Bengkulu, Elaeis.co – Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu memberikan penilaian tajam terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Mereka menyebutnya hanya sebagai beban bagi para petani. 

Ketua APKS Provinsi Bengkulu, Edy Mashury menegaskan, meskipun ISPO memiliki relevansi penting, namun justru menimbulkan kesulitan bagi para petani. 

"ISPO penting, tapi itu merepotkan petani. Apalagi petani awam yang alergi berhubungan dengan pejabat," ujar Mashury, Minggu 28 April 2024.

Baca Juga: Gapki Bengkulu Dorong Perusahaan Sawit Urus ISPO

Menurutnya, proses sertifikasi ISPO diakui memakan waktu dan biaya yang cukup besar bagi para petani, terutama yang memiliki skala usaha kecil. Edy menekankan perlunya pemerintah untuk terlebih dahulu memberikan dukungan konkret kepada petani sawit sebelum menerapkan kebijakan yang dapat membebani mereka. 

"Coba pemerintah dulu yang bekerja untuk petani sawit, apa yang sudah pemerintah lakukan untuk petani sawit," katanya.

Mereka berharap agar pemerintah lebih mengakomodasi suara dan kebutuhan petani dalam pengembangan kebijakan selain sertifikasi ISPO ini. 

"Kami tidak ingin kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan kami, petani sebagai pelaku utama dalam industri kelapa sawit," ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait kritik yang dilontarkan oleh APKS. Meskipun begitu, beberapa pihak menilai bahwa masukan dari APKS patut diperhatikan dan dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif. 

"Kritik yang disampaikan oleh APKS tentu memiliki bobot dan harus dijadikan bahan pertimbangan serius oleh pemerintah," ujar seorang pengamat kebijakan publik di Bengkulu, Ardiansyah ST MT.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam penerapan kebijakan sertifikasi ISPO. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa sertifikasi ini tidak hanya memberikan beban tambahan bagi petani, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kelangsungan usaha mereka.

"Harusnya penerapan kebijakan itu mensejahterakan petani bukan menambah beban bagi petani," pungkasnya.