Pontianak, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Barat (Kalbar) turut hadir dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi II DPRD Kalbar kemarin. Dihadapan para anggota dewan itu, Apkasindo paparkan sejumlah permasalahan dan tantangan perkebunan kelapa sawit yang tengah dihadapi petani.

Ini disampaikan langsung oleh Indra Rustandi, Ketua DPW Apkasindo Kalbar. Ia menjelaskan bagaimana terjadi ketimpangan harga TBS kelapa sawit hingga perlunya penguatan kelembagaan dan pembinaan petani. Tentu juga menyangkut anggaran terkait pendampingan tersebut.

"Masalah harga, terjadi perbedaan yang signifikan antara wilayah timur dan pesisir Kalimantan Barat. Misalnya daerah Sintang, Sanggau harga sawit jauh lebih tinggi. Sedangkan pesisir yakni Kubu Raya, mempawah termasuk Ketapang dan Kayong Utara justru lebih rendah. Nah kemarin kita usulkan agar cangkang masuk dalam indeks K untuk penghitungan harga penetapan di disbun," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (23/5).

Menurut Indra, seharusnya penetapan harga itu diberlakukan di muka bukan dibelakang. Sebab PKS tanpa kebun bisa harga di muka ketika  jual tau harga. Bukan seperti disbun jual dulu baru tau harga.

Baca juga : Kerjasama Dengan 6 Poktan, PKS Mini PT ISG Suda Produksi 20 ton CPO/Hari

Lebih dalam menjelaskan, Indra menuding ada praktik permainan harga oleh perusahaan dan pengepul. Sementara petani swadaya justru sering menjadi korban lantaran tidak bergabung dalam lembaga atau kemitraan dan hanya bisa menjual ke ram atau tengkulak.

Selain itu, Indra juga mendukung rencana pembentukan Badan Otorita Sawit Nasional yang saat ini sedang dibahas di tingkat pusat. Menurutnya, badan ini akan sangat membantu dalam harmonisasi kebijakan antara petani, pengusaha, dan pemerintah.

"Harapan kita ada lembaga yang fokus mengurus kepentingan petani sawit, bukan hanya perusahaan besar.  Apkasindo sudah hadir di 25 provinsi dan 164 kabupaten/kota, tapi belum punya payung kuat secara struktural,” tegasnya.

Lanjutnya, meskipun Apkasindo Kalbar aktif melakukan pembinaan kepada petani, namun tidak mendapatkan alokasi anggaran langsung dari pemerintah. Dana pembinaan. Sementara BPDP cenderung menggelontorkan dana  lebih dekat dengan kebutuhan perusahaan. 

"Dana operasional bagi asosiasi - asosiasi bisa dibuat RAB selama 1 tahun laporkan ke DPP, kemudian DPP lanjutkan ke BPDP. Ini akan cukup bermanfaat dari pada uang  disebar hanya untuk bantu pameran, sosialisasi dan sebagainya. Selama ini hasilnya juga tidak terdampak jelas ke petani, lebih baik di kasih ke organisasi yang jelas nyata kerja dan ada RAB-nya," tandasnya.