmCo menempatkannya sebagai proyek percontohan yang akan menjadi rujukan untuk implementasi lebih luas di berbagai wilayah perkebunan sawit di Indonesia.

Jatmiko menegaskan, keberhasilan program ini akan menjadi dasar pengembangan standar operasional baru, termasuk untuk mendukung produktivitas kebun rakyat.

“Inisiatif ini bukan sekadar proyek lokal, tetapi model yang diharapkan bisa direplikasi secara nasional,” ujarnya.

Program tersebut juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Karantina Indonesia, serta lembaga riset dan asosiasi pelaku industri sawit.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan inovasi yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat aspek keberlanjutan industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Untuk diketahui,  serangga pendatang baru terdiri dari tiga spesies  meliputi Elaeidobius subvittatus, Elaeidobius kamerunicus, dan Elaeidobius plagiatus. Meski berukuran kecil, peran serangga penyerbuk ini sangat besar dalam menentukan terbentuknya buah yang menjadi sumber utama produksi minyak sawit.

Simalungun, elaeis.co -  Upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional terus dilakukan melalui pendekatan berbasis riset. Salah satunya ditempuh Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo yang mulai menguji pemanfaatan serangga penyerbuk unggul asal Tanzania, Afrika Timur.

Program ini diimplementasikan di Kebun Marihat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai lokasi percontohan. Inisiatif tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan klasik dalam budidaya sawit, terutama terkait kualitas pembentukan buah atau fruit set yang selama ini kerap tidak optimal.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan, efisiensi menjadi tuntutan di tengah kompetisi industri sawit global yang semakin ketat. Menurut dia, pendekatan berbasis inovasi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada metode konvensional.

“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyerbukan alami tidak selalu berjalan optimal. Faktor cuaca dan keterbatasan populasi serangga penyerbuk lokal sering berdampak pada hasil produksi,” ucap Jatmiko Kamis, (23/4)

Disampaikannya, sebelumnya perusahaan masih mengandalkan penyerbukan manual atau assisted pollination untuk menjaga produktivitas. Namun, metode tersebut dinilai kurang efisien karena membutuhkan biaya besar dan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Dengan introduksi serangga penyerbuk dari Afrika tersebut, PTPN IV PalmCo berupaya mengembalikan proses penyerbukan ke mekanisme alami. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, SEVP Operation PTPN IV Rediman Silalahi menjelaskan, kualitas penyerbukan sangat berpengaruh terhadap struktur tandan buah sawit. Penyerbukan yang tidak sempurna dapat menyebabkan fenomena “buah ompong”, yakni kondisi di mana sebagian buah tidak berkembang secara optimal.

“Jika fertilisasi tidak terjadi dengan baik, tandan buah menjadi tidak terisi penuh. Ini berdampak langsung pada penurunan tonase produksi per hektare,” kata Rediman.

Menurut dia, kehadiran spesies serangga dari Tanzania diproyeksikan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan penyerbukan secara signifikan. Dengan populasi penyerbuk yang lebih stabil, pembentukan buah diharapkan berlangsung lebih merata.

Selain meningkatkan produksi, langkah ini juga dinilai berpotensi menekan biaya operasional dalam jangka panjang, khususnya yang selama ini dialokasikan untuk penyerbukan manual.

Program di Marihat ini tidak hanya berhenti pada tahap uji coba. PTPN IV PalmCo menempatkannya sebagai proyek percontohan yang akan menjadi rujukan untuk implementasi lebih luas di berbagai wilayah perkebunan sawit di Indonesia.

Jatmiko menegaskan, keberhasilan program ini akan menjadi dasar pengembangan standar operasional baru, termasuk untuk mendukung produktivitas kebun rakyat.

“Inisiatif ini bukan sekadar proyek lokal, tetapi model yang diharapkan bisa direplikasi secara nasional,” ujarnya.

Program tersebut juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Karantina Indonesia, serta lembaga riset dan asosiasi pelaku industri sawit.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan inovasi yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat aspek keberlanjutan industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Untuk diketahui,  serangga pendatang baru terdiri dari tiga spesies  meliputi Elaeidobius subvittatus, Elaeidobius kamerunicus, dan Elaeidobius plagiatus. Meski berukuran kecil, peran serangga penyerbuk ini sangat besar dalam menentukan terbentuknya buah yang menjadi sumber utama produksi minyak sawit.

Jambi,elaeis.co - Proses hukum kasus dugaan korupsi kredit investasi dan modal kerja Bank Himbara senilai Rp105 miliar yang melibatkan PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Setelah penahanan Komisaris Utama PT PAL, Bengawan Kamto, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kini terus memperketat pengawasan terhadap seluruh aset pabrik kelapa sawit tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT PAL sebagai bagian dari pendalaman perkara.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kondisi faktual aset, termasuk penguasaan, operasional, dan pengelolaannya. Seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepastian hukum serta kepentingan negara,” ujarnya, Selasa (21/4/2026) lalu.

Ia menegaskan, pengawasan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jambi.

Senada dengan itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Adam Ohailed, menyebut pihaknya terus mencermati setiap perkembangan fakta hukum di persidangan.

“Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum. Setiap perkembangan akan dikaji secara cermat dan profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, Muhammad Husaini, menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh (full-scale monitoring), termasuk pengumpulan data lapangan oleh tim intelijen.

Dugaan Peralihan Aset

Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul informasi bahwa pengelolaan PT PAL diduga telah berpindah tangan ke PT Mayang Mangurai Jambi (MMJ).

Informasi ini menjadi sorotan karena perusahaan tersebut masih dalam proses hukum. Dugaan adanya jual beli perusahaan yang sedang berperkara dinilai menimbulkan kejanggalan.

Menanggapi hal tersebut, Aspidsus Kejati Jambi, Adam Ohailed, menegaskan pihaknya akan mendalami informasi tersebut.

“Jika benar terjadi, informasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari hasil persidangan, terdapat indikasi penyimpangan dalam peralihan dan pengelolaan aset PT PAL.

Karena itu, tim penyidik akan menelusuri apakah penguasaan aset oleh PT MMJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru menjadi modus baru untuk menguasai aset yang seharusnya berada dalam pengawasan negara.

Untuk memastikan hal tersebut, Kejati Jambi berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik guna memverifikasi sejumlah hal krusial.

Di antaranya, siapa yang secara de facto mengendalikan operasional pabrik, apakah aktivitas produksi memberikan keuntungan ilegal kepada pihak tertentu, serta kondisi fisik dan legalitas aset yang menjadi objek perkara.

“Kami akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi faktual di lapangan,” tegas Husaini.

GMNI Dukung Penegakan Hukum

Dukungan terhadap langkah Kejati Jambi datang dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menilai langkah Kejati merupakan bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta secara objektif dan menyeluruh.

“Kami memandang ini sebagai langkah positif dalam penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya terkait pengelolaan aset dan potensi konflik kepentingan di sektor industri,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

GMNI juga menegaskan pentingnya menjaga integritas proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, GMNI mendorong Kejati Jambi untuk menindak tegas setiap pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa pandang bulu.

“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Ludwig.

Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum tersebut agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Mereka berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Untuk diketahui, pada 23 Juni 2025 lalu,  Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi telah melaksanakan tindakan penyitaan terhadap aset berupa pabrik milik PT. Prosympac Agro Lestari (PT. PAL) yang berlokasi di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Penyitaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh Bank BNI kepada PT. PAL pada tahun 2018–2019.

Adapun aset yang disita meliputi pabrik kelapa sawit, enam bidang tanah dengan total luas 163.285 m², serta bangunan dan sarana penunjang seperti kantor, mess karyawan, dan mesin pengolahan tandan buah segar (TBS). 

Jambi,elaeis.co – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi untuk periode 24 hingga 30 April 2026 mengalami penurunan, terutama pada kelompok umur produktif.

Berdasarkan hasil penetapan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi harga TBS untuk usia 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.894,43 per kilogram, atau turun Rp64,30/kg dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan pada komponen pembentuk harga, meskipun harga produk turunan kelapa sawit masih relatif stabil.

Untuk periode yang sama, harga crude palm oil (CPO) ditetapkan sebesar Rp14.912,11 per kilogram, sementara harga kernel berada di angka Rp15.825,50 per kilogram, dengan indeks “K” sebesar 95,02 persen.

Secara umum, harga TBS menunjukkan tren meningkat seiring bertambahnya usia tanaman hingga mencapai puncak pada umur 10–20 tahun, sebelum kembali menurun pada usia di atasnya.

Berikut rincian harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 24–30 April 2026:

Umur 3 tahun: Rp3.014,23/kg

Umur 4 tahun: Rp3.244,41/kg

Umur 5 tahun: Rp3.391,65/kg

Umur 6 tahun: Rp3.531,81/kg

Umur 7 tahun: Rp3.620,61/kg

Umur 8 tahun: Rp3.699,93/kg

Umur 9 tahun: Rp3.771,30/kg

Umur 10–20 tahun: Rp3.894,43/kg

Umur 21–24 tahun: Rp3.782,06/kg

Umur 25 tahun: Rp3.617,35/kg

Penurunan harga ini menjadi perhatian bagi para petani sawit di Jambi, mengingat kelompok usia 10–20 tahun merupakan masa produksi paling optimal bagi tanaman kelapa sawit.

Pekanbaru, elaeis.co - Batik berbahan "malam" kelapa sawit terus digaungkan Elaeis Media Group (EMG) lewat beberapa gelaran pelatihan yang ditaja di Provinsi Riau. Bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) gelaran pelatihan ini dilaksanakan di Dumai tahun lalu dan di Pekanbaru pada 21-23 April 2026 kemarin.

Ketua Umum Paguyuban Batik Sawit Miftahudin Nur Ihsan mengatakan sangat apresiasi dengan langkah yang diambil EMG, yang bertujuan untuk terus membumikan batik berbahan kelapa sawit. Menurutnya gelaran ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan wawasan dan memberikan terobosan baru bagi para pengrajin batik, khususnya di wilayah Riau.

"Kegiatan adalah wadah untuk para pengrajin atau pelaku UMKM dalam menambah wawasannya mengenai batik yang menggunakan malam sawit," terangnya kepada elaeis.co saat menjadi pemateri dalam gelaran yang digelar di gedung Dekranasda Pekanbaru tersebut.

Dari pengamatan Ihsan, antusias peserta sangat tinggi untuk mendalami bahan malam kelapa sawit tersebut. Hal ini sejalan dengan visi dan misi paguyuban yang dipimpinnya yakni mendorong pengrajin kelapa sawit beralih menggunakan malam kelapa sawit.

Sebab kata Ihsan, malam atau lilin kelapa sawit memiliki berbagai keunggulan dibanding dengan malam atau lilin yang biasa digunakan. 

"Malam sawit ini lebih ramah lingkungan. Selain itu mudah digunakan, baunya tidak menyengat sehingga tidak mengganggu pernapasan," tuturnya.

