Menurut SPKS, angka fantastis ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang lebih condong pada industri besar dibanding kesejahteraan petani.

“Dimana letak keadilannya? Petani tercekik harga pupuk, jalan kebun rusak, akses sarana produksi terbatas, sementara dana puluhan triliun hanya untuk menopang korporasi biodiesel,” tegas Sabarudin.

Melihat kondisi ini, SPKS meminta Menkeu Purbaya berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pungutan ekspor sawit. Dukungan Presiden Prabowo Subianto juga dinilai penting agar regulasi bisa lebih adil dan berpihak kepada petani.

“Kami berharap Presiden mau melihat langsung kondisi 14 juta rakyat yang hidupnya bergantung pada sawit. Jangan sampai petani terus jadi pihak yang menanggung beban, sementara industri besar menikmati hasilnya,” kata Sabarudin.

Saat ini, sekitar 42 persen dari total luas perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani kecil, dengan luas mencapai 7,2 juta hektare. Artinya, lebih dari 3,5 juta keluarga petani menjadi penopang utama produksi sawit Indonesia. 

Menurut SPKS, sudah saatnya dana pungutan sawit dikembalikan untuk mendukung kebutuhan nyata mereka.

SPKS mengusulkan agar dana pungutan dialokasikan langsung bagi kepentingan petani, misalnya untuk penyediaan pupuk terjangkau, perbaikan infrastruktur jalan kebun, penyediaan alat transportasi produksi, hingga insentif harga TBS yang dipasok untuk kebutuhan biodiesel nasional.

Selain itu, SPKS juga mendesak agar perusahaan penerima subsidi biodiesel diwajibkan bermitra langsung dengan petani. Dengan begitu, rantai pasok menjadi lebih adil, harga TBS lebih terjamin, dan ketergantungan petani pada tengkulak bisa dikurangi.

“Program biodiesel memang penting sebagai proyek energi nasional. Tapi tanpa melibatkan petani sebagai penyedia bahan baku utama, manfaatnya tidak akan sampai ke akar rumput,” pungkas Sabarudin.