Pontianak, elaeis.co - Mendukung transformasi pengelolaan sistem pangan, dua badan PBB, United Nation Development Program (UNDP) dan Food and Agriculture Organization (FAO), memberikan hibah proyek Food System, Land Used and Restoration (FOLUR) untuk Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (disbunnak) Provinsi Kalbar, M Munsif, mengatakan, proyek hibah FOLUR adalah proyek nasional yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian, kementerian dan kelembagaan terkait, FAO dan UNDP, ke GEF atau Global Environmental Fund.

"Proyek ini bertujuan mentransformasi pengelolaan sistem pangan dan lansekap berbasis kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras di Indonesia untuk menghasilkan berbagai manfaat lingkungan," katanya dalam keterangan resmi yang dirilis Disbunnak Kalbar.

Dia menjelaskan, proyek FOLUR di Provinsi Kalbar juga mendapat pembiayaan bersama dari Pemerintah RI melalui Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementan, KLHK, BPDPKS, dan multi pihak seperti GIZ, FAO, UNDP, serta pihak swasta seperti Unilever, Mendelez, Oloan dan sejumlah NGO.

Secara nasional, lokasi proyek ini hanya ada di lima provinsi dengan fokus komoditas pangan yang berbeda. Yakni Provinsi Aceh untuk kopi, Sumatera Utara untuk sawit dan kopi, Kalbar itu sawit, Sulawesi Selatan untuk padi dan kakao, serta Papua Barat untuk sawit. 

"Untuk Kalbar, lokasi proyek FOLUR sudah ditetapkan oleh Project Steering Comite, yakni berada di Kabupaten Sanggau," ucapnya.

Munsif menambahkan bahwa dengan disahkannya proyek FOLUR 21 Februari hingga Desember 2022 mendatang, fokus kegiatan ini adalah penyelenggaraan berbagai workshop persiapan, pembahasan AWP dari kementerian/lembaga, sosialisasi dan rakor, kunjungan lokasi calon proyek, finalisasi AWP, Inception Workshop, pembahasan implementasi proyek, dan perekrutan koordinator provinsi atau kabupaten.

"Untuk jangka waktu proyek hibah ini selama 6 tahun yakni mulai 2022 - 2027 yang secara operasional dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian melalui Deputi Pangan dan Agribisnis yang di tingkat provinsi dan kabupaten disepakati akan berkedudukan di Bappeda," katanya.

Dalam proyek tersebut terdapat empat komponen yaitu penguatan kerangka kebijakan dan perencanaan pengelolaan lansekap yang terintegrasi, penerapan sistem produksi dan rantai suplai komoditas pangan dan perkebunan yang berkelanjutan, penerapan model konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati atau ekosistem, dan penguatan sistem pengelolaan informasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

"Untuk proyek hibah FOLUR sudah dilakukan rakor yang dipimpin langsung Sekda Sanggau. Kami juga hadir dan Kepala Bappeda Sanggau. Tim pusat yang memberikan paparan antara lain I Gede Wibawa selaku National Projeck Manager, dan para perwakilan dari UNDP, Kemenko Perekonomian, Bapenas, KLHK, Kementan, dan Kepala Bappeda Sanggau beserta mitra," bebernya.