https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

SPKS Nilai Rencana Pemerintah Tambah Tugas BPDPKS Harus Dibarengi Dengan Perubahan Regulasi

SPKS Nilai Rencana Pemerintah Tambah Tugas BPDPKS Harus Dibarengi Dengan Perubahan Regulasi

Ilustrasi/dok.BPDPKS


Jakarta, elaeis.co - Rencana pemerintah menambah tugas Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi kakao dan kelapa menjadi sorotan sejumlah pihak. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai jika langkah itu diterapkan maka pemerintah juga kudu merubah regulasi yang ada.

BACA JUGA: Tugas PDPKS akan Bertambah Urusi Kakao dan Kelapa, Apkasindo Perjuangan Minta Dana Dari Masing-Masing Komoditi

Regulasi yang paling utama menurut SPKS adalah PP dan Inpres yang mengatur tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pada dasarnya Dewan Nasional SPKS, Mansuetus Darto mengaku setuju dengan konsep penambahan tugas BPDPKS. Sebab menurutnya dapat juga membiayai komoditas lain seperti coklat, kelapa dan kakao atau komoditas lainnya, agar tidak hanya sawit saja yang diperhatikan tapi juga komoditas unggulan lainnya.

BACA JUGA: Pemerintah Berencana Tambah Tugas BPDPKS untuk Urusi Kakao dan Kelapa, Petani Sawit Angkat Bicara

"Selama ini, sawit selalu di dukung dan berkembang pesat sedangkan komoditas lain tertinggal. Kemudian manfaatnya menambah pilihan budidaya yang dapat dipilih masyarakat. Artinya tidak hanya sawit tetapi juga komoditas lain," ujarnya kepada elaeis co, Kamis (11/7).

BACA JUGA: Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Selama ini, kata Darto, banyak masyarakat membuka perkebunan sawit karena komoditas ini ditunjang teknologi dan biaya dan penguatan SDM. Sementara komoditas lain tidak.

"Akhirnya orang ramai-ramai buka lahan sawit. Jika ada dukungan untuk komoditas lain, tentu masyarakat punya alternatif. Termasuk petani sawit juga bisa mengembangkan komoditas tambahan sebagai pilihan lain biar tidak sawit saja dikelola tapi juga ada yang lain. Kemudian saat harga sawit turun, bisa dibantu dengan komoditas lain," ujarnya.

BACA JUGA: BPDPKS Diplot Urusi Kakao dan Kelapa, Gulat: Tanya Dulu 17 Juta Petani Sawit, Boleh Nggak?

Kendati begitu, menurut Darto, pemerintah perlu mengatur pungutan eskpor untuk komoditas kakao dan kelapa, sehingga tidak terbebani dana pungutan ekspor sawit. Meski pajak pungutan ekspor kelapa sawit lebih besar.

"Pada dasarnya, pengusaha coklat (kakao) dan kelapa tentu akan senang kalau dibiayai dari pungutan sawit. Tapi petani sawit pasti akan marah. Karena itu harus adil," terangnya.

Untuk itu Darto menilai penggabungan komoditi kakao dan kelapa di BPDPKS lebih tepat ketimbang menghadirkan badan baru. Sebab akan lebih efisien.

Apalagi, tidak semua kabupaten di Indonesia menjadi penghasil kelapa atau kakao. Dengan adanya divisi khsusus yang mengatur, maka akan membuat komoditas tersebut terurus dengan baik dan tidak dialih fungsikan ke sawit semuanya.

"Kalau lahan dialihfungsikan semuanya ke sawit, tentu bisa bahaya untuk over produksi ke depan. Ketahanan pangan petani sawit perlu juga menurut saya. Misalnya replanting, kalau misalnya petani punya lahan kebun sawit 4-7 hektar, dan mereka hanya mau replanting 2-4 hektar, sisa lahan digunakan untuk komoditas lain. Ini sangat bagus. Makanya perlu ada strategi di pemerintah terutama di komite pengarah," tandasnya.

Komentar Via Facebook :