Bengkulu, elaeis.co - Petani sawit di Provinsi Bengkulu mengeluhkan mahalnya harga pupuk non subsidi beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sebab akan membuat petani kesulitan untuk mengelola biaya input produksi.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, Jakfar mengatakan, mahalnya harga pupuk non subsidi akan membuat rancangan anggaran biaya (RAB) selama mengikuti program PSR menjadi semakin besar.

"Petani yang sedang mengikuti program PSR pasti akan kelimpungan. Karena anggaran biaya dari mulai penanaman, perawatan tahun pertama sampai tahun ke tiga, akan bengkak karena harga pupuk," kata Jakfar, kemarin.

Ia mengaku, setiap petani sawit sebelum ikut PSR sudah membuat rencana biaya yang harus dikeluarkan. Namun, melihat kenaikan harga pupuk yang semakin tinggi, perkiraan yang dibuat akan meleset.

"Banyak petani saat ini kesulitan membeli pupuk non subsidi. Bantuan PSR hanya Rp 30 juta per hektare dari BPDPKS, dana itu bisa habis hanya untuk beli pupuk saja," tuturnya.

Ia menjelaskan, perkiraan belanja pupuk saat ini mencapai Rp 25 juta per hektare, di mana sebelumnya hanya Rp 11,2 juta saja. Jika dirinci per item kegiatan PSR, kenaikan biaya PSR dari RAB sebelumnya dengan kondisi sekarang untuk belanja pupuk mencapai hampir 80 persen.

"Kenaikan tersebut tentu cukup berat bagi petani di Bengkulu, makanya kita harap BPDPKS bisa menaikkan bantuan PSR tahun ini," tuturnya.

Jika dosis pupuk per tanaman sawit dikurangi dan disesuaikan dengan anggaran, menurutnya, imbasnya akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, tanaman akan merana karena kekurangsn pupuk. Yang kedua, petani akan menjadi sasaran saat audit oleh BPK atau saat monev dan bisa berujung ke aparat penegak hukum.

"Untuk itu, petani meminta agar mahalnya harga pupuk bisa dicarikan solusi. Kalau tidak ada pupuk subsidi, ya dana bantuan untuk PSR dinaikkan. Jangan sampai itu hanya menambah derita bagi petani sawit," tuturnya.

Ia berharap keluhan mahalnya harga pupuk dalam beberapa bulan terakhir jangan dianggap angin lalu oleh kementerian terkait.

"Harusnya ini menjadi catatan penting pemerintah, karena kalau pupuk mahal dampaknya juga buruk terhadap produksi kelapa sawit itu sendiri," tutupnya.