"Berangkat dari pemahaman itu juga maka kemudian saya acap menyampaikan ke publik berbagai permasalahan petani kelapa sawit rakyat di Aceh. Soal perlu di dorong adanya satu pelabuhan ekspor CPO yang reprensentatif dan kegiatan pengiriman CPO dilakukan melalui pelabuhan yang ada di Aceh baik di Barat Selatan maupun di pesisir Timur Utara adalah supaya biaya angkut CPO yang mencapai Rp 600/kg bisa ditekan lebih rendah," imbuhnya.

Menurutnya, jika biaya ekspor CPO Rp600/kg seperti yang dikeluarkan oleh PKS yang memproduksi CPO di wilayah Barat Selatan, maka akan menekan harga beli TBS pada tingkat petani sebesar Rp120/Kg dengan asumsi rata-rata rendemen CPO 20%.

Jika di wilayah Barat Selatan misalnya ada pelabuhan pengiriman CPO maka ongkos angkut CPO bisa ditekan lebih murah misalnya Rp300/kg. Secara tidak langsung pemerintah sudah membantu mendongkrak harga beli TBS sebesar Rp60/kg.

Kemudian rata-rata setiap kabupaten misalnya memproduksi 1.000 ton TBS per hari. Jika dihitung-hitung 1.000.000 kg x Rp 60, maka dalam sehari Rp 60 juta. Jika dikalikan 30 hari, maka setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan penghasilan bagi petani sawit setidaknya Rp1,8 miliar.

"Karena ada 8 kabupaten/kota di Barat Selatan, dikali 8 maka ada Rp 14,4 miliar dalam 1 bulan. Ini baru kita hitung di kawasan Barat Selatan saja, belum lagi hilangnya potensi pendapatan tambahan penghasilan petani di sentra kelapa sawit di pesisir Utara dan Timur Provinsi Aceh," ujarnya.

Dari 8 kabupaten/kota di wilayah Barat Selatan, berpotensi mendapatkan tambahan penghasilan dari sektor sawit mencapai Rp172 miliar dalam setahun.

Duit itu bisa didapat bila pemerintah Aceh mengupayakan pengiriman CPO dari pelabuhan yang ada di wilayah sana.

"Kalkulasi seperti itu selama ini masih kurang dari para politisi kita. Padahal melihat potensi meningkatkan pendapatan masyarakat dari persepektif seperti itu lebih riel membawa perubahan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.