Disamping itu lanjut Ihsan, bahan baku malam kelapa sawit ini sangat mudah ditemukan terutama di Riau yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebab, stearin yang menjadi bahan utamanya adalah turunan minyak kelapa sawit yang biasanya dihasilkan dalam pengolahan kelapa sawit di PKS.

"Harapan kita tentu melalui pelatihan ini terbentuk ekosistem pembatik yang kuat, yang menghasilkan produk batik berkualitas dan mampu bersaing hingga ke mancanegara. Sebab batik sawit peluangnya masih sangat terbuka lebar. Terlebih lagi Riau memiliki motif ciri khas setiap daerah, ini bisa jadi ladang cuan bagi pengrajin," tandasnya.

Jakarta, elaeis.co – Pemerintah terus memacu berbagai strategi untuk memastikan target mandatori biodiesel B50 bisa tercapai.

Salah satu kunci utamanya ada pada penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah “lari kencang” untuk memperkuat fondasi industri sawit nasional, khususnya dari sisi regulasi dan produktivitas.

“ISPO ini kita dorong sangat kuat. Ke depan regulasinya juga akan kita perkuat lagi supaya bisa jadi penguat pembangunan sawit secara keseluruhan,” ujar Iim dalam keterangannya, kemarin. 

Menurutnya, dorongan terhadap ISPO menjadi krusial di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan. 

Di saat yang sama, Indonesia juga membidik peluang besar dari implementasi B50 yang membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar.

Namun begitu, ia mengakui tantangan utama bukan hanya pada hitung-hitungan produksi, tetapi juga pada realisasi di lapangan.

“Kalau secara teori kita mampu untuk B50. Tapi pasti ada trade-off, ada yang harus dikurangi atau disesuaikan. Meski begitu, kita optimistis bisa,” jelasnya.

Iim menekankan bahwa peningkatan produktivitas menjadi strategi utama, bukan lagi ekspansi lahan baru. Hal ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan biodiesel ke depan.

“PR kita itu bagaimana meningkatkan produktivitas, bukan perluasan. Itu kunci kalau kita mau menopang kebutuhan besar seperti B50,” tegasnya.

Langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat program PSR. Tahun ini, pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat mencapai 120 ribu hektare, dengan tahap awal 50 ribu hektare.

Namun hingga saat ini, realisasi masih jauh dari target.

“Dari target 50 ribu hektare tahap awal, baru sekitar 7 ribu hektare yang tercapai. Ini yang terus kita kejar,” ungkapnya.

Dilema PSR

Menariknya, tingginya harga sawit saat ini justru menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan PSR. Banyak petani enggan melakukan peremajaan karena masih menikmati hasil dari tanaman yang ada.

“Ketika harga bagus, petani cenderung menahan. Padahal ada juga tanaman yang sudah tua dan perlu diremajakan. Ini yang jadi dilema,” kata Iim.

Di sisi lain, persoalan legalitas lahan juga masih menjadi hambatan klasik. Banyak petani yang mundur saat proses verifikasi dimulai, meski sebenarnya belum ada tindakan lebih lanjut.

“Kadang baru ditanya saja sudah mundur. Ini yang bikin target sulit tercapai,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kementan menggandeng berbagai pihak, mulai dari ATR/BPN, aparat penegak hukum, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), guna mempercepat penyelesaian legalitas lahan.

Pemerintah juga terus memperluas keterlibatan stakeholder dalam penguatan industri sawit. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, termasuk dengan kementerian terkait pangan dan organisasi profesi.

“Semakin banyak stakeholder yang kita libatkan, semakin kuat ekosistemnya. Ini penting untuk mendukung target besar seperti B50,” tambahnya.

Dengan kombinasi penguatan ISPO, percepatan PSR, serta peningkatan produktivitas, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang besar di masa depan.

“Kalau semua ini berjalan, kita yakin B50 bukan hal yang mustahil,” pungkas Iim.

Jakarta, elasis.co - Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua yang belakangan ramai disorot publik akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Kementerian Pertanian (Kementan). 

Pemerintah menegaskan, program tersebut bukan pembukaan lahan baru seperti yang banyak dikhawatirkan.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan, Iim Mucharam, menyebut pengembangan sawit di Papua, terutama di Papua Selatan lebih kepada optimalisasi lahan yang sudah ada.

“Kalau Papua itu penugasannya ke Agrinas Palma. Lahan-lahan tersebut sebenarnya sudah ada, merupakan hasil dari Satgas PKH, dan sebagian sudah berstatus HGU,” kata Iim dalam keterangannya, kemarin. 

Dengan demikian, menurutnya, program tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ekspansi baru yang membuka hutan dari nol. 

Ia menekankan bahwa dasar legalitas lahan sudah jelas, sehingga fokus pemerintah saat ini adalah pada pengelolaan dan pengembangan.

Meski begitu, rencana pengembangan sawit di wilayah tersebut tetap tergolong besar. Kementan menargetkan pengelolaan hingga sekitar 400 ribu hektare di Papua Selatan. Namun target itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Rencana itu jangka panjang, sampai tahun 2035,” ujarnya.

Papua Selatan dipilih bukan tanpa alasan. Selain karena ketersediaan lahan, wilayah tersebut dinilai sudah memiliki basis pengembangan sebelumnya, sehingga lebih siap untuk ditingkatkan.

Iim memahami, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak lingkungan, mengingat Papua merupakan salah satu kawasan dengan hutan tropis yang masih relatif terjaga.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan sawit akan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Strategi Nasional

Penjelasan Kementan ini sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang sebelumnya mengungkap alasan pemerintah mendorong pengembangan sawit di Papua.

Dalam dialog publik, Sudaryono menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional di tengah ketidakpastian global. “Swasembada itu penting. Kita harus kuat secara internal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah ke depan mendorong konsep swasembada berbasis wilayah atau pulau. Artinya, setiap daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk energi.

Dalam konteks itu, Papua dinilai memiliki potensi besar, baik dari sisi ketersediaan lahan maupun posisi strategis untuk memperkuat pasokan energi berbasis biodiesel di Indonesia bagian timur.

Jakarta, elaeis.co - Cargill menggelontorkan dana jumbo untuk petani kakao Indonesia. Total Rp38,8 miliar dikucurkan dalam bentuk premi kepada lebih dari 7.800 petani yang ikut program sertifikasi.

Langkah ini jadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok kakao nasional agar lebih transparan, berkelanjutan, dan punya daya saing global.

Premi tersebut diberikan kepada petani yang tergabung dalam program sertifikasi Rainforest Alliance. Dana ini menjadi tambahan penghasilan di luar penjualan biji kakao, dengan syarat petani memenuhi standar budidaya dan keterlacakan yang ketat.

Dari total dana, sekitar Rp35 miliar disalurkan ke petani di Sulawesi Tengah. Sisanya Rp3,8 miliar mengalir ke petani di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dukungan ke petani penting untuk membangun rantai pasok kakao yang tangguh dan transparan,” kata Director Sustainability Food APAC Cargill, Brook Chang, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4).

Program ini juga berdampak langsung ke produksi. Di Sulawesi Tengah, lebih dari 5.600 petani terlibat, termasuk sekitar 600 petani perempuan. Dalam periode Mei 2023 hingga Februari 2026, produksi kakao bersertifikat mencapai 16.000 metrik ton dari wilayah Parigi Moutong, Poso, dan Morowali Utara.

Sementara di Flores, NTT, sebanyak 2.200 petani ikut program ini. Produksi kakao bersertifikat dari wilayah Ende, Sikka, Manggarai Timur, hingga Flores Timur tercatat sekitar 2.000 metrik ton sejak Oktober 2022 sampai Februari 2026.

Penyaluran premi dilakukan lewat kegiatan Farmer Field Days. Acara ini jadi ajang kumpul petani sekaligus tempat belajar langsung soal praktik pertanian yang baik.

Program ini juga menggandeng mitra lokal, yakni PT Rayner Anugrah Kemurahan (PT RAK). Perusahaan ini membantu petani lewat pelatihan, pendampingan teknis, hingga sistem keterlacakan digital.

Tak cuma itu, PT RAK juga mengelola enam kebun percontohan dan lima pembibitan dengan kapasitas hingga 30.000 bibit kakao. Tujuannya untuk mendukung peremajaan tanaman dan meningkatkan produktivitas.

Ferdy Wongkar, mitra sekaligus pemegang sertifikat Rainforest Alliance, menyebut program ini bikin petani makin percaya diri.

“Petani jadi lebih paham cara kelola kebun, hasil panen meningkat dan kualitas lebih baik,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, program ini dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.

Cargill sendiri sudah beroperasi di Indonesia sejak 1974. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 19.000 karyawan dan beroperasi di sekitar 60 lokasi di seluruh Indonesia.

Lewat program ini, Cargill menegaskan komitmennya menjadikan Indonesia sebagai salah satu sumber utama kakao berkelanjutan di pasar global.

Pekanbaru, Elaeis.co - Gelaran Workshop Praktek dan Produksi Batik Sawit yang digagas Elaeis Media Group (EMG) resmi ditutup, Rabu (22/4) petang. Peserta antusias dapat ide peluang pasar baru dari industri batik.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini telah diselenggarakan sejak Selasa (21/4) kemarin. Dimana peserta sangat antusias mengikuti jalannya gelaran. 

Bukan hanya dari kota Pekanbaru, kegiatan ini diikuti sejumlah peserta yang merupakan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten di Riau. Seperti Syamsiah, peserta yang datang langsung dari Kepulauan Meranti.

Dari tempat tinggalnya, Syamsiah atau yang dikenal akrap dengan sapaan Mak Rita ini harus menempuh jarak 6-7 jam perjalanan ke kota Pekanbaru. Dimana perjalanannya itu semata-mata hanya ingin mengikuti kegiatan praktek dan produksi batik berbahan dasar "malam" kelapa sawit.

"Saya ingin menambah ilmu dan wawasan mengenai batik apalagi ini memakai bahan dasar dari kelapa sawit," ujar Mak Rita disela kegiatan berlangsung.

Menurutnya, di tempat tinggalnya masih sangat sulit menemukan penjual batik atau bahkan pengrajin batik. Hal ini memotivasi Mak Rita untuk lebih mendalami seluk beluk batik melalui gelaran yang ditaja EMG.

Mak Rita sendiri merupakan pengrajin tenun skala rumahan yang memang sering mendapat dari sejumlah instansi atau pejabat di wilayahnya. Selain membuat tenun, Ia juga menyewakan kain tenun yang sudah menjadi pakaian. Misalnya baju pengantin dan sebagainya.

"Memang kami pernah mencoba untuk membuat batik, tapi masih tidak maksimal. Karena jika produksi dengan jumlah yang cukup banyak warna justru berubah-ubah. Nah, dari kegiatan ini lah saya tau cara pewarnaan, cara mencanting yang benar serta pemilihan bahan yang tepat," katanya.

