Komisi III DPR Apresiasi Eksekusi Lahan Sawit Ilegal di Register 40 Nasional
Nasional
Rabu, 30 April 2025 | 13:01 WIB

Komisi III DPR Apresiasi Eksekusi Lahan Sawit Ilegal di Register 40

Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (kejagung) yang berhasil mengeksekusi 47.000 hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut). Aset negara ini sebelumnya dikuasai oleh pihak swasta secara tidak sah selama belasan tahun.

Korupsi Peremajaan Sawit, Mantan Kadis Pertanian Pasangkayu Jalani Sidang Perdana PSR
PSR
Jumat, 28 Februari 2025 | 13:40 WIB

Korupsi Peremajaan Sawit, Mantan Kadis Pertanian Pasangkayu Jalani Sidang Perdana

Pengusutan kasus korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang terjadi tahun 2018 bergulir ke pengadilan. Rabu (26/2), mantan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Nazlah, mulai disidangkan atas kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.625.292.500 itu.

Masalah Tenaga Kerja dan Pendataan Lahan Sawit Jadi Perhatian Polri Nasional
Nasional
Senin, 27 Januari 2025 | 13:11 WIB

Masalah Tenaga Kerja dan Pendataan Lahan Sawit Jadi Perhatian Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Launching Desk Ketenagakerjaan dirangkai dengan Pembukaan Lakatpuan penyidik dan Penyidik Pembantu tentang Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri Tahun 2025.

Adu Taji Perusahaan HTI dengan Perusahaan Sawit di Kalbar Kalimantan
Kalimantan
Sabtu, 29 Juni 2024 | 11:35 WIB

Adu Taji Perusahaan HTI dengan Perusahaan Sawit di Kalbar

Kesal areal konsesinya dicaplok dan dijadikan kebun sawit, pihak PT Sinar Kalbar Raya (SKR) akhirnya melaporkan PT Rezeki Kencana Prima (PT RKP) ke Kejati Kalimantan Barat (kalbar). Tuduhannya tak main-main, perusahaan sawit itu dinilai mengelola hutan secara ilegal yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.