Mamuju, elaeis.co - Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Barat (sulbar) tercatat sebesar 3,17 persen. Hal ini menjadikan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kelima di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjaga tren positif tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) akan terus berupaya menarik investasi masuk ke daerah ini agar lapangan kerja akan semakin terbuka.

Menurutnya, investasi akan masuk ke Sulbar jika para investor merasa nyaman, tidak ada pungli saat pengajuan mengurus izin serta yang terpenting adalah penerimaan masyarakat terhadap investasi itu sendiri.

"Jadi memang kita harus mampu menyadarkan masyarakat kita bahwa investasi itu penting," kata Gubernur SDK dalam pers dikutip Selasa (8/7).

Dia menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakilnya Salim S Mengga mencintai lingkungan. Mereka tidak ingin menukar kerusakan lingkungan dengan investasi bernilai rendah.

Di saat masih menjabat sebagai Anggota DPR RI, Suhardi Duka menjadi motor utama dalam menyusun Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Dan itu sangat pro lingkungan dan pro rakyat. Dengan undang-undang itu, saya menyusun bersama teman-teman (di DPR RI), saya mendapat medali sebagai anggota DPR RI yang peduli lingkungan. Tapi memang selalu kita perhadapkan antara investasi dengan lingkungan," ungkapnya.

Selain itu kata SDK sapaan akrabnya, menuturkan, kehadiran investasi dengan akan mempunyai menurunkan angka kemiskinan.

Dia mencontohkan, Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Dua kabupaten tersebut dulunya adalah daerah belantara. Tapi dengan masuknya investasi pemerintah di bidang transmigrasi dan investasi swasta yakni perkebunan sawit, menjadikan dua daerah tersebut dengan angka kemiskinan rendah.

"Angka kemiskinannya Pasangkayu sisa 6 persen. Angka kemiskinan Mamuju Tengah sisa 7 persen. Bandingkan dengan Majene dan Polewali Mandar yang angka kemiskinannya masih tinggi," ungkap SDK.

Suhardi menyebutkan, baru-baru ini dia bertemu dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Jakarta. Dalam pertemuan itu, dia mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai strategi penyerapan tenaga kerja di Sulbar. Namun, dia menegaskan transmigrasi itu harus berbasis masyarakat lokal, bukan mendatangkan orang dari luar.

"Saya minta yang masuk itu programnya, bukan orangnya. Orangnya kita ambil dari Sulbar yang masih menganggur," ujarnya.

SDK juga merancang sistem kerja komunal dalam transmigrasi lokal. Peserta akan diberikan tanah seluas dua hektare, namun tidak langsung diberikan sertifikat atas nama pribadi demi menghindari praktik jual cepat.

"Dia kerja secara komunal. Katakanlah 200 hektare kebun atau holtikultura dia kerja secara bersama-sama. Tapi dia tidak tahu yang mana lahan dia punya. Sistem itu kita coba terapkan. Karena kalau lansung dikasih sertifikat dua hektare, jangan -jangan nanti dia jual kalau lagi butuh uang," pungkasnya.