Harapan Mak Rita, Ia dapat mengembangkan ilmunya hingga menghasilkan produk batik yang dapat diperjualbelikan. "Sampai di rumah nanti saya akan coba produksi dengan cara yang sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Sehingga menambah varian produk yang kita produksi," jelasnya.

Hingga kini, Ibu satu anak itu mengaku sering mendapat pesanan kain batik dari konsumennya. Namun Ia mengaku belum sanggup lantaran tidak mengetahui secara detail cara membuat batik.

"Kita ini skala rumahan, kalau kain tenun dalam satu bulan hanya bisa menghasilkan dua kain saja. Tapi dalam kegiatan ini dalam waktu satu jam saja, saya kira bisa dua atau tiga kain batik yang saya hasilkan. Tentu dengan motif yang mudah. Mudah-mudahan ini jadi peluang usaha baru bagi saya dan ibu-ibu di tempat saya tinggal," paparnya.

"Ini dari kemarin, saya dihubungi terus oleh teman-teman di tempat tinggal saya. Mereka minta untuk diajari, nah nanti saya akan gandeng mereka untuk belajar bersama," tuturnya.

Meski begitu, Mak Rita akan coba mengumpulkan berbagai bahan untuk pembuatan batik itu sendiri. Salah satunya malam dari kelapa sawit. Menurutnya menggunakan malam ini lebih mudah dalam mencanting.

"Saya baru kali ini membuat pola, motif dan langsung mencanting. Dan menggunakan bahan ini kok terasa mudah. Saya kira saya bisa kembangkan nanti," jelasnya.

Sama halnya dengan Heru, Ia sangat senang sekaligus bangga dapat mengikuti workshop batik sawit ini. Pria asal Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) itu merasa mendapat tambahan wawasan cara membuat batik yang benar.

"Ini kegiatan yang sangat bagus. Namun sayang waktunya cukup singkat hanya dua hari. Kita berharap kedepan waktunya diperpanjang," pintanya.

Dikatakannya, bahan malam dari kelapa sawit memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan malam yang biasa digunakan membatik. Pertama baunya tidak menyengat, sehingga tidak terlalu menganggu pernapasan. 

Kemudian bahan tersebut ringan dan tidak menggumpal. Ini sangat membantu saat pembatik mencanting kain. "Ini inovasi baru bagi kami dan saya berharap bisa mengembangkannya di Inhu. Disana juga masih sangat sedikit pembatik, ini tentu jadi peluang," tandasnya.

Dihari kedua ini, seluruh peserta yang berjumlah 50 orang tersebut membuat kain batik sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dimana dalam prosesnya peserta dipandu langsung oleh Miftahudin Nur Ihsan yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Batik sawit, Rizky Junianto dari Smart Batik Yogyakarta dan Andiny Yuliani yang merupakan salah satu desainer di Kota Bertuah.

Pekanbaru, elaeis.co - Sebanyak 50 pembatik dari berbagai daerah di Provinsi Riau mengikuti pelatihan membatik dengan inovasi baru penggunaan malam atau lilin dari olahan minyak kelapa sawit. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Elaeis Media Group (EMG) ini digelar selama dua hari di Gedung Dekranasda Pekanbaru. 

Acara ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 

CEO Elaeis Media Grup, Abdul Aziz mengatakan, pelatihan ini menggunakan bahan lilin atau malam batik sawit yang merupakan turunan dari minyak mentah sawit yang disebut 'stearin'. 

Biasanya, kata Aziz, untuk membatik menggunakan parafin namun untuk pelatihan ini dikombinasikan dengan malam batik sawit.

"Setelah diuji coba pakai malam sawit kalau ditekuk tidak patah motifnya, pewarnaan juga lebih cerah. Selain itu juga tidak bikin sesak karena tak ada asap. Ini potensial untuk dikembangkan karena kebun sawit di Riau sangat luas," kata Aziz, Rabu (22/4). 

Perwakilan BPDP, Helmi Muhansyah mengatakan, pihaknya ingin pelaku UMKM khsusus pengrajin batik sawit di Riau berkembang. 

Apalagi, Riau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh pengrajin.  

"Jadi, pelatihan batik sawit ini sebagai langkah awal bangkitnya UMKM di Riau. Mudah-mudahan, motif batik yang dikombinasikan bahannya dari sawit bisa dikembangkan. Apalagi sejatinya turunan produk kelapa sawit tidak hanya minyak goreng namun juga bisa untuk pakaian," kata Helmi saat membuka kegiatan ini lewat virtual. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi mengatakan, 3,5 juta dari 7 juta penduduk Riau saat ini bergantung pada sawit. 

Bahkan produk domestik regional bruto Provinsi Riau yang di dalamnya ada industri pengolahan diperkirakan 50 persen dari sawit.

"Jadi, pelatihan ini merupakan langkah besar, untuk membuat ekonomi UMKM bisa lebih maksimal karena sumber daya sawit besar di Riau," ujarnya.

Jakarta, elaeis.co - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi industri kelapa sawit menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial di tengah tekanan global yang makin kompleks, termasuk regulasi ketat dari pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P., Direktur Sawit dan Aneka Palma yang mewakili Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Dr. Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D dalam pembukaan HAI Sawit Simposium (HASI) ke-2 tahun 2026 di Jakarta.

Dalam sambutannya, Iim menekankan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas biasa. Lebih dari itu, sawit merupakan tulang punggung penting bagi ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi nasional.

“Indonesia dan Malaysia saat ini menyuplai sekitar 80 hingga 85 persen kebutuhan minyak sawit dunia. Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi kita dalam menjaga stabilitas global,” ujarnya, Rabu (22/4). 

Berdasarkan proyeksi 2025, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 53,6 juta ton, jauh di atas Malaysia yang berada di kisaran 19 hingga 20 juta ton. Angka ini semakin mengukuhkan Indonesia sebagai produsen utama dunia.

Tak cuma soal produksi, kontribusi sektor ini terhadap ekonomi juga besar. Industri sawit menyumbang sekitar 2,5 hingga 4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, lebih dari 16 juta orang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, dari sisi ekspor, sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Pada 2025, nilai ekspor minyak sawit Indonesia tercatat mencapai USD 24,42 miliar dengan volume 23,61 juta ton. Jika dihitung bersama produk turunannya, kontribusinya mencapai ratusan triliun rupiah.

Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, tantangan global juga semakin nyata. Salah satunya adalah kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk sawit bebas dari deforestasi serta memiliki sistem ketertelusuran hingga tingkat kebun.

Regulasi ini, kata Iim, memaksa industri sawit Indonesia untuk berbenah secara menyeluruh.

“Mulai dari legalitas lahan, transparansi rantai pasok, hingga praktik budidaya berkelanjutan harus diperkuat. Ini tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Dalam konteks ini, penerapan Best Management Practice (BMP) menjadi kunci utama. BMP tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi syarat penting agar produk sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

Di sisi energi, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sawit melalui program biodiesel. Sejak 2025, Indonesia telah menerapkan mandatori B40 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor solar.

Ke depan, pemerintah bahkan tengah menyiapkan langkah menuju B50. Kebijakan ini diyakini akan meningkatkan konsumsi domestik crude palm oil (CPO) sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Program tersebut turut didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui berbagai inisiatif seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menariknya, transformasi sawit ini juga menjadi perhatian lintas negara. Malaysia, sebagai produsen utama lainnya, juga terus memperkuat program biodiesel mereka. Sinergi kedua negara dinilai penting untuk menghadapi tekanan global secara bersama.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI), M Syarif Rafinda, menegaskan bahwa industri sawit tak bisa lagi berjalan dengan pola lama.

“HASI ini bukan sekadar simposium, tapi gerakan. Tempat bertemunya pengalaman, teknologi, dan inovasi untuk membawa industri sawit naik kelas,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Pemimpin Redaksi HAI Sawit, Gema Aliza. Ia menyebut bahwa lahirnya HASI berangkat dari kegelisahan di lapangan, melihat banyaknya potensi besar yang belum terwadahi secara optimal.

“Banyak profesional sawit hebat, banyak pengalaman luar biasa. Tapi belum semua terhubung dalam satu ekosistem yang kuat,” katanya.

Melalui forum ini, pemerintah berharap lahir rekomendasi konkret yang bisa langsung diimplementasikan di lapangan. Bukan cuma untuk meningkatkan produktivitas, tapi juga menjawab tantangan global dengan pendekatan kolaboratif.

Di akhir sambutannya, Iim menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir memperkuat sektor sawit melalui kebijakan yang berorientasi pada produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun.

“Transformasi ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau kita ingin tetap jadi pemain utama dunia, kita harus berubah,” pungkasnya.

Jakarta, elaeis.co – Industri kelapa sawit Indonesia kembali mendapat dorongan baru. Lewat program lanjutan yang digagas oleh Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI), sektor sawit nasional disebut berpotensi melesat hingga level global, terutama dalam hal produktivitas dan efisiensi kerja di lapangan.

Ketua Umum HIPKASI, M Syarif Rafinda, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda seremonial atau forum tahunan biasa. Menurutnya, HIPKASI ingin menjadikan setiap kegiatan sebagai “gerakan nyata” yang berdampak langsung pada industri.

Salah satu poin penting dalam program ini adalah penguatan kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia di sektor sawit. Pertemuan profesional dari kedua negara disebut menjadi ruang strategis untuk saling benchmarking, berbagi teknologi, hingga memperkuat standar industri.

HIPKASI juga menekankan bahwa industri sawit tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Transformasi menjadi keharusan.

Dalam paparannya, Syarif menyebut bahwa ke depan industri sawit harus lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi seperti AI, drone, hingga sistem digital terintegrasi.

“Tidak bisa lagi pakai cara lama. Kita harus berani berubah menjadi industri yang lebih cerdas dan terhubung secara digital,” tegasnya, Rabu (22/4). 

Selain simposium, HIPKASI juga menyiapkan sejumlah program strategis lanjutan. Di antaranya: DIPSI (Dialog Profesional Sawit Indonesia) sebagai ruang diskusi rutin para praktisi, GM Conference yang akan mempertemukan para general manager kebun untuk berbagi strategi operasional, Program edukasi publik untuk meningkatkan citra positif sawit di masyarakat.

Termasuk sertifikasi profesional sebagai upaya peningkatan kualitas SDM industri
Program-program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem sawit dari hulu hingga hilir.

Dalam penutupnya, HIPKASI menegaskan bahwa sawit bukan hanya soal bisnis, tapi juga menyangkut kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.

“Sawit adalah penggerak ekonomi nasional dan bagian penting dari ketahanan energi dunia,” ujar Syarif.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, HIPKASI optimistis industri sawit Indonesia bisa naik kelas dan bersaing di level global, bukan hanya sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pemain utama dalam industri energi berkelanjutan dunia.

