Jakarta, elaeis.co – Meski Amerika Serikat (AS) telah menurunkan tarif resiprokal menjadi 19 persen, namun pemerintah RI masih terus mengupayakan negosiasi tambahan. Salah satu target utama yaitu pembebasan tarif alias 0 persen untuk sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan nikel.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, usai mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan otoritas perdagangan AS.

“Tarif resiprokal kita dari Trump sudah diputuskan final di angka 19 persen, tapi masih ada ruang negosiasi di sana. Kita masih terus dorong agar beberapa komoditas penting bisa mendapat tarif 0 persen,” kata Susiwijono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7).

Dia menegaskan, produk-produk Indonesia seperti CPO, nikel, kopi, kakao, dan karet adalah komoditas vital yang dibutuhkan oleh industri AS. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa diproduksi secara efisien di Negeri Paman Sam, sehingga ketergantungan impor dari Indonesia cukup tinggi.

“Komoditas ini sangat strategis. AS sangat bergantung, dan kita sebagai mitra dagang utama harus memanfaatkan posisi itu dalam negosiasi. Kami ajukan agar tarifnya bisa 0 persen,” lanjutnya.

Sejak awal 2025, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menetapkan revisi tarif resiprokal untuk negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, tarif awal 32 persen diturunkan menjadi 19 persen, berlaku mulai 1 Agustus 2025. Meski demikian, pemerintah Indonesia menilai tarif ini masih terlalu tinggi untuk produk unggulan ekspor yang menopang ekonomi nasional.

CPO dan nikel menjadi fokus utama negosiasi karena keduanya berkontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Minyak sawit misalnya, merupakan salah satu ekspor terbesar Indonesia yang juga menjadi bahan baku utama industri makanan, kosmetik, dan biofuel di AS. Sementara nikel, menjadi tulang punggung bagi pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang tengah dikejar AS.

Susiwijono mengungkapkan, pemerintah RI telah mengirimkan daftar produk prioritas kepada pihak AS. Daftar tersebut bersifat dinamis dan bisa terus bertambah seiring kebutuhan strategis dan perkembangan diskusi bilateral.

“Kita belum punya daftar finalnya, karena itu masih dinegosiasikan. Tapi yang jelas kelompok produk seperti CPO dan nikel ada di urutan teratas,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun joint statement atau pernyataan bersama dengan AS sebagai hasil akhir dari proses negosiasi. Dokumen resmi ini akan menjadi acuan kebijakan perdagangan ke depan dan diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Nanti secara formal akan ada dalam dokumen final yang sudah disepakati bersama. Tinggal menunggu waktu publikasinya,” tutupnya.