Jakarta, elaeis.co - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk sawit demi program B50 bikin pengusaha dan petani menahan napas. Para pelaku industri mengingatkan, kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan, harga CPO dan tandan buah segar (TBS) petani bisa terjun bebas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengaku pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah soal bentuk dan mekanisme DMO. 

“Kalau kewajiban DMO naik dan ekspor dibatasi, harga pasti terdampak,” katanya di Jakarta, Selasa (28/10).

Eddy menambahkan, dampaknya bukan cuma ke pengusaha, tapi juga ke petani. “Harga CPO jatuh, otomatis harga TBS di petani ikut amblas,” tegasnya. Kekhawatiran ini muncul karena kenaikan DMO bisa membuat pasokan CPO di dalam negeri melimpah, sementara ekspor dibatasi.

Data Barchart per Selasa (28/10) mencatat harga CPO dunia untuk kontrak Oktober berada di 4.312 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17,04 juta per ton. Dengan DMO, harga ini bisa tertekan lebih jauh, dan petani yang sudah bergantung pada TBS bisa merasakan langsung dampaknya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan DMO masih berupa opsi. “Kalau alternatifnya memangkas sebagian ekspor untuk kebutuhan dalam negeri, instrumennya bisa DMO. Tapi ini masih opsi, belum keputusan final,” jelasnya.

Wacana ini bikin industri dan petani was-was. Di satu sisi, DMO diharapkan menjaga pasokan energi hijau nasional. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi “bom harga” bagi pasar sawit, menekan CPO dan TBS, serta mengancam pendapatan petani.

Para pengusaha kini menunggu kepastian pemerintah. Banyak yang menilai, tanpa penjelasan konkret, kebijakan DMO bisa memicu gejolak di pasar sawit, dan dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan petani di seluruh Indonesia.

Dengan kata lain, DMO B50 bukan cuma soal energi hijau, tapi juga soal nasib harga sawit dan TBS petani. Semua pihak berharap pemerintah segera memberikan kejelasan sebelum pasar terguncang lebih parah.