Jakarta, elaeis.co – Industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia kini disebut tengah berada di titik paling krusial dalam sejarah perkembangannya. Tekanan global, keterbatasan tenaga kerja, hingga tuntutan keberlanjutan membuat sektor ini tak bisa lagi berjalan dengan pola lama.

Ketua Umum Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia, M Syarif Rafinda, menegaskan industri sawit harus segera bertransformasi jika ingin tetap menjadi pemain utama di pasar global.

“Industri sawit hari ini tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Harus berubah menjadi lebih efisien, modern, berbasis teknologi, bahkan terintegrasi digital,” ujar Syarif dalam HASI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurutnya, kondisi global saat ini membuat industri sawit berada dalam tekanan yang kompleks. Mulai dari fluktuasi ekonomi dunia, dampak geopolitik, hingga meningkatnya tuntutan lingkungan dari pasar internasional.

“Ini bukan lagi soal pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak berubah, kita akan tertinggal,” tegasnya.

Syarif menyebut sejumlah tantangan utama yang dihadapi industri sawit saat ini, di antaranya produktivitas yang stagnan, keterbatasan tenaga kerja di lapangan, hingga persoalan sosial dan legal yang semakin kompleks.

Selain itu, industri juga dituntut untuk memenuhi standar keberlanjutan global yang semakin ketat. Hal ini membuat pelaku usaha sawit harus mencari cara baru agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan aspek lingkungan.

“Produktivitas per hektare harus naik. Baik itu yield maupun CPO per hektare. Itu kunci utama,” katanya.

HIPKASI mendorong percepatan adopsi teknologi dalam industri sawit, mulai dari mekanisasi replanting, penggunaan drone, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Menurut Syarif, digitalisasi bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak di lapangan.

“AI, smart plantation, sampai sistem monitoring digital itu sudah harus jadi standar baru. Kita tidak bisa lagi bergantung pada metode konvensional,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dari hulu ke hilir agar pengambilan keputusan di perkebunan sawit bisa lebih cepat dan akurat.

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen sawit terbesar dunia.

Menurutnya, kerja sama lintas negara diperlukan untuk benchmarking teknologi, peningkatan SDM, hingga penguatan posisi sawit di pasar global.

“Indonesia dan Malaysia harus jalan bersama. Ini bukan kompetisi, tapi kolaborasi untuk masa depan industri sawit dunia,” ujarnya.

Lebih jauh, HIPKASI menegaskan bahwa sawit bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga bagian penting dari ketahanan energi nasional dan global.

Industri ini dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah sentra produksi.

“Sawit adalah sumber kehidupan, penggerak ekonomi, sekaligus bagian dari masa depan energi dunia,” kata Syarif.

Jakarta, elaeis.co – HAI SAWIT Simposium (HASI) 2026 resmi dibuka di Jakarta, jadi ajang kolaborasi besar Indonesia–Malaysia membahas masa depan industri sawit dan teknologi terkini. 

Simposium kelapa sawit bertajuk Hai Sawit Simposium (HASI) 2026 resmi dibuka di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (22/4). 

Agenda ini langsung menyedot perhatian pelaku industri karena dinilai menjadi ruang besar kolaborasi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat masa depan sektor sawit.

Mengusung tema “Updating Best Management Practice (BMP) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia dalam Mendukung Peningkatan Produksi Sawit & Ketahanan Energi”, HASI 2026 hadir sebagai kelanjutan dari penyelenggaraan tahun sebelumnya yang sukses dan berskala internasional.

Acara ini digelar oleh HAI SAWIT Indonesia bersama HIPKASI, yang sejak awal memang fokus menjadi wadah profesional sawit untuk berbagi ilmu, pengalaman, hingga inovasi lapangan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama HAI SAWIT Indonesia, Gema Aliza menegaskan bahwa HASI bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan sudah berkembang menjadi ruang kolaborasi nyata lintas negara.

“HASI ini lahir dari kebutuhan di lapangan. Kita ingin ada ruang terbuka untuk berbagi pengalaman, teknologi, dan solusi nyata di industri sawit,” kata Gema dalam sambutannya.

Sementara itu, M Syarif Rafinda selaku Ketua Umum Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) menegaskan, HASI merupakan gerakan profesional sawit yang lahir dari tantangan nyata industri.

Menurutnya, industri sawit saat ini tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama, melainkan harus bertransformasi menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

“HASI ini bukan sekadar simposium, tapi gerakan. Tempat bertemunya pengalaman, teknologi, dan inovasi untuk membawa industri sawit naik kelas,” ujarnya.

HASI 2026 berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan rangkaian simposium dan pameran teknologi. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari mekanisasi replanting, digitalisasi perkebunan, hingga penggunaan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Sejumlah perusahaan besar seperti Astra Agro Lestari, SD Guthrie, hingga Felda Plantation Malaysia ikut terlibat sebagai pembicara dan peserta diskusi.

Topik seperti efisiensi produksi, keterbatasan tenaga kerja, hingga tuntutan keberlanjutan global menjadi sorotan utama dalam forum ini.

Para pelaku industri menilai, saat ini sawit berada di titik krusial yang menuntut perubahan besar. Transformasi teknologi disebut jadi kunci untuk menjaga produktivitas sekaligus daya saing global.

Salah satu fokus utama HASI 2026 adalah memperkuat kolaborasi Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen sawit terbesar dunia. Forum ini menjadi ajang benchmarking sekaligus pertukaran praktik terbaik antar pelaku industri.

HIPKASI menilai kerja sama ini penting untuk menjaga posisi sawit sebagai komoditas strategis global, terutama di tengah tekanan regulasi dan isu keberlanjutan.

Tercatat lebih dari 700 profesional sawit dari Indonesia dan Malaysia hadir dalam HASI 2026. Mereka terdiri dari praktisi perkebunan, peneliti, akademisi, hingga pelaku industri teknologi agribisnis.

Selain sesi diskusi, acara juga diramaikan pameran teknologi, networking night, hingga gala dinner yang mempertemukan pelaku industri dalam suasana lebih santai.

HASI 2026 menegaskan satu arah besar yaitu industri sawit harus masuk ke era baru yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi.

Dengan semangat kolaborasi Indonesia–Malaysia, forum ini diharapkan bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga penggerak perubahan nyata bagi industri sawit ke depan.

Pekanbaru, elaeis.co - Workshop Praktek dan Produksi Batik Sawit dinilai menjadi langkah awal para pengrajin batik untuk menghadirkan produk baru. Bahkan batik berbahan "malam" kelapa sawit ini dapat mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas.

Perihal ini disampaikan Andiny Yuliani yang merupakan salah satu desainer di Provinsi Riau dalam gelaran yang ditaja Elaeis Media Group (EMG) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Pekanbaru, Selasa (21/4).

"Menurut saya workshop ini sangat bermanfaat untuk para pelaku UMKM fashion khusus pengrajin batik Riau. Kita bisa lihat antusias dari 52 peserta yang mengikuti kegiatan hari ini sangat tinggi," ujarnya kepada elaeis.co disela gelaran berlangsung.

Lanjutnya, dalam gelaran yang sebelumnya juga telah sukses ditaja di Kota Dumai, pada November 2025 lalu itu, pelatihan serta praktek pembuatan batik menggunakan "malam" kelap sawit adalah sesuatu hal yang baru dan menjadi inovasi para Pengrajin untuk meningkatkan kreativitas produk kain batiknya.

"Kegiatan ini adalah sinergi kolaborasi yang membuat mereka semangat, merasa didukung untuk naik kelas," sambung Andiny.

Dikatakannya, bisnis fashion adalah bisnis up to date yang menuntut pelaku bisnis fashion untuk terus belajar upgrade skill. Sehingga bisnis yang dijalankan semakin berkembang. Tidak terkecuali para pengrajin rumahan atau UMKM. 

"Market batik sendiri sangat berpeluang. Karena saat ini pakaian batik sangat diminati, tidak hanya untuk pakaian kerja tapi juga untuk daily outfit. Artinya punya market yang luas," tandasnya.

Untuk diketahui, selain bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) kegiatan ini juga disponsori Dekranasda Kota Pekanbaru, PTPN IV, API, APR, Grand Suka Hotel, Astutik, Nusantara Mandiri Printing dan Koperasi Mahligai Mayang Riau. Dimana kegiatan ini diikuti para pelaku usaha UMKM dari berbagai daerah di wilayah Riau.

Sementara sepanjang kegiatan, peserta dapat berdiskusi interaktif bersama tiga narasumber yang berpengalaman di bidang batik. Mereka adalah Miftahudin Nur Ihsan yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Batik sawit, Rizky Junianto dari Smart Batik Yogyakarta dan Andiny Yuliani yang merupakan salah satu desainer di Kota Bertuah.

Muara Bulian, elaeis.co –  Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan bahwa produksi padi di Provinsi Jambi hingga saat ini masih belum mampu mencapai target swasembada pangan.

Ia  menegaskan bahwa berbagai langkah percepatan harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., dalam kegiatan Tanam Padi Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4).

“Produksi padi kita saat ini baru mencapai sekitar 71 persen dari kebutuhan. Artinya, kita masih kekurangan hampir 29 persen untuk bisa swasembada. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Al Haris kepada elaeis.co

Menurutnya, salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah percepatan realisasi Program Cetak Sawah Rakyat, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan luas tanam dan produksi padi di Jambi.

Pada tahun 2025, program tersebut telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare. Sementara pada tahun 2026, direncanakan penambahan cetak sawah seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama agar produksi meningkat dan target swasembada bisa tercapai,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum musim tanam, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, turut menekankan pentingnya percepatan tanam di musim hujan sebagai strategi menghadapi potensi El Nino.

“Tanam sekarang, mumpung masih ada air. Ini momentum penting. Kalau kita cepat tanam, maka panen juga akan lebih cepat,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang tersedia, baik sawah baru maupun lahan yang belum dimanfaatkan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berharap produksi padi dapat terus meningkat sehingga target swasembada pangan dapat segera terwujud, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Muaro Jambi, elaeis.co – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mengapresiasi peran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Wanita Tani sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan kedua organisasi tersebut sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan pangan, serta kedaulatan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Jambi dan DPD Wanita Tani Provinsi Jambi periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Depan Kantor Bupati Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (21/4) pagi.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, jajaran OPD, serta undangan lainnya.

Sebelum pelantikan, Wakil Menteri Pertanian bersama Gubernur Jambi dan rombongan melaksanakan penanaman jagung serentak, dilanjutkan dengan peninjauan stan UMKM hasil pertanian.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris mengucapkan selamat kepada pengurus HKTI yang baru dilantik dan berharap dapat menjalankan amanah dengan penuh semangat.

