Jakarta, elaeis.co – Pengembangan kelapa sawit di Papua dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Konsep ini dikenal sebagai pembangunan hijau atau green development balance yang kini mulai menjadi perhatian dalam strategi nasional.

Analis minyak sawit berkelanjutan sekaligus Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi, menilai narasi pembangunan di Papua selama ini kerap terjebak dalam dua kutub ekstrem, antara eksploitasi sumber daya dan konservasi total.

Menurut dia, pendekatan tersebut tidak lagi relevan dengan tantangan global saat ini. “Papua seharusnya tidak diposisikan untuk memilih antara ekonomi atau lingkungan. Yang dibutuhkan adalah cara mengelola keduanya secara seimbang,” ujarnya dalam keterangannya kepada elaeis.co, Senin (6/4). 

Ia menjelaskan Papua memiliki keunggulan strategis berupa lahan luas, hutan tropis yang masih terjaga, serta potensi energi terbarukan. Dalam konteks global yang mengarah pada ekonomi rendah karbon, posisi Papua justru menjadi semakin penting.

Perubahan lanskap geopolitik dan perdagangan internasional mendorong negara-negara untuk memperhatikan jejak karbon dalam setiap produk. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia, khususnya Papua, untuk mengembangkan komoditas sawit berbasis prinsip keberlanjutan.

Edi menilai sawit tidak lagi semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari model pembangunan baru. Dalam pendekatan ini, produksi sawit harus memperhitungkan dampak ekologis, kontribusi sosial, serta potensi dekarbonisasi.

“Dengan pengelolaan yang tepat, sawit bisa menjadi pintu masuk pembangunan hijau, bukan sumber kerusakan lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah yang terjadi belakangan ini memang membuka peluang percepatan pembangunan, namun juga berisiko menimbulkan fragmentasi kebijakan jika tidak diiringi koordinasi yang kuat.

Karena itu, diperlukan peta jalan bersama atau roadmap regional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat adat.

Dalam implementasinya, setiap wilayah di Papua perlu dipetakan berdasarkan karakteristik ekologis dan sosialnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan stabilitas sosial.

Konsep Integrated Green Industrial Clusters juga disebut menjadi salah satu solusi. Melalui pendekatan ini, kegiatan produksi, pengolahan, hingga distribusi dilakukan dalam satu kawasan terintegrasi, sehingga nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh daerah.

Sebagai contoh, wilayah selatan Papua seperti Merauke dan Boven Digoel dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat produksi pangan terintegrasi, yang menggabungkan komoditas sawit, padi, jagung, dan tebu.

Sementara itu, kawasan utara seperti Sungai Mamberamo memiliki potensi energi air yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon.

Namun demikian, Edi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan teknologi. Peran masyarakat adat menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dalam setiap proyek pembangunan. Prinsip ini memastikan masyarakat adat terlibat sejak awal dalam proses pengambilan keputusan.

“Hak ulayat bukan hambatan investasi, justru menjadi dasar legitimasi sosial yang penting bagi keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pembentukan dana abadi Papua sebagai mekanisme untuk mengelola pendapatan dari sumber daya alam secara berkelanjutan. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan lintas generasi.

Secara keseluruhan, pengembangan sawit berbasis prinsip hijau dinilai dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan pembangunan di Papua. Dengan pendekatan yang tepat, komoditas ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Kuncinya ada pada pengelolaan yang adil, transparan, dan terintegrasi,” kata Edi.