Mamuju, elaeis.co - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar coaching clinic dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP), khususnya yang berasal dari aktivitas perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sulbar. 

Coaching clinic berlangsung di ruang rapat Kepala BPKPD Sulbar, dan dipimpin oleh Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, serta dihadiri Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, dan staf lainnya.

Hadir juga dalam kegiatan coaching clinic ini, Tenaga Ahli Bidang Antar Lembaga Sulbar, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Sulbar, Tenaga Ahli Bidang IT Sulbar, Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Sulbar, Afrizal, OPD teknis terkait serta pihak perusahaan perkebunan sawit yang menjadi subjek pajak.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pendataan, dan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam rangka menggali potensi PAP secara maksimal namun tetap berkeadilan.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan bahwa sektor perkebunan sawit merupakan pengguna air permukaan yang cukup signifikan dan memiliki kontribusi besar terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya terdata atau belum dikenai pajak sesuai dengan volume pemanfaatan air permukaan. Sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, oleh karena itu, kami melakukan pendekatan persuasif dan edukatif melalui coaching clinic ini,” jelasnya dalam rilis Humas Pemprov Sulbar dikutip Rabu (21/5).

Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup regulasi perpajakan daerah terkait PAP, metode penghitungan volume pemanfaatan air, kewajiban perusahaan dalam pelaporan, hingga penerapan sistem informasi perpajakan yang transparan. Selain itu, dilakukan diskusi terbuka dengan perusahaan sawit untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana aksi bersama.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah Tenaga Ahli Gubernur Sulbar untuk memperkuat pemahaman teknis dan peran strategis pemungutan PAP.

BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pajak daerah yang transparan, adil, dan berbasis data. "Dengan optimalisasi sektor PAP perusahaan sawit, diharapkan kontribusi terhadap PAD meningkat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulbar," pungkasnya.