“Kepada jajaran HKTI Provinsi Jambi yang baru dilantik hendaknya bekerja maksimal agar hasil pertanian serta ketahanan pangan di Provinsi Jambi terus meningkat,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator positif sektor pertanian di Provinsi Jambi. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 tercatat sebesar 178,39 atau naik 1,11 persen dibandingkan Februari 2026 sebesar 176,42. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) mencapai 184,26 atau meningkat 1,01 persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jambi berada di angka 4,93 persen, termasuk empat besar di Sumatera, dengan angka gini ratio sebesar 2,91. Ia menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, termasuk HKTI dan Wanita Tani.

Di sektor produksi, luas sawah di Provinsi Jambi saat ini mencapai sekitar 14.000 hektare, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2025 sebesar 12.000 hektare. Pemerintah menargetkan luas tanam mencapai 126.000 hektare pada tahun 2026. Produksi padi juga mengalami peningkatan signifikan hingga 30,7 persen, tertinggi di Pulau Sumatera.

Namun demikian, Gubernur mengakui masih terdapat tantangan berupa alih fungsi lahan oleh petani. Meski begitu, kebijakan pemerintah pusat terkait harga gabah dinilai mampu mendorong minat petani untuk kembali menggarap sawah.

“Dengan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram dan bahkan bisa mencapai Rp7.000 lebih, serta adanya penyerapan oleh Bulog, kini petani lebih semangat karena hasil panen mereka terserap dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan keyakinannya bahwa HKTI di bawah kepemimpinan Sutan Adil Hendra akan semakin maju dan mampu bersinergi dengan program prioritas pemerintah.

“Saya yakin HKTI akan semakin melesat dan program-programnya dapat bersinergi dengan kebutuhan petani serta kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran HKTI sebagai jembatan antara pemerintah dan petani, serta mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono turut menyerahkan bantuan 25 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Kabupaten Muaro Jambi, serta bantuan mesin pengolahan ubi senilai Rp50 juta secara pribadi.

Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, M.M., menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan serta bantuan yang disalurkan kepada petani.

“Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian di Provinsi Jambi. Kami siap bekerja dan bersinergi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno yang mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian, khususnya bantuan benih padi sebanyak 84.525 kilogram untuk lahan seluas 3.381 hektare yang telah disalurkan kepada 157 kelompok tani.

Ia juga menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Muaro Jambi.

“Pelantikan ini dihadiri sekitar 3.000 anggota HKTI dan Wanita Tani. Mari bersama-sama membangun pertanian yang maju dan menyejahterakan petani,” tutupnya.

Adapun susunan pengurus DPD HKTI Provinsi Jambi yang dilantik antara lain Ketua Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, M.M., Sekretaris Indra Lesmana, S.H., dan Bendahara H. Saiful Lubis.

Pekanbaru, elaeis.co - Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi menekankan bahwa melakukan pemeliharaan kebun merupakan hal penting untuk menjaga bahkan meningkatkan produksi kebun kelapa sawit. Hal ini Ia sampaikan saat membuka gelaran Workshop Praktek dan Produksi Batik Sawit di Gedung Dekranasda Pekanbaru, Selasa (21/4).

Menurut pria yang akrap disapa Ucup ini, petani tidak seharusnya hanya menyerahkan tanaman kelapa sawitnya kepada Tuhan. Walaupun tanaman kelapa sawit tanpa perawatan juga akan menghasilkan tandan buah segar (TBS).

"Pemeliharaan tanaman itu penting, meski kelapa sawit adalah tanah super yang tanpa perawatan juga akan menghasilkan buah. Namun dengan pemeliharaan, perawatan yang tepat maka produksi akan lebih maksimal," ujarnya.

Ucup mengatakan tanan kelapa sawit sudah tiga kali menyelamatkan perekonomian Indonesia. Menurutnya, ini bukti bahwa kelapa sawit cocok untuk menjadi tempat bergantung masyarakat. 

"Saat ini prinsipnya, siapa yang tidak memiliki kebun sawit maka belum merasa berhasil. Pola ini berubah dari yang sebelumnya target kesuksesan adalah pegawai negeri sipil (PNS)," paparnya.

Ini terbukti bahwa 3,2 juta orang saat ini bergantung di perkebunan sawit. Bahkan salah satu pendapatan negara terbesar adalah dari perkebunan kelapa sawit.

Dengan begitu, Ia mendorong petani kelapa sawit untuk terus menjaga kebun kelapa sawitnya dengan melakukan perawatan yang maksimal 

"Khusus provinsi Riau, seharusnya tidak lagi memikirkan perluasan lahan, namun memaksimalkan kebun yang ada sehingga produksi meningkat, terlebih saat ini harga sawit masih berada diangka Rp3.900/kg," tuturnya.

Siak, elaeis.co - Tingginya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau tidak serta-merta membuat semua pihak bahagia. Saat ini, harga sawit di Riau ditetapkan Rp3.948,38/kg. Sebelumnya tembus Rp4.100/kg.

Di sisi ekonomi, petani kelapa sawit bisa saja usung dada. Sementara di pihak kepolisian, ada sedikit tingkat kewaspadaan karena tingginya harga TBS sawit berisiko meningkatnya angka peredaran narkotika. 

"Meski membawa dampak positif bagi ekonomi, kenaikan harga sawit juga berisiko meningkatnya angka peredaran narkotika," tegas Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan di Siak, Selasa (21/4). 

"Lakukan mitigasi terhadap peredaran narkoba secara serius. Jangan sampai kasus seperti di Panipahan Rohil terulang. Saya instruksikan untuk melakukan cek urine secara berkala kepada anggota. Jangan sampai ada personel yang terlibat," tambahnya. 

Oleh karena itu, Kapolda memberikan atensi khusus pada naiknya harga komoditas sawit. Sebab menurut Herry, moncernya harga sawit juga memicu masyarakat atau perusahaan untuk membuka lahan dengan cara membakar, terutama menjelang siklus Super El Nino.

"Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan (Karhutla), dilakukan secara adil dan terukur," katanya. 

Herry mengatakan, Polri harus memiliki sense of crisis, sebuah kemampuan untuk merespons cepat tanpa menunggu perintah, proaktif dalam melapor, dan memiliki pola pikir prediktif terhadap potensi gangguan di wilayah masing-masing.

"Tujuan saya hadir di sini (Siak), untuk memastikan kebijakan Kapolri berjalan dengan baik di lapangan. Kita harus memiliki kemampuan global security untuk mendeteksi dini risiko apa pun, baik sisi ekonomi dan lainnya," pungkasnya. 

Pekanbaru, elaeis.co - Workshop  Batik Kelapa sawit hari ini Selasa (21/4) digelar di Kota Pekanbaru. Gelaran yang sebelumnya sempat sukses digelar di Kota Dumai pada 20 November 2025 ini menyuguhkan peluang usaha baru yang berbahan dasar turunan kelapa sawit.

Tak tanggung- tanggung, gelaran yang ditaja oleh Elaeis Media Group bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) ini diikuti oleh puluhan peserta yang datang dari berbagai kabupaten di provinsi Riau. Seperti dari Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, bahkan dari Kepulauan Meranti.

CEO Elaeis Media Group, Abdul Aziz menjelaskan kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Dumai tahun 2025 lalu. Ini merupakan bukti bahwa EMG terus komitmen mendukung keberlanjutan hilirisasi kelapa sawit terutama dari sisi UMKM dengan batik berbasis kelapa sawit.

"Batik merupakan produk UMKM yang memiliki pasar yang cukup luas, sementara batik sawit adalah varian baru dan dapat pula menjadi peluang usaha baru bagi pelaku UMKM," ujar Abdul Aziz dalam gelaran yang dilaksanakan di gedung Dekranasda Kota Pekanbaru, Selasa (21/4).

Dijelaskannya, Riau menjadi lokasi digelarnya Workshop Batik Sawit ini lantaran bahan dasar pembuatan batik bermalam sawit sangat berlimpah. Bahan malam ini adalah stearin yang biasanya dihasilkan oleh perusahaan pengolahan buah kelapa sawit.

"Bahan baku membuat malam kelapa sawit adalah stearin. Ini produk sangat mudah didapatkan di wilayah Riau lantaran Bumi Lancang Kuning ini memiliki kebun kelapa sawit terluas di Nusantara. Bahkan tiap tahunnya ada 10 juta ton di produksi di Riau," bebernya.

Pihaknya berharap gelaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para peserta yang notabenenya adalah para pelaku UMKM. Kemudian juga menjadi varian baru dalam produk yang di produksi pelaku usaha.

"Ini peluang usaha yang sangat bagus, karena pasar batik terus berkembang," imbuhnya.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah yang hadir melalui virtual zoom menambahkan, gelaran Workshop dan Praktek Produksi Batik Sawit merupakan kegiatan positif yang turut membantu menambah wawasan para pelaku UMKM dan menumbuhkan motivasi di dunia UMKM.

"Kami ingin Riau yang menjadi salah satu penghasil sawit, bukan hanya menghasilkan CPO saja namun juga menumbuhkan para pelaku UMKM yang berbahan dasar  kelapa sawit. Ini langkah awal yang sangat bagus," terangnya.

Helmi berharap ada produk kelapa sawit yang terus berkembang di wilayah Riau. Bahkan dapat ditampilkan dalam gelaran-gelaran besar yang ada di Riau.

"Kita siap support untuk mengembangkan Riau menjadi nomor satu dalam UMKM berbasis sawit," jelasnya.

Kemudian Sementara Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi Workshop dan Praktek Produksi Batik Sawit yang digelar EMG ini dapat berkontribusi besar untuk menghadirkan pilihan produk UMKM berbahan dasar kelapa sawit. Dimana saat ini sudah ada 179 produk turunan sawit yang telah memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Kita sangat apresiasi ada pelatihan begini. Sebab sampai saat ini bukan turunannya saja, masih banyak masyarakat yang juga tidak tahu batang pohon sawit," bebernya.

Menurutnya, banyak hal yang bisa digali dari kelapa sawit, layaknya pohon kelapa. Jadi, Supriadi menilai ini adalah langkah besar untuk membuat ekonomi UMKM berkembang lebih maksimal.

"Jika ada yang produksi, selesai batik sawitnya silahkan diantar ke dinas perkebunan. Saya akan meminta seluruh struktural memakai batik berbahan sawit. Ini bentuk support kita untuk kelapa sawit berkelanjutan," singkatnya.

Selain bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) kegiatan ini juga disponsori Dekranasda Kota Pekanbaru, PTPN IV, API, APR, Grand Suka Hotel, Astutik, Nusantara Mandiri Printing dan Koperasi Mahligai Mayang Riau. Dimana sepanjang kegiatan, peserta dapat berdiskusi interaktif bersama tiga narasumber yang berpengalaman di bidang batik. Mereka adalah Miftahudin Nur Ihsan yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Batik sawit, Rizky Junianto dari Smart Batik Yogyakarta dan Andiny Yuliani yang merupakan salah satu desainer di Kota Bertuah.

Jakarta, elaeis.co - Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit ke Papua kembali jadi sorotan publik. Di tengah pro dan kontra, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono akhirnya buka suara dan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.

