Jakarta, elaeis.co – Nama APRIL Group ikut terseret setelah dua pemasoknya, PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL), masuk daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah pada 20 Januari 2026. 

Menanggapi hal ini, manajemen APRIL Group menegaskan siap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Cabut Izin PBPH, Prabowo Mesti Selamatkan Habitat Gajah Berbasis Lanskap Tesso Nilo

Corporate Communications APRIL Group, Reviana Surya, mengatakan bahwa perusahaan menghormati keputusan pemerintah dan berkomitmen untuk patuh pada peraturan perundang-undangan. 

“Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa APRIL Group menghormati keputusan Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Reviana dalam pernyataan tertulis, Rabu (21/1/).

Meski demikian, laporan keberlanjutan APRIL Group tahun 2024 tidak secara spesifik menyebut afiliasi dengan kedua perusahaan tersebut. 

Namun, data terbaru per 31 Desember 2025 menunjukkan SRL dan SSL tercatat sebagai mitra pemasok jangka panjang APRIL Group.

Pasokan dari PT SRL mencakup beberapa blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, antara lain Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang, dan Blok VI-Bayas. 

Analisis data oleh Sawit Watch menyebutkan PT SRL memiliki konsesi terluas di antara perusahaan yang izinnya dicabut, yakni sekitar 217.559 hektare.

Sementara itu, PT SSL berlokasi di Rokan Hulu, Riau, dengan luas konsesi sekitar 42.530 hektare. 

Kedua pemasok ini tercatat telah mengantongi sertifikat legal pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), serta sertifikasi keberlanjutan dari PEFC dan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).

Meski pemasoknya bermasalah, APRIL Group menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada praktik keberlanjutan dan legalitas pasokan serat kayu.

Reviana menambahkan, APRIL Group siap mengikuti prosedur pemerintah agar tidak ada gangguan terhadap operasional maupun kepatuhan lingkungan perusahaan.

Kondisi ini menyoroti tantangan bagi perusahaan besar dalam memastikan rantai pasok mereka bebas dari risiko hukum dan regulasi, sekaligus menjaga reputasi di pasar internasional yang menuntut praktik bisnis berkelanjutan.

Dengan langkah terbuka APRIL Group dalam merespons keputusan pemerintah, perusahaan berharap dapat tetap menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, sambil memastikan pemasok yang terlibat patuh pada aturan yang berlaku.