https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono ingin pemerintah lebih fokus pada PSR. Dok.Istimewa


Jakarta, elaeis.co - Pemerintah berencana akan menambah satu devisi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa. Artinya tugas BPDPKS akan bertambah, tidak hanya fokus pada komoditi sawit namun juga kakao dan kelapa.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa bersama Presiden Jomowi di Istana Negara, Rabu (10/7).

Zulhas mengatakan, pihaknya telah mengusulkan untuk pembentukan badan sendiri yang fokus mengurusi kakao dan kelapa. Namun usulan itu ditolak Presiden Jokowi dan digabungkan dengan BPDPKS.

"Diusulkan untuk membuat badan. Tapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," terangnya kepada awak media.

Menanggapi rencana itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) justru ingin pemerintah lebih fokus pada produktifitas kebun kelapa sawit di Nusantara.

Apalagi, menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, produktifitas kebun kelapa sawit saat ini tengah mengalami penurunan. Malah kata Eddy, lima tahun terakhir produksi stagnan. Untuk itu ia menilai program PSR perlu diutamakan.

"Peningkatan produktivitas sangat mendesak, karena selain kita produsen terbesar, kita juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia dan konsumsi kita naik terus. Terakhir di tahun 2023 konsumsi kita sudah 42% dari total produksi," kata Eddy kepada elaeis.co, Rabu (10/7).

Apalagi, lanjutnya, peningkatan mandatory biodiesel terus digaungkan pemerintah. Jika produksi tidak naik, maka yang akan dikorbankan adalah ekspor. Sementara dana BPDPKS dari pungutan ekspor.

"Nah, kalau terjadi seperti itu, maka dana BPDPKS juga akan berkurang," pungkasnya.


 

Komentar Via Facebook :