https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Tugas PDPKS akan Bertambah Urusi Kakao dan Kelapa, Apkasindo Perjuangan Minta Dana Dari Masing-Masing Komoditi

Tugas PDPKS akan Bertambah Urusi Kakao dan Kelapa, Apkasindo Perjuangan Minta Dana Dari Masing-Masing Komoditi

Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan, A.Sulaiman H Andi Loeloe. Dok.Istimewa


Jakarta, elaeis.co - Rencana pemerintah menambah tugas Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi kakao dan kelapa menjadi sorotan sejumlah pihak. Tidak terkecuali Apkasindo Perjuangan yang menilai dana untuk program pengembangan berasal dari masing-masing komoditi.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Tambah Tugas BPDPKS untuk Urusi Kakao dan Kelapa, Petani Sawit Angkat Bicara

Menurut Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan, A.Sulaiman H Andi Loeloe, sejatinya rencana tersebut sah-sah saja diterapkan oleh pemerintah. Sebab sudah diatur penghimpunan dana perkebunan, sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2015.

"Penghimpunan dana memang ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Sementara penghimpunan dana itu dilakukan atas komoditas perkebunan strategis seperti Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Karet, Kopi, Tebuh dan Tembakau. Kemudian komoditas perkebunan strategis yang dipungut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan," ujarnya kepada elaeis.co, Kamis (11/7).

Baca Juga: Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Namun, lanjutnya, dana itu bersumber dari pelaku usaha perkebunan meliputi pungutan ekspor komoditas perkebunan  serta Iuran dari pelaku usaha perkebunan. Kemudian juga dari turunannya, dan dari pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan.

Tujuan penghimpunan dana ini, kata A Sulaiman, untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan perkebunan komoditi tersebut. Misalnya dari sisi pengembangan SDM perkebunan, penelitian, pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, dan sarana, prasarana perkebunan. Kemudian juga untuk pengembangan perkebunan dan pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati dan hilirisasi industri perkebunan.

Baca Juga: BPDPKS Diplot Urusi Kakao dan Kelapa, Gulat: Tanya Dulu 17 Juta Petani Sawit, Boleh Nggak?

"Jadi sebagai upaya untuk meningkatkan komoditas perkebunan perlu dibentuk seperti BPDPKS misalnya BPDP-Kakao, BPDP-Kelapa, BPDP-Kopi dan sebagainya. Tinggal peraturan Presiden tentang penghimpunan dana penggunaan  dana perkebunan  kakao, kelapa, kopi dan lain lainnya atau masing-masing komoditas. Kemudian peraturan menteri keuangan, tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar karena sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015, yang mengatur tentang Badan Penghimpunan Dana Perkebunan" jelasnya.

Untuk itu, terkait wacana dana perkebunan kelapa sawit untuk membiayai perkebunan kelapa dan kakao, A Sulaiman menilai kurang tepat. Kecuali dana itu bersumber dari APBN atau dari pajak. Sebab dasar pungutan sawit jelas dana dari sawit untuk pengembangan sawit kembali, seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), sarpras sawit, SDM pekebun sawit, riset dan promosi sawit, hilirisasi sawit, dan subsidi biodisel.

Ia juga mengatakan, sawit juga butuh pembiayaan untuk berbagai keperluan apalagi saat ini dihadang oleh UU Parlemen Uni Eropa atau Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan mulai di perlakukan 30 Desember 2024.

Tentunya, kata A Sulaiman, perkebunan sawit di dalam negeri harus berbenah untuk menerapkan Indonesian Sustainabile Palm Oil (ISPO). Tentu hal ini juga butuh anggaran dari yang cukup besar. Jadi bila dana sawit digunakan untuk kelapa dan kakao, ditakutkan akan berdampak pada capaian target PSR dan ISPO tahun 2025.

"Kami sebetulnya sangat prihatin terhadap saudara-saudara kami di komoditas kakao dan kelapa, karena belum adanya badan pengelola dana sendiri. Untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa membentuk BPDP khsusu komoditas itu, dan tidak bergantung pada dana sawit" imbuhnya.

Apalagi, dari kacamata A Sulaiman, pendapatan petani kakao, kelapa dan kopi lebih tinggi dari petani sawit.

Misalnya, produksi TBS sawit petani rata-rata 20 ton/tahun/hektar. Kemudian harganya rata-rata Rp2.500/kg atau sama dengan Rp50 juta per tahun/ha. Sedangkan, Kakao rata rata produksi 700 kg/hektar/tahun. Kemudian harga saat ini Rp80.000-100.00/kg. Artinya Rp56 juta-70 Juta/tahun.


 

Komentar Via Facebook :