Mamuju, elaeis.co - Antrean panjang yang terjadi di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai bukti bahwa tata kelola kelapa sawit di provinsi tersebut belum tersusun rapi. Bahkan cenderung amburadul.
Sekretaris Jenderal Aspek-Pir, Syarifudin Sirait mengaku kesal dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Sulbar tersebut. Sebab kondisi itu membuat petani kelapa sawit merugi.
"Saya merasa marah dan kecewa dengan amburadulnya sistem dan tata kelola penjualan TBS sawit di Sulbar itu," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (19/5).
Ia bahkan menuding pemerintah baik provinsi maupun pemkab tidak peka dengan kondisi petani yang menjerit tersebut. Malah ia menilai terjadi pembiaran.
"Kita heran, apakah pemerintah disana tidak melihat dan tak mendengar keluhan petaninya. Seharusnya ini tidak berlarut-larut," cetusnya.
Belakangan antrean panjang yang terjadi hampir di semua PKS di Sulbar itu diakibatkan penumpukan TBS kelapa sawit karena produksi kelapa sawit di Sulbar mengalami kenaikan. Ada juga lantaran penampungan CPO di seluruh PKS penuh.
"Boleh saja pemerintah memberikan penjelasan seperti itu, tapi apakah sudah melakukan sidak langsung ke PKS. Lihat fakta kemudian ambil langkah sehingga tidak berlarut-larut, padahal ini terjadi sudah cukup lama," sambungnya.
Sementara Ketua Aspek-Pir Sulbar, Budhi Yanto sebelumnya mengatakan, awalnya PKS-PKS yang ada itu mengatakan bahwa terjadi kerusakan pada mesin operasionalnya. Sehingga tidak dapat beroperasi. Ini terjadi serentak di seluruh PKS.
Budhi juga menampik bahwa antrean ini akibat panen. Faktanya produksi kebun justru sedang mengalami penurunan.
"Lucunya, harga CPO tinggi tapi di PKS CPO justru membludak. Ini tidak masuk akal," sambungnya.
Antrean ini kata Budhi, terjadi usai petani melakukan protes mengenai harga sawit di wilayah Pasang Kayu beberapa waktu lalu. Pasca demo itu, PKS kemudian serentak tidak membeli TBS, akibatnya saat ini mengalami antrean panjang
Ia menduga, ini hanya permainan PKS semata agar harga TBS petani dapat dibeli dengan harga rendah. Contohnya saja, saat ini harga penetapan berada di atas angka Rp3.000/kg. Tapi TBS petani plasma hanya di beli Rp2.550/kg. Ini juga belum termasuk potongan beberapa persen.
Tata Kelola Amburadul, Pemerintah Sulbar Dinilai Tak Peka
Diskusi pembaca untuk berita ini