Jakarta, elaeis.co – Setelah bergulir sejak 2019, sengketa diskriminasi minyak sawit yang diajukan Indonesia atas Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memasuki babak akhir.

Pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO akhirnya mengadopsi laporan akhir sengketa dagang terkait kebijakan Minyak Sawit dan Biofuel Berbahan Baku Kelapa Sawit (DS593: Indonesia – Palm Oil). Laporan akhir panel tersebut telah disirkulasikan ke publik pada 20 Januari 2025 lalu.

Dalam laporannya, Panel WTO menyatakan UE telah melakukan diskriminasi dengan menerapkan kebijakan perdagangan yang merugikan biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi UE seperti rapeseed dan bunga matahari.

Selain itu, Panel menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk) serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria dan prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Oleh karena itu, UE diwajibkan menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO.

Deputi II Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya, Duta Besar Nur Rachman Setyoko mengatakan, merujuk rekomendasi Panel, maka UE perlu menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan perjanjian WTO, serta prediktabilitas dan praktik perdagangan yang adil dalam sistem perdagangan multilateral ditegakkan.

“Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan kepada DSB WTO agar Laporan Panel diadopsi,” ujarnya dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa dikutip elaeis.co, Rabu (26/2).

Sepanjang proses panel, Indonesia telah menyampaikan sejumlah klaim dan bukti kuat untuk mendukung argumen bahwa langkah-langkah UE tidak konsisten dengan perjanjian WTO.

Indonesia berhasil menunjukkan bahwa alasan UE tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan melindungi moral tidak ada kaitan dengan kebijakan yang diambil terhadap minyak dan biodiesel berbahan baku kelapa sawit. Faktanya, asumsi tersebut belum terbukti dan bertentangan dengan argumen Uni Eropa dalam proses ini.
 
“Indonesia siap melakukan dialog konstruktif dengan UE untuk memperoleh resolusi positif dalam sengketa ini melalui proses implementasi, dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Indonesia akan memantau implementasi secara ketat dan mendorong kepatuhan yang cepat,” tegas Rachman.

Rusia, Brasil, dan St. Vincent and Grenadines (mewakili kelompok Afrika, Karibia dan Pasifik) telah menyampaikan pernyataan yang mendukung Indonesia. Mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap penerapan kebijakan restriksi perdagangan dan pembatasan akses pasar yang secara khusus menarget komoditas yang diproduksi negara berkembang dan kurang berkembang, dengan alasan perlindungan terhadap lingkungan.