Berita / Sumatera /
Petani Desak Badan Otoritas Sawit dan Bursa CPO Indonesia Direalisasikan
Tandan buah segar kelapa sawit.(Dok)
Jakarta, elaeis.co - Petani sawit swadaya di seluruh Indonesia menyatakan kelelahan menghadapi derasnya informasi dan kebijakan tata kelola sawit yang dinilai terus menekan keberlangsungan hidup jutaan keluarga yang bergantung pada sektor perkebunan sawit. Untuk itu pemerintah diminta segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan di perkebunan kelapa sawit.
Salah satu contohnya dipaparkan Pengurus DPP Apkasindo Dermawan Harry Oetomo. Menurutnya pemerintah sudah saatnya merealisasikan adanya Badan Otoritas sawit dan Bursa CPO Indonesia.
"Kami apkasindo yang menaungi jaringan petani di 25 provinsi dan 164 kabupaten/kota, menegaskan bahwa perjuangan petani dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan, demi menyelamatkan masa depan industri sawit nasional tanpa tebang pilih. Selama bertahun-tahun, petani sawit swadaya telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan nasional. Kontribusi mereka menjadikan sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara, hingga layak disebut sebagai pahlawan devisa negara. Namun ironisnya, para petani justru kerap menjadi pihak paling rentan dalam pusaran regulasi, isu lingkungan, dan fluktuasi harga global," paparnya kepada elaeis.co, Selasa (27/1).
Pihaknya menilai, seharusnya pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia dan Bursa CPO Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan tata kelola sawit yang transparan, adil, dan berpihak pada hulu hingga hilir.
“Sudah saatnya negara hadir secara utuh. Petani tidak bisa terus dibiarkan berjuang sendiri menghadapi sistem yang timpang,” imbuhnya.
Harapan besar kini tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih, khususnya kementerian yang membidangi sektor perkebunan, perdagangan, dan perekonomian. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencari pembenaran dan penataan ulang tata kelola sawit nasional, berbasis data, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
"Tanpa pembenahan menyeluruh, kekhawatiran akan semakin tergerusnya kesejahteraan petani sawit swadaya bukanlah isapan jempol. Padahal, masa depan sawit Indonesia dan jutaan keluarga di belakangnya sangat bergantung pada keputusan saat ini," tutupnya.







Komentar Via Facebook :