Jakarta, elaeis.co – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk Gelombang II Tahun 2025.  Acara ini dilaksanakan pada 27 Februari 2025 di Ruang Nusantara I Kantor BPDP, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dibuka oleh Plh Direktur Penghimpunan Dana BPDP, Ahmad Munir. “Kedua program ini merupakan bentuk komitmen BPDP dalam mendukung dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun sesuai dengan amanah pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permantan) Nomor 3 Tahun 2022, Permentan No. 19 Tahun 2023, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPDPKS Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana PSR serta BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana,” paparnya seperti dikutip elaeis.co dari keterangan tertulis, Sabtu (1/3).

Acara tersebut diikuti oleh beberapa lembaga perbankan nasional maupun daerah yang merupakan mitra dari BPDP dalam penyaluran dana. Lembaga perbankan yang hadir yakni:

• PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
• PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
• PT. Bank Jambi
• PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
• PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Dalam acara ini, BPDP juga mengundang sebanyak 18 Lembaga Pekebun penerima dana PSR dari berbagai provinsi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

• Provinsi Aceh: 3 Lembaga Pekebun
• Provinsi Sumatera Utara: 2 Lembaga Pekebun
• Provinsi Sumatera Selatan: 3 Lembaga Pekebun
• Provinsi Bangka Belitung: 1 Lembaga Pekebun
• Provinsi Bengkulu: 2 Lembaga Pekebun
• Provinsi Riau: 1 Lembaga Pekebun
• Provinsi Jambi: 4 Lembaga Pekebun

Sementara dalam Penyaluran Dana Sarpras,  BPDP mengundang sebanyak 1 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan dana Sarpras Peningkatan Jalan Kebun.

Total lahan perkebunan yang akan mendapatkan dana PSR pada gelombang II mencapai 2.994 hektare. Setiap Lembaga Pekebun akan menerima dana PSR sebanyak Rp 60 juta per hektare, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama BPDP tentang Pekebun yang Berhak Menerima Dana PPKS.

Penyaluran dana PSR dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama disalurkan sebanyak 50%, dan 50% selanjutnya akan kembali disalurkan saat progres pembangunan peremajaan kebun telah sampai pada tahap penanaman. Persyaratan pengajuan PSR tahap 2 mencakup bukti pelaksanaan penanaman kelapa sawit, yang harus disertai dengan Laporan Kemajuan Fisik Kebun yang disusun oleh Lembaga Pekebun dan disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi teknis perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu, Laporan Pengawasan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Tim Pengawas di masing-masing Lembaga Pekebun juga menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan tahap kedua.

Regulasi terbaru terkait pelaksanaan Program PSR dan Sarpras diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 yang didalamnya mengatur terkait dengan penanaman tanaman sela padi gogo untuk pekebun yang mengikuti program PSR. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan Togu Rudianto Saragih, bahwa pelaksanaan program ini merupakan salah satu kontribusi pemerintah dalam hal menjaga ketahanan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, BPDP juga membuka sesi diskusi terkait mekanisme pengajuan program PSR. Diskusi ini didampingi oleh surveyor independen yang membantu BPDP melayani lembaga pekebun di tiap-tiap daerah, guna memastikan para lembaga pekebun memahami peraturan serta tata cara melaksanakan pencairan dana dalam kerangka peremajaan perkebunan kelapa sawit dengan baik.

Dengan adanya program PSR dan Sarpras, BPDP berkomitmen untuk terus menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan amanat presiden guna mendukung keberlanjutan sektor perkebunan di Indonesia.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) atau yang lebih dikenal dengan Program PSR adalah program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 2016 melalui Badan Layanan Umum BPDP (sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS) untuk memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Sampai dengan saat ini BPDP telah menyalurkan dana PSR untuk 373.335 Ha bagi 164.379 pekebun di seluruh Indonesia, dan telah menyalurkan dana Sarpras untuk 108 paket pekerjaan. Bagi pekebun yang ingin informasi pengajuan Program PSR dan Sarpras dapat mengaksesnya di www.bpdp.or.id.