https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

BPDPKS Diplot Urusi Kakao dan Kelapa, Gulat: Tanya Dulu 17 Juta Petani Sawit, Boleh Nggak?

BPDPKS Diplot Urusi Kakao dan Kelapa, Gulat: Tanya Dulu 17 Juta Petani Sawit, Boleh Nggak?

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Manurung. foto: ist.


Pekanbaru, elaeis.co - Pemerintah berencana menambah tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selain kelapa sawit, badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini nantinya juga akan mengurusi komoditas kakao dan kelapa.

Rencana ini langsung memicu polemik. Pasalnya, dana yang dihimpun oleh BPDPKS selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit yang sebagian diproduksi dari hasil panen petani sawit.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Manurung, mengibaratkan rencana penggabungan komoditas ini dengan pernikahan. 

"Kalau mau menikah, kan ditanya dulu bapaknya, boleh tidak putrinya dinikahi. Ini juga begitu, kan yang punya duit petani sawit, tanya dulu dong, mau tidak duitnya dipakai untuk yang lain," kata Gulat kepada elaeis.co, Rabu (10/7).

Baca juga: Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Karena dana BPDPKS berasal dari sawit, menurutnya, seharusnya digunakan untuk kepentingan petani kelapa sawit. Apalagi masih sangat sedikit petani sawit yang menikmati dana itu. 

"Karena nomenklaturnya memang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kalau mau digunakan dipakai untuk kakao dan kelapa, ganti dulu nomenklaturnya, supaya jangan masuk penjara orang semua. Kalau dipakai untuk kelapa, bisa masuk penjara semua orang BPDPKS itu," ujarnya. 

Dia menyebutkan bahwa ada sekitar 17 juta petani sawit di Indonesia. Jika mau menggunakan dana itu untuk kepentingan lain, katanya, pemerintah harus bertanya dahulu kepada 17 juta petani tersebut. 

"Tidak segampang itu menggunakan dana sawit. Karena banyak petani sawit yang berhak mendapatkan itu. Tanya dulu petani sawit, boleh tidak dipakai duitnya," tandasnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Tambah Tugas BPDPKS untuk Urusi Kakao dan Kelapa, Petani Sawit Angkat Bicara

Rencana penambahan satu divisi di BPDPKS untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas membahas komoditas cokelat dan kelapa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (10/7). 

Menurutnya, awalnya diusulkan untuk membentuk badan sendiri yang fokus mengurusi kakao dan kelapa. Namun ditolak presiden dan meminta digabungkan dengan BPDPKS.

"Tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa, kan mirip-mirip," sebutnya.
 

Komentar Via Facebook :