Pematangsiantar, Elaeis.co - Ketua DPD Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Kabupaten Simalungun, Muchtar Sinaga SP MM, akhirnya lega. Curahan hati (curhat) para petani sawit swadaya yang akan ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR) bisa dia sampaikan ke Bupati Simalungun, Radiapoh Sinaga.

"Saya sampaikan langsung ke Pak Bupati waktu ketemu di Mess PTPN III di Parapat baru-baru ini. Syukurnya, saat itu ada juga Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani dan Pak Lamhot Sinaga selaku anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI," kata Muchtar kepada Elaeis.co, Minggu (24/10/2021) sore.

Muchtar mengaku ditanya Radiapoh secara detail tentang kendala PSR yang dihadapi para anggota SAMADE. "Lalu saya beberkan keluhan para petani seperti sulitnya melakukan pemetaan kebun sawit untuk membedakan dengan kawasan hutan. Juga lamanya proses administrasi yang dirasakan petani yang akan ikut PSR," sebutnya.

"Kendala yang dialami petani yang sudah ikut PSR juga saya ceritakan, seperti mahalnya perawatan kebun karena harga pupuk naik," tambahnya.

Ia bersyukur Bupati Simalungun mendengar dan merespon baik curhat terkait PSR itu.

"Beliau langsung hubungi pihak Dinas Pertanian, ngomong langsung tentang PSR dan memerintahkan pihak dinas untuk jalan bareng dengan SAMADE untuk menuntaskan kendala PSR," kata Muchtar.

"Waktu itu Pak Bupati bahkan bilang PSR harus bisa disegerakan agar Simalungun kelak bisa meningkatkan produk minyak sawit mentah atau CPO," kata Muchtar.

Sementara itu Lamhot Sinaga memastikan negara akan hadir membela petani sawit, termasuk terkait PSR. 

DPR-RI, kata Lamhot, sadar betul jika program PSR sukses maka akan mampu meningkatkan produksi CPO.

Jika surplus CPO dan di saat bersamaan pemerintah sedang menggiatkan program mandatori biodiesel, Lamhot yakin hal ini akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani sawit.

Timbul Jaya Sibarani, yang dihubungi secara terpisah, mengakui ada pembicaraan terkait PSR dengan SAMADE Simalungun.

Ia memastikan DPRD akan mengawasi dan mendukung secara intensif dinas-dinas di Pemkab Simalungun yang terkait dengan program PSR.

"Bukan hanya persoalan PSR, permasalahan para petani sawit di daerah kawasan hutan juga akan kami bawa ke tingkat pusat agar selesai semua," kata Timbul.