Siak, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, membuat forum khsusus untuk kemajuan sektor kelapa sawit. 

Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Baca Juga: Lewat BPDP, Perkebunan Sawit di Siak Makin Moncer

“Jadi ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” kata Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli saat membuka forum, Rabu (26/11). 

Afni menjelaskan forum ini dibentuk bertujuan mencari solusi persoalan yang dihadapi para petani sawit seperti kebutuhan perkebunan hingga infrastruktur jalan produksi yang harus dipenuhi. 

"Peluang pendanaan ini justru tersedia luas di pusat, khususnya melalui BPDP," ujarnya. 

Kebutuhan dasar demi keberlangsungan sawit rakyat di Siak memang harus dipenuhi. Sebab, dari luasan lahan perkebunan sawit di Siak didominasi oleh perkebunan rakyat sekitar 220.974 hektar. 

Namun banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh APBD Siak. 

“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD,” ungkapnya.

Afni juga tidak tidak menampik bahwa capaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak masih rendah, baru sekitar 1.226 hektar atau 0,6 persen dari total potensi. 

Ia menilai hambatan ini dipengaruhi karena keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.

“Nah, forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Afni.

Bahkan Afni meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan Sarpras. 

“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya. 

Sementara Kepala Bidang Ekonomi dan SDA di Bapperida, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, Sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan sawit lainnya. 

Andi juga mengaku banyak proposal petani dan koperasi selama ini tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.

“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke Dinas PU Tarukim Siak untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelasnya.