Jakarta, elaeis.co - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi parlemen Thailand yang dipimpin Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik, Parit Wacharasindhu. 

Kunjungan itu bertujuan mempelajari bagaimana Indonesia menggabungkan upaya pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi, pengembangan electric vehicle (EV), program Kartu Prakerja untuk pengembangan SDM, hingga penggunaan desentralisasi sebagai mesin pertumbuhan nasional.

Pada kesempatan itu Airlangga menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang mempunyai tiga zona waktu sehingga kunci dari desentralisasi adalah perlunya pertumbuhan yang tidak terpusat. 

“Indonesia ingin setiap daerah memiliki pertumbuhan yang sama sehingga pembangunan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tetapi juga di sekitar Indonesia bagian timur dan barat,” ungkapnya dalam rilis Kemenko Perekonomian dikutip Sabtu (29/6).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kami memiliki hampir 22 KEK di seluruh Indonesia dan salah satu kebijakan Indonesia adalah pengembangan hilirisasi industri,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi 50 juta ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan sedang mengembangkan biodiesel 35. 

"Kekuatan Thailand dalam memproduksi gula, termasuk gula mentah, bisa ditingkatkan ke fase selanjutnya. Thailand dapat membangun industri etanol yang dapat menjadi peluang kerja sama dengan Indonesia," tukasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia dan Thailand perlu melakukan investasi untuk meningkatkan swasembada energi di negara-negara ASEAN. 

“Saya pikir itu penting untuk sektor ini. Jadi, menurut saya, dalam dua isu yakni mengenai kelapa sawit dan karet alam, kita harus bekerja sama,” ujarnya. 

Terkait EV, dia menjelaskan, mineral kritis, seperti nikel, tembaga, kobalt, hingga alumunium, merupakan bahan baku energi baru terbarukan (EBT) yang terdapat di Indonesia. "Ada peluang kerja sama Indonesia dan Thailand dalam rantai pengembangan kendaraan listrik," tuturnya.

Kemudian dari sektor digitalisasi, di bawah kepemimpinan Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023, diluncurkan perjanjian kerangka ekonomi digital (DEFA) yang salah satunya diharapkan dapat memudahkan dalam bertransaksi.

“Jadi, dengan semangat ASEAN, kami ingin lebih mengintegrasikan antarmanusia serta menjalin hubungan ekonomi antar negara-negara ASEAN. Untuk digitalisasi, dengan hadirnya DEFA, ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dollar AS,” katanya.