Dalam Dialog Spesial di iNews TV bersama Aiman Witjaksono, Sudaryono menegaskan bahwa ekspansi sawit bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang kian memanas menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian, terutama di sektor pangan dan energi. Ia menyebut, setiap negara harus siap menghadapi situasi darurat, termasuk kemungkinan gangguan pasokan global.

“Swasembada itu penting. Kita harus kuat secara internal. Kalau terjadi sesuatu, kita sudah siap,” ujarnya, dikutip Selasa (21/4).

Sudaryono menjelaskan, arah kebijakan pemerintah ke depan bukan hanya swasembada nasional, tetapi juga swasembada di setiap pulau. 

Artinya, tiap wilayah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada daerah lain.

Konsep ini dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan atau resilience Indonesia jika terjadi krisis, baik akibat konflik global maupun gangguan distribusi.

“Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, di pulau itu pangan cukup, energi juga cukup,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan sawit. Selain lahan yang masih luas, kawasan tersebut juga dianggap strategis untuk memperkuat pasokan energi berbasis biodiesel di wilayah timur Indonesia.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebut ekspansi sawit di Papua sebagai langkah mitigasi risiko. Dengan memperluas pusat produksi, Indonesia tidak akan terlalu bergantung pada satu wilayah tertentu.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor strategis. “Ini bagian dari persiapan. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, jadi harus siap dari sekarang,” katanya.

Meski demikian, rencana ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak mengaitkan ekspansi sawit dengan potensi dampak lingkungan, terutama setelah munculnya bencana yang diduga berkaitan dengan aktivitas perkebunan.

Menanggapi hal itu, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan sawit tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Namun di sisi lain, pemerintah juga melihat potensi besar sektor sawit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan energi melalui program biodiesel.

Bagi pemerintah, kunci dari kebijakan ini adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. 

Sawit dinilai bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dalam negeri.

Sudaryono pun menegaskan, langkah ini bukan tanpa perhitungan. Pemerintah akan terus mengevaluasi dan memastikan implementasinya berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

“Intinya kita ingin kuat. Kuat pangan, kuat energi, dan siap menghadapi apa pun ke depan,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, polemik ekspansi sawit di Papua dipastikan belum akan mereda.

Jakarta, elaeis.co - Saham-saham sektor perkebunan kelapa sawit kompak menghijau pada perdagangan Senin (20/4). Lonjakan ini terjadi seiring menguatnya harga crude palm oil (CPO) global yang terdorong kenaikan harga minyak mentah serta sentimen positif dari pasar minyak nabati dunia.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 11.13 WIB menunjukkan, sejumlah emiten sawit mencatatkan kenaikan signifikan. 

PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) memimpin penguatan dengan lonjakan 4,46% ke level Rp234 per saham.

Tak jauh di belakang, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) naik 3,58% ke Rp1.880 per saham. Sementara itu, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menguat 3,45% dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) naik 3,36%.

Kenaikan juga dirasakan emiten lainnya. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) naik 2,10%, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) menguat 2,03%, serta PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) bertambah 1,80%. Bahkan saham PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) dan PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) ikut terdongkrak masing-masing 1,52% dan 0,75%.

Penguatan saham sawit ini tak lepas dari pergerakan harga CPO global yang kembali naik. 

Di pasar regional, kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia Derivatives Exchange untuk pengiriman Juli tercatat naik 0,45% menjadi 4.470 ringgit Malaysia per ton pada awal perdagangan.

Kenaikan ini mengikuti lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat rebound lebih dari 6%, setelah sebelumnya terkoreksi tajam. Situasi geopolitik global disebut menjadi salah satu pemicu utama.

Mengutip laporan Reuters, ketegangan di kawasan Selat Hormuz kembali memanas menyusul saling tuding antara Amerika Serikat dan Iran terkait pelanggaran gencatan senjata. Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi global.

Kenaikan harga minyak mentah membuat CPO semakin kompetitif sebagai bahan baku biodiesel. Hal ini otomatis meningkatkan permintaan dan menjadi katalis positif bagi harga.

Di sisi lain, pergerakan minyak nabati lain juga turut memengaruhi. Minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) naik 0,54%, sementara di Dalian, kontrak soyoil melemah tipis 0,05% dan minyak sawit menguat 0,16%.

Sebagai komoditas yang bersaing di pasar global, harga CPO memang cenderung bergerak sejalan dengan minyak nabati lainnya.

Dari sisi fundamental, prospek permintaan CPO juga mendapat dorongan tambahan. Malaysian Palm Oil Board (MPOB) memperkirakan konsumsi biodiesel berbasis sawit di Malaysia akan meningkat lebih dari 300.000 ton per tahun.

Kenaikan ini sejalan dengan langkah Malaysia mengikuti Indonesia dalam meningkatkan mandat pencampuran biodiesel guna menekan impor energi.

Kombinasi antara faktor global dan domestik ini membuat saham-saham sawit kembali dilirik investor. Sentimen positif dari harga komoditas jadi bahan bakar utama yang mendorong pergerakan sektor ini.

Jakarta, elaeis.co - Isu kenaikan harga minyak goreng kembali bikin gaduh. Di tengah kekhawatiran masyarakat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara dengan nada tegas. Ia memastikan program biodiesel B50 bukan penyebab mahalnya minyak goreng di pasaran.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (20/4), Amran bahkan melontarkan peringatan keras kepada produsen yang diduga memainkan harga. Ia menegaskan pemerintah tak akan ragu mengambil tindakan.

“Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Produsen yang bermain-main, aku cek. Kalau melanggar, kami tindak bersama Satgas,” katanya.

Pernyataan ini langsung jadi sorotan, apalagi pemerintah kini memperketat pengawasan lewat Satuan Tugas (Satgas) guna memastikan harga tetap sesuai aturan. Amran menegaskan praktik mencari untung berlebihan di tengah kebutuhan pokok masyarakat tidak bisa ditoleransi. 

Di tengah polemik, program B50 sempat dituding sebagai penyebab kenaikan harga minyak goreng. 

Namun Amran dengan tegas membantah. Ia menjelaskan, bahan baku B50 berasal dari alokasi ekspor crude palm oil (CPO), bukan dari pasokan domestik untuk minyak goreng. “B50 ini bukan diambil dari minyak goreng, tapi dari ekspor. Jadi tidak ada hubungannya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan produksi sawit yang justru meningkat, logikanya harga minyak goreng harusnya stabil. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai anomali pasar.

“Kalau produksi naik tapi harga ikut naik, itu tidak masuk akal. Bisa jadi ada permainan di tengah,” ucapnya.

Amran juga menyoroti kemungkinan adanya gangguan dalam rantai distribusi. Ia menyebut, kenaikan harga di tengah pasokan melimpah patut dicurigai.

“Minyak goreng melimpah tapi harga naik, berarti ada yang tidak beres,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, akan menelusuri jalur distribusi dari hulu ke hilir. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas siap dijatuhkan.

Tak hanya produsen, Amran juga mengingatkan para importir agar tidak mengambil keuntungan berlebihan. Ia menilai, dalam situasi global yang penuh tekanan, pelaku usaha harus lebih bijak.

“Importir sudah untung puluhan tahun. Sekarang saatnya peduli. Jangan ambil keuntungan semena-mena,” tegasnya.

Ia bahkan mengancam akan mengevaluasi izin impor jika ditemukan praktik yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah memastikan produksi sawit nasional dalam kondisi aman, bahkan meningkat. Hal ini seharusnya menjadi faktor penyeimbang harga di pasar.

Menutup pernyataannya, Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal stabilitas harga. Pengawasan diperketat, distribusi diawasi, dan pelaku usaha yang melanggar akan ditindak tegas.

Jakarta, elaeis.co - Pemerintah memastikan program biodiesel B50 akan resmi mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini berpotensi menekan impor solar hingga nol pada tahun ini.

Amran mengungkapkan, penerapan B50 yakni campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“B50 ini kolaborasi dengan Menteri ESDM, 1 Juli jalan. Target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4).

Ia menegaskan, selain sektor energi, pemerintah juga memastikan kebutuhan pangan tetap aman. Menurutnya, dua sektor krusial yaitu pangan dan energi sedang didorong agar semakin mandiri.

Amran menjelaskan, implementasi B50 akan menyerap sekitar 5,3 juta ton crude palm oil (CPO) dari total ekspor Indonesia yang mencapai 26 juta ton. Pengalihan ini disebut berdampak pada kenaikan harga minyak sawit dunia.

Kondisi tersebut, kata dia, justru memberikan efek berantai yang positif bagi petani. Saat harga global naik, petani menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi.

“Begitu harga dunia naik, petani tambah giat bekerja, akhirnya produktivitas naik. Bahkan produksi bisa naik sampai 6 juta ton,” ujarnya.

Peningkatan produksi ini juga telah dilaporkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang menunjukkan tren positif sektor sawit nasional.

Lebih lanjut, Amran memaparkan bahwa Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia menguasai sekitar 60% pasar global. Awalnya, ekspor berada di kisaran 26 juta ton.

Namun, dengan peningkatan produksi hingga 6 juta ton, volume ekspor justru ikut terdongkrak menjadi sekitar 32 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan sebagian CPO untuk energi tidak mengganggu kinerja ekspor.

“Artinya bahan baku melimpah. Jadi tidak seharusnya harga dalam negeri naik,” jelasnya.

Jakarta, elaeis.co - Kinerja industri kelapa sawit nasional kembali menunjukkan tren positif di awal 2026. Data terbaru dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, ekspor produk sawit Indonesia pada Februari 2026 mengalami kenaikan 7% dibanding bulan sebelumnya. 

Menariknya, lonjakan ini didorong kuat oleh permintaan dari pasar global seperti China hingga kawasan Eropa.

Berdasarkan laporan resmi GAPKI, volume ekspor pada Februari mencapai 3,297 juta ton, naik dari Januari yang sebesar 3,081 juta ton. 

Kenaikan ini terjadi di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif, menandakan daya saing sawit Indonesia tetap terjaga.

“Peningkatan ekspor terjadi pada hampir seluruh produk, termasuk olahan minyak inti sawit, CPO, hingga oleokimia,” tulis GAPKI dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Secara rinci, ekspor olahan minyak inti sawit melonjak paling tinggi hingga 36,60%. Disusul crude palm oil (CPO) yang naik 18,98%, olahan minyak sawit sebesar 4,37%, serta produk oleokimia yang tumbuh 2,67%.

Kalau ditarik lebih jauh, kinerja ekspor ini makin terlihat moncer secara tahunan. Hingga Februari 2026, total ekspor sawit RI mencapai 6,378 juta ton atau melonjak 33,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,761 juta ton. Angka ini jadi sinyal kuat bahwa permintaan global terhadap sawit Indonesia masih sangat besar.

