Jambi, elaeis.co - Kisruh antara warga Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Yan Kurnain dengan PTPN VI terus bergulir.

Setelah sebelumnya permohonannya ditolak oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, kini Yan melaporkan perusahaan plat merah itu ke Ombudsman Provinsi Jambi dengan nomor surat 0150/LM/2023/JMB.

Yan meminta agar perusahan dibawah naungan Kementerian BUMN itu memberikan klarifikasi atas temuan penanaman sawit di sempadan sungai.

Perusahaan plat merah itu diduga menanam sawit di sempadan Sungai Merkanding, Sungai Kelabu, dan Sungai Bahar. Hal itu dinilai melanggar aturan.

Baca Juga : Terkait PTPN VI, Warga Bahar Utara Kecewa dengan Keputusan Komisi Informasi Jambi

Tidak hanya perusahaan, Yan juga berencana akan mensomasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, karena membiarkan perusahaan tetap beroperasi walau banyak melanggar aturan.

"Saya juga sudah meminta kepada Bupati Muaro Jambi agar mencabut IUPK PTPN VI yang beroperasi di Merkanding tersebut," kata Yan kepada elaeis.co, Senin (5/2).

Baca Juga : Pihak PTPN VI Bungkam Warga Layangkan Somasi, Loh Tak Bahaya Ta!

Menanggapi laporan Yan, Kuasa Hukum PTPN VI Syahlan Samosir menyampaikan melalui surat resminya dengan nomor 20/MSS/2023, bahwa PTPN VI melakukan penanaman sawit di sempadan sungai sudah sesuai dengan PP 38 Tahun 2011 tentang sungai.

"Sudah diterapkan sesuai aturan. Ini dibuktikan bahwa PTPN VI sudah mendapatkan sertifikat Round Table On Sustainable Palm Oil (RSPO)," kata Syahlan dalam surat itu yang diterima elaeis.co.

Syahlan menjelaskan bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat RSPO, prinsip dan tahapan penentuan sungai dan sempadan sungai sudah jelas.

"Itu merupakan panduan bahwa praktek pengelolan sempadan sudah dilakukan. Pada dasarnya, PTPN VI sudah mentaati semua peraturan dan UU yang berlaku," ujarnya.

Namun, Yan tidak puas mendengar pernyataan tersebut. Menurutnya, kuasa hukum PTPN VI sangat aneh dan terkesan tidak memahami apa yang dimaksud dengan RSPO.

"RSPO merupakan lembaga sertifikasi internasional, dan hukumnya harus diseleraskan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima sertifikat RSPO tersebut," kata Yan Kurnain kepada elaeis.co.

Ia menilai, pernyataan kuasa hukum perusahaan sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena kenyataannya PTPN VI melakukan penanaman sawit di sempadan sungai secara sembarangan dan sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, lanjutnya, ada banyak peraturan yang dilanggar oleh PTPN VI seperti UU Nomor 95 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan PP Nomor 37 2012 tentang Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Kalau melanggar aturan itu, konsekuensinya sudah jelas, izinnya dicabut, belum lagi kalau kita mengacu ke UU Lingkungan Hidup, PTPN VI bisa kena pidana," kata Yan Kurnain.

Yan menilai bahwa PTPN IV memang hebat karena melanggar banyak aturan namun tetap beroperasi. "Seharusnya perusahaan plat merah harus jadi contoh bagi perusahaan swasta, bukan malah melanggar aturan," pungkasnya.