Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kebijakan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit. 

Menurut SPKS, aturan pungutan yang berlaku saat ini justru membebani 3,5 juta petani sawit dan sekitar 14 juta jiwa keluarganya, sementara yang diuntungkan hanyalah segelintir konglomerat besar pemilik pabrik biodiesel.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengungkapkan kondisi petani sawit kian terhimpit akibat tingginya harga pupuk dan kebutuhan pokok, sementara harga Tandan Buah Segar (TBS) jatuh karena terdistorsi pungutan ekspor. 

“Setiap kenaikan 1 persen Pungutan Ekspor bisa memangkas harga TBS sebesar Rp300–Rp500 per kilogram. Itu sangat merugikan petani kecil,” ujarnya, Minggu (5/10). 

SPKS menilai dana hasil pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama ini tidak berpihak pada petani. Sekitar 90 persen dana justru dialokasikan untuk subsidi biodiesel, yang notabene menguntungkan perusahaan besar produsen minyak sawit terintegrasi. 

“Ini jelas timpang. Dana yang dikumpulkan dari keringat petani, justru kembali lagi ke konglomerat biodiesel,” tambah Sabarudin.

Sejak diberlakukan pada 2015, skema pungutan ekspor sawit memang diklaim pemerintah sebagai upaya mendukung hilirisasi industri sawit. Namun bagi petani, realitasnya jauh berbeda. SPKS mencatat mayoritas dana triliunan rupiah hasil pungutan lebih banyak disalurkan untuk subsidi biodiesel, bukan untuk kepentingan langsung petani.

Sebagai contoh, Kementerian ESDM tahun ini menambah alokasi subsidi program biodiesel B40 sebesar Rp16 triliun, dengan proyeksi kebutuhan dana mencapai Rp67 triliun pada 2025.