Dari sisi pasar tujuan, peningkatan ekspor terbesar tercatat ke sejumlah negara dan kawasan utama. China, Malaysia, Uni Eropa, India, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah menjadi motor utama pertumbuhan ekspor Februari.

Permintaan dari China dan Uni Eropa bahkan disebut sebagai faktor dominan yang mendorong kenaikan volume secara signifikan. Kedua kawasan ini terus menyerap produk sawit Indonesia, baik untuk kebutuhan pangan, energi, maupun industri.

Namun, tidak semua pasar mencatat tren positif. GAPKI mencatat ekspor ke Pakistan, Afrika, Bangladesh, dan Rusia justru mengalami penurunan pada periode yang sama.

Meski begitu, secara kumulatif tahunan, kenaikan ekspor tetap lebih besar dibandingkan penurunan, sehingga neraca perdagangan sawit Indonesia masih solid.

Tak cuma volume, nilai ekspor juga ikut terdongkrak. Pada Februari 2026, nilai ekspor sawit Indonesia mencapai US$3,69 miliar, naik 9,70% dibanding Januari yang sebesar US$3,36 miliar.

Secara kumulatif hingga Februari, nilai ekspor sudah menyentuh US$7,05 miliar atau meningkat 28,88% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar US$5,47 miliar.

Kenaikan ini bukan hanya didorong oleh volume ekspor, tapi juga harga jual yang lebih tinggi. Rata-rata harga CPO pada Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$1.306 per ton CIF Rotterdam, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang berada di level US$1.218 per ton.

Kombinasi antara volume dan harga ini jadi “double engine” yang mendorong kinerja ekspor sawit nasional tetap melaju kencang.

Sejalan dengan ekspor, produksi juga mengalami peningkatan. Pada Februari 2026, produksi CPO mencapai 5,015 juta ton, naik 4,96% dari Januari. Sementara produksi PKO ikut naik menjadi 485 ribu ton.

Total produksi CPO dan PKO pada Februari mencapai 5,5 juta ton, naik sekitar 5,04% dibanding bulan sebelumnya.

Dari sisi domestik, konsumsi dalam negeri juga tumbuh 9,55% menjadi 2,305 juta ton. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor pangan yang melonjak hingga 16,55%.

Konsumsi biodiesel pun meningkat 7,12%, meski oleokimia justru mengalami sedikit penurunan.

Di tengah produksi dan ekspor yang meningkat, stok akhir justru mengalami penurunan. Hingga akhir Februari 2026, stok tercatat sebesar 2,026 juta ton, lebih rendah dibandingkan Februari tahun lalu yang mencapai 2,25 juta ton.

Penurunan stok ini jadi indikasi kuat bahwa permintaan pasar, baik domestik maupun global, sedang tinggi.

Dengan tren ini, industri sawit Indonesia diperkirakan masih akan terus bertumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Tantangannya tinggal bagaimana menjaga stabilitas produksi, harga, dan keberlanjutan agar momentum positif ini tidak terhenti di tengah jalan.

Jakarta, elaeis.co - Wacana pengetatan baku mutu Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) kembali jadi sorotan. 

Pemerintah berencana menetapkan ambang Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah 100 mg/l. Sekilas terdengar “lebih ramah lingkungan”, tapi di lapangan justru memicu pro-kontra yang makin panas.

Sejumlah peneliti menilai kebijakan ini berpotensi keliru arah. Alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan, aturan tersebut dikhawatirkan malah memunculkan persoalan baru, baik dari sisi ekologi maupun industri.

Gunawan Djajakirana, peneliti dari Pusaka Alam, jadi salah satu yang vokal mengkritik. Ia menilai pendekatan yang hanya berfokus pada angka BOD terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi lingkungan yang sebenarnya.

“Lingkungan tidak otomatis aman hanya karena BOD rendah. Ini cara pandang yang terlalu sederhana,” ujarnya, Selasa (21/4). 

Selama ini, BOD memang jadi parameter utama untuk mengukur tingkat pencemaran limbah cair. Semakin rendah angkanya, dianggap semakin aman. Tapi menurut Gunawan, realitasnya tidak sesederhana itu.

Masalahnya, LCPKS bukan sekadar limbah biasa. Di dalamnya masih terkandung banyak unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, hingga magnesium. 

Nah, kalau limbah ini tetap dibuang ke sungai meski BOD rendah, nutrisi tersebut bisa memicu eutrofikasi.

Efeknya? Ledakan alga alias algae blooming yang justru merusak ekosistem perairan. “Kalau volumenya besar, tetap bisa mencemari. Jadi bukan cuma soal konsentrasi, tapi total beban limbahnya,” jelasnya.

Gunawan menilai, pendekatan “olah lalu buang” sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Dalam konsep pertanian modern dan berkelanjutan, limbah seperti LCPKS justru punya nilai tambah.

Alih-alih dibuang, limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik alami. Bahkan, potensinya cukup besar untuk memperbaiki kualitas tanah yang mulai menurun akibat penggunaan pupuk kimia jangka panjang.

Data di lapangan menunjukkan, banyak lahan sawit di Indonesia memiliki kandungan bahan organik di bawah 3 persen. Kondisi ini bikin produktivitas stagnan dan tanaman jadi kurang tahan terhadap stres lingkungan.

“LCPKS bisa jadi solusi. Dia bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya simpan air, dan mengurangi ketergantungan pupuk kimia,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga bikin pelaku industri angkat suara. Menurunkan BOD hingga di bawah 100 mg/l bukan perkara mudah.

Pabrik harus membangun sistem pengolahan limbah yang lebih kompleks mulai dari kolam berlapis, teknologi tambahan, hingga kebutuhan energi yang lebih besar. Artinya, biaya produksi ikut naik.

Bukan cuma itu, kebutuhan lahan untuk instalasi pengolahan juga bisa menggerus area produktif. “Biaya membengkak, lahan berkurang, tapi manfaat lingkungannya belum tentu maksimal. Bahkan bisa menghasilkan gas metana,” kata Gunawan.

Dampak lain yang tak kalah krusial adalah potensi meningkatnya ketergantungan pada pupuk impor. Jika LCPKS tidak lagi dimanfaatkan sebagai pupuk organik, maka kebutuhan pupuk kimia otomatis naik.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa menekan daya saing industri sawit nasional di pasar global. Padahal, selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri sawit dunia.

Sebagai solusi, Gunawan mengusulkan pendekatan berbeda. Alih-alih terpaku pada angka BOD rendah, regulasi sebaiknya berbasis dosis penggunaan.

Artinya, LCPKS dengan kadar BOD tinggi tetap bisa digunakan selama volumenya diatur dengan tepat.

Ia menyarankan ambang BOD yang lebih fleksibel, di kisaran 3.000–5.000 mg/l untuk aplikasi di lahan. Dengan catatan, dosisnya dikontrol, misalnya 20–30 liter per pohon per bulan. “Kalau kadarnya lebih tinggi, volumenya tinggal dikurangi. Ini lebih realistis dan tetap aman,” jelasnya.

Bogor, elaeis.co - Penelitian terbaru dari IPB University kembali jadi sorotan karena dinilai membuka peluang besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, terutama di sektor industri bahan baku.

Melalui riset yang digarap oleh peneliti Pusat Studi Sawit IPB sekaligus dosen IPB University, Siti Nikmatin, limbah kelapa sawit yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata bisa diolah menjadi material strategis bernilai tinggi.

Isu ini langsung ramai dibicarakan karena menyentuh persoalan yang cukup sensitif yaitu ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor, mulai dari industri keselamatan hingga otomotif.

Dalam penelitiannya, Siti Nikmatin menekankan bahwa inovasi seharusnya tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata industri. “Jadi saat ini, pertimbangan inovasi itu adalah kebutuhan real di masyarakat,” ujarnya.

Salah satu temuan yang cukup mencuri perhatian adalah pemanfaatan alpha cellulose dari tandan kosong kelapa sawit. Material ini kemudian dikembangkan menjadi alternatif pengganti bahan impor seperti kevlar, yang selama ini digunakan dalam pembuatan rompi anti peluru.

Menariknya, hasil uji menunjukkan bahwa material berbasis sawit tersebut mampu memenuhi standar tertentu, bahkan disebut mampu menahan peluru kaliber 9x19 mm sesuai pengujian yang mengacu pada standar militer.

Temuan ini jelas jadi angin segar, mengingat selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada produk luar negeri untuk kebutuhan alat pelindung diri berbasis teknologi tinggi.

Tak hanya di sektor pertahanan, riset ini juga merambah industri otomotif. Dalam penelusuran lapangan, tim IPB menemukan bahwa bahan baku filter kendaraan seperti filter AC, oli, hingga udara masih 100 persen diimpor.

Padahal, menurut kajian ilmiah, komponen utama filter tersebut adalah selulosa yang ternyata juga bisa diperoleh dari limbah kelapa sawit.

Dari situ, penelitian kemudian diarahkan untuk mengembangkan selulosa sawit menjadi berbagai produk filter industri. 

Hasilnya, limbah yang selama ini tidak termanfaatkan justru bisa diubah menjadi komponen penting di sektor otomotif.
“Bahan baku filter ini salah satu adalah selulosa. Mutlak itu adalah selulosa,” jelas Siti.

Siti juga menegaskan bahwa banyaknya temuan di lapangan menjadi dorongan kuat bagi para peneliti untuk terus mencari solusi substitusi impor.

Menurutnya, kombinasi antara kebutuhan industri, kajian akademik, dan potensi sumber daya lokal Indonesia menjadi kunci utama lahirnya inovasi semacam ini.

“Atas dasar kejadian-kejadian seperti itu, menimbulkan keinginan seorang peneliti untuk meneliti supaya bisa substitusi impor lagi,” ungkapnya.

Tak berhenti di situ, pengembangan limbah sawit juga terus diarahkan ke berbagai sektor lain seperti helm keselamatan, produk fashion ramah lingkungan, hingga material industri lainnya.

Penelitian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan besar di sektor sumber daya alam dan riset ilmiah. 

Dengan pengolahan yang tepat, bahan yang selama ini dianggap limbah bisa berubah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Itu berarti membuktikan bahwa sebetulnya sumber daya alam kita dan kemampuan kita di ilmu itu bisa,” tegas Siti.

Dengan temuan ini, IPB University kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat riset penting di Indonesia yang berkontribusi langsung terhadap isu strategis nasional, termasuk pengurangan ketergantungan impor.

Palembang, elaeis.co - Pemerintah kembali menegaskan ambisi besarnya dalam industri sawit global. Lewat penguatan standar Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), Indonesia kini tak cuma ingin jadi produsen utama, tapi juga penentu arah standar keberlanjutan sawit dunia.

Pernyataan ini mengemuka dalam Seminar Sesi III Andalas Forum VI yang digelar oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Palembang pada 16–17 April 2026, dengan tema yang cukup serius: Positioning dan Keberterimaan ISPO Menghadapi Tuntutan dan Tantangan Pasar Global.

