Jakarta, elaeis.co - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mengantisipasi adanya gejala krisis energi akibat meningkatnya ketegangan dan eskalasi antara Rusia dengan Ukraina bersama negara-negara anggota NATO.

Penolakan produk olahan sawit oleh Eropa dan potensi penurunan permintaan CPO Indonesia oleh India juga harus segera dicari jalan keluarnya.

Menurut Sultan, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah secara bertahap meningkatkan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan bauran biodiesel B35 dan B40.

"Kami mengapresiasi kebijakan menteri Perdagangan RI yang akan memberlakukan porsi DMO CPO dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng menjelang Ramadhan. Namun dalam jangka panjang pemerintah juga perlu menyiapkan pasokan CPO yang lebih untuk kebutuhan kebijakan bauran biodiesel B35 atau bahkan B40," jelasnya melalui pernyataan resmi,  kemarin.

Sebagai negara kepulauan yang luas, menurutnya, Indonesia membutuhkan bahan bakar jenis biosolar yang lebih dalam mendukung aktivitas transportasi dan logistik. Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi impor BBM yang terus mengalami peningkatan dan signifikan menggerus cadangan devisa negara.

"Selama ini kita hanya menjadi supplier bahan baku biosolar untuk negara-negara Eropa. Pada 2021, Uni Eropa mengimpor minyak sawit dan produk turunnya hingga mencapai US$6,4 miliar di mana sebagian besar akan digunakan sebagai bahan bakar biofuel," ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Sebagai penghasil utama CPO, lanjutnya, Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama produsen biodiesel dunia. Namun sayangnya pada 2022, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel diperkirakan baru 17 persen dari produksi CPO. Padahal produksi CPO RI mencapai 45,12 juta ton pada 2022.

"Oleh karena itu, diharapkan ke depannya DMO CPO yang diperuntukkan khusus biodiesel terus ditingkatkan sesuai kebutuhan secara proporsional," tutupnya.