Samarinda, elaeis.co – Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur (Kaltim) akan memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun. Selain mencegah tindak pidana pencurian, langkah ini juga untuk mencegah masalah pasokan bahan baku dan memastikan industri sawit berjalan secara berkelanjutan.

“Kalau masalah mengenai PKS tanpa kebun, sebenarnya itu tidak boleh ya. Sudah ada aturannya,” tegas Plt Kadisbun Kaltim Andi M Siddik dalam pernyataannya dikutip Rabu (20/8).

Selama ini keberadaan PKS tanpa kebun sering memicu masalah karena mengganggu ketersediaan tandan buah segar (TBS) di PKS yang memiliki kebun. Hal ini terjadi karena banyak petani mitra mengalihkan hasil panennya ke PKS non kebun karena iming-iming harga.

Selain itu, PKS tanpa kebun juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri jika aturan ketertelusuran buah sawit diperketat. Artinya, jika asal usul TBS yang masuk ke PKS tanpa kebun tidak jelas, maka CPO yang dihasilkan akan sulit dijual di pasar global.

“Ke depan mungkin kita akan lebih perketat lagi untuk pembangunan PKS tanpa kebun. Mengingat nanti susah dalam hal komoditi, dalam artian bahan bakunya,” jelasnya.

Selain tantangan pasokan, PKS tanpa kebun juga menghadapi regulasi yang lebih ketat dibanding pabrik yang memiliki kebun sendiri. “Persoalan utana di bahan bakunya itu. Karena regulasinya juga lebih susah kan untuk pabrik yang tanpa kebun,” tukasnya.

Pengetatan pemberian izin PKS tanpa kebun juga sejalan dengan komitmen Pemprog Kaltim untuk terus mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di semua perusahaan maupun perkebunan sawit. Sertifikasi itu menjadi tolok ukur keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

“ISPO memang menjadi kegiatan yang diutamakan. Itu diampu oleh bidang perkebunan, program mengenai sawit berkelanjutan dan ISPO itu ada,” paparnya.

Dengan pengawasan ketat pada PKS tanpa kebun dan sertifikasi ISPO, diharapkan produktivitas sawit tetap terjaga dan eksis menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat maupun daerah.