Dari pihak pemerintah, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menyebut bahwa implementasi ISPO di sektor swasta sudah menunjukkan progres yang cukup kuat.

“Implementasi ISPO di sektor swasta telah mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan komitmen kuat pelaku usaha dalam mendukung keberlanjutan industri sawit nasional,” ujarnya.

ISPO sendiri merupakan standar keberlanjutan sawit yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat tata kelola industri sawit nasional agar lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bisa diterima di pasar global.

Meski begitu, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor pekebun swadaya yang dinilai belum sepenuhnya terjangkau sistem sertifikasi.

“Penguatan pada pekebun swadaya menjadi prioritas bersama, agar seluruh pelaku dalam rantai pasok dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari penerapan ISPO,” tambah Kuntoro.

Lebih jauh, pemerintah juga menargetkan agar ISPO tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga bisa sejajar bahkan menjadi acuan dalam standar keberlanjutan global.

“Ke depan, ISPO diharapkan tidak hanya diterima, tetapi juga mampu memenuhi standar global. Bahkan, ISPO diharapkan dapat menjadi rujukan utama,” jelasnya.

Di sisi lain, Indonesia juga terus menegaskan posisinya sebagai raksasa sawit dunia. Dengan produksi yang mendominasi pasar global, Indonesia disebut punya peluang besar untuk tidak hanya ikut aturan, tapi juga “memimpin permainan”.

“Sebagai produsen utama global, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin (lead) dalam menetapkan arah standar keberlanjutan sawit dunia,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari pihak industri. Perwakilan GAPKI, Ismu Zulfikar, menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar ISPO benar-benar punya daya saing di tingkat internasional.

Menurutnya, jika dijalankan konsisten, ISPO bisa menjadi “tiket utama” Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan.

Surabaya, elaeis.co - Langkah besar diambil Sub Holding PTPN III (Persero) yaitu PTPN IV PalmCo yang turut memperkuat ekosistem energi terbarukan di tanah air. 

Perusahaan perkebunan sawit milik negara ini resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengembangkan inovasi energi berbasis kelapa sawit yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dan Rektor ITS Bambang Pramujati di Surabaya, Minggu (19/4). 

Kerja sama strategis ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemandirian energi nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi antara praktisi industri dan akademisi merupakan kunci utama dalam mengubah tantangan energi menjadi peluang ekonomi hijau bagi Indonesia, terutama melalui optimalisasi komoditas sawit.

Terkait kerja sama dengan PTPN IV PalmCo, Amran menaruh harapan besar pada pengembangan bensin sawit atau ‘Benwit’. Menurutnya, kolaborasi ini harus segera naik ke level industrialisasi.

“Hari ini kita tekan MoU untuk Benwit. Kita mulai dari industri skala kecil dulu, kalau ini berhasil, langsung kita buka skala besar. Saya minta Pak Rektor dan Pak Dekan untuk kawal ini dengan baik agar kita tidak lagi tergantung pada bahan bakar fosil. Ini adalah langkah nyata menuju ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari pemenuhan aspirasi pemerintah sekaligus transformasi besar perusahaan untuk tidak hanya unggul di hulu, tetapi juga kompetitif di hilir.

“Sinergi dengan ITS adalah langkah konkret PalmCo dalam mengintegrasikan riset teknologi ke dalam skala industri. Fokus kami selain meningkatkan produktivitas adalah membangun ekosistem bisnis sawit yang berkelanjutan. Dengan dukungan riset ITS, kami optimistis mampu mengakselerasi implementasi energi bersih, termasuk pengembangan biogasoline yang sangat dinantikan pasar,” ujar Jatmiko.

Ia menambahkan, kerja sama ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari riset energi terbarukan hingga pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem zero waste di lingkungan perkebunan.

Senada dengan hal tersebut, Rektor ITS Bambang Pramujati menekankan pentingnya hilirisasi riset agar manfaatnya tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dirasakan secara langsung oleh industri dan masyarakat luas.

"Kami di ITS terus mendorong agar hasil riset kampus memiliki dampak nyata. Kerja sama dengan PTPN IV PalmCo ini menjadi jembatan penting agar inovasi seperti bensin sawit (Benwit) dapat diterapkan dalam skala masif. Inisiatif ini memungkinkan pemanfaatan bahan mentah menjadi energi alternatif bernilai tambah tinggi yang mendukung ketahanan energi nasional," tegas Bambang.

Dari sisi teknis, pengembangan bensin sawit ini diprediksi akan menjadi solusi atas fluktuasi harga energi global. Ketua Tim Peneliti ITS, Dr. Eng. Hosta Ardhyananta, menjelaskan bahwa inovasi yang dikembangkan timnya fokus pada efisiensi konversi minyak sawit menjadi bahan bakar yang siap pakai di mesin kendaraan saat ini.

"Fokus inovasi kami adalah mengonversi minyak mentah kelapa sawit menjadi produk biogasoline atau bensin sawit yang kompetitif. Sebagai produk gasoline dari sumber bio yang terbarukan yakni kelapa sawit, riset ini sangat sejalan dengan target global dalam SDGs. Harapannya, melalui hilirisasi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dapat terus ditekan secara bertahap," jelas Hosta.

Komitmen hilirisasi ini juga mendapat pengawalan komprehensif. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS, Juwari, dipastikan akan turut mendampingi proses penelitian ini secara berkelanjutan. Bersama tim ahli dari ITS dan tim dari Kementerian Pertanian, pengawalan ketat ini ditujukan untuk memastikan inovasi energi ini benar-benar siap dan layak untuk diproduksi secara massal.

Melalui kerja sama yang direncanakan berlangsung selama lima tahun ini, kedua belah pihak berkomitmen membentuk tim kerja untuk mengawal implementasi teknologi di lapangan. 

Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi PTPN IV PalmCo sebagai pemain utama industri sawit berkelanjutan, tetapi juga menempatkan ITS sebagai pusat inovasi energi hijau yang diakui di tingkat global.

Jakarta, elaeis.co - Indonesia makin percaya diri di panggung global. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia kini menguasai lebih dari 60% pasar minyak sawit dunia, sebuah posisi yang bikin Tanah Air jadi pemain kunci dalam rantai pasok global.

Pernyataan itu disampaikan seiring meningkatnya kinerja ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang terus menanjak di awal 2026.

Menurut Amran, kekuatan Indonesia bukan cuma di bahan mentah, tapi juga di strategi hilirisasi yang mulai memberikan dampak besar ke industri nasional.

“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60% pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4).

Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang bukan lagi sekadar eksportir bahan mentah, tapi sudah bergerak ke arah industri bernilai tambah tinggi. 

Pemerintah mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari kebun, pabrik, sampai akses pasar ekspor.

Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor CPO dan turunannya pada Januari–Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar. Angka ini naik 26,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya US$3,71 miliar.

Tak hanya nilai, volume ekspor juga ikut melonjak dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton. Kenaikan ini menunjukkan permintaan global terhadap produk sawit Indonesia masih sangat kuat, meski di tengah dinamika ekonomi dunia.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi CPO sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibanding tahun sebelumnya.

Total produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) bahkan menyentuh 56,55 juta ton. Dari sisi ekspor, sepanjang 2025 Indonesia berhasil mengirim 32,34 juta ton produk sawit ke berbagai negara dengan nilai mencapai US$35,87 miliar. 

Ini naik 29,23% secara tahunan, memperkuat posisi Indonesia sebagai raksasa sawit dunia.

Namun di balik capaian besar ini, industri sawit juga dihadapkan pada tantangan. Gapki memperkirakan produksi CPO 2026 hanya tumbuh tipis di kisaran 1–2% akibat potensi El Nino dan meningkatnya konsumsi domestik, terutama untuk program biodiesel B40.

Sekretaris Jenderal GAPKI, Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono, menyebut kondisi ini bisa berdampak pada keseimbangan ekspor. Apalagi jika program biodiesel dinaikkan menjadi B50, volume ekspor diperkirakan bisa tertekan lebih jauh.

“Kalau B50 diterapkan, volume ekspor akan menurun,” katanya.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis industri sawit Indonesia masih akan tumbuh, walau dalam laju yang lebih moderat. 

Harga CPO juga diperkirakan masih stabil tinggi di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton dalam jangka pendek.

Dengan dominasi pasar global dan strategi hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia kini berada di posisi yang sangat strategis. Bukan cuma sebagai produsen, tapi juga penentu arah pasar minyak nabati dunia.

Dan seperti yang ditegaskan Mentan Amran, dunia saat ini memang tidak bisa lepas dari Indonesia dalam urusan sawit.

Jakarta, elaeis.co - Wacana pelarangan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun kembali memicu perdebatan di sektor perkebunan nasional. 

Di tengah pro dan kontra yang muncul, Guru Besar IPB University menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi petani sawit mandiri.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun justru memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok sawit di Indonesia. 

Menurutnya, keberadaan pabrik jenis ini bukan sekadar fasilitas pengolahan, tetapi juga menjadi penopang utama akses pasar bagi petani kecil.

“PKS tanpa kebun itu justru instrumen penting untuk pemerataan pendapatan. Kalau ini dihapus, yang paling terdampak adalah petani sawit mandiri,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Penyangga Harga Petani

Sudarsono menjelaskan, selama ini PKS tanpa kebun memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka bagi petani swadaya. Mereka bisa menjual tandan buah segar (TBS) ke berbagai pabrik tanpa terikat pada perusahaan besar tertentu.

Kondisi ini, lanjutnya, membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Jika PKS tanpa kebun dilarang, maka petani berisiko kehilangan akses pasar alternatif dan sangat bergantung pada perusahaan terintegrasi.

“Kalau pabriknya hanya milik perusahaan yang punya kebun sendiri, petani bisa kehilangan daya tawar. Harga bisa ditekan sesuka pasar besar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi petani sawit di Indonesia yang sebagian besar masih berstatus mandiri dengan berbagai keterbatasan, termasuk legalitas lahan dan akses infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, PKS tanpa kebun disebut menjadi “jaring pengaman ekonomi” yang menjaga agar hasil panen tetap terserap.

“Larangan PKS tanpa kebun bisa memutus akses pasar petani kecil. Ini bukan hal sederhana, dampaknya bisa struktural,” tegas Sudarsono.

Menurutnya, kebijakan yang terlalu menekankan integrasi vertikal justru berisiko memperlebar kesenjangan antara perusahaan besar dan petani rakyat.

Dorongan Kebijakan

Alih-alih melakukan pelarangan, Sudarsono mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih inklusif. 

Salah satunya melalui transparansi harga, penguatan kemitraan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembelian TBS.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi PKS yang menjalin kerja sama dengan petani swadaya, sehingga hubungan antara industri dan petani tetap sehat.

“Yang dibutuhkan bukan pembatasan, tapi pengaturan yang adil agar semua pihak bisa tumbuh bersama,” ujarnya.