Sementara dari Perkebunan Besar, pihaknya mendorong regulasi D UUCK, Perizinan Usaha, ISPO, dan sebagainya. Lalu pmbangunan kebun masyarakat 20%, Penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan secara bertahap dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Selanjutnya pengembangan bioenergy seperti  B30, POME dan Biohidrokarbon. Pihaknya juga mendorong daya saing dan hilirisasi bagi industri sawit, insentif perpajakan. Terkahir mendorong industri sawit memanfaatkan limbah padat atau cair dan produk samping. Seperti biomassa dan integrasi sawit sapi.

"Riau adalah provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Jadi tidak adalah salahnya jika IPOC terselenggara di Riau," imbuhnya.

Sementara mengenai sarpras, Ardi menilai Riau masih sangat membutuhkan bantuan sarpras dari BPDPKS. Dimana saat ini petani dimudahkan dengan tidak perlu mengurus berbagai persyaratan jika sudah mengajukan program PSR.

Sedangkan untuk SDM, tahun depan pihaknya menargetkan 3000 peserta penerima beasiswa. Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan para generasi muda atau Gen 2 dala perkebunan kelapa sawit.

"Tiga tahun terkahir untuk beasiswa, sudah digelontorkan untuk 3.660 orang. Sementara petani yang telah ikut pelatihan sebanyak 10.642 orang di periode yang sama," tandasnya.