Pekanbaru, elaeis.co - Kebun kelapa sawit kemitraan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) masih dihadapkan sejumlah hambatan di provinsi Riau. Padahal kemitraan merupakan dasar dari perkembangan kelapa sawit itu sendiri di Bumi lancang Kuning.

Diceritakan Vera Virgianti selaku Kepala Bidang Produksi Disbun Riau pola kemitraan merupakan dasar perkembangan kelapa sawit di Riau. Bahkan kini industri kelapa sawit manjadi penyumbang Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) terbesar. Bukan hanya di skala provinsi namun dikancah nasional.

Sayangnya, kebun kelapa sawit kini dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Terutama yakni produksi yang rendah dan status kawasan hutan. Tidak terkecuali perkebunan PIR.

"Saat ini khusus di kebun PIR, banyak kebun yang sudah berusia lebih dari 25 tahun. Produksi kebun ini hanya 2-3 ton/hektar dan berada di bawah potensi," ujar Vera saat menjadi salah satu narasumber dalam gelaran Beda Buku Setiyono, Rabu (1/7) kemarin.

Dari sisi produksi ini, pihaknya mendata masih banyak petani yang belum menggunakan bibit unggul saat pertama kali membangun kebun kelapa sawit. Termasuk juga penggunaan teknologi Budi daya yang masih terbatas.

Disamping itu, legalitas dan kepastian status kebun juga menjadi hambatan berikutnya. Legalitas lahan baik sertifikat hak milik (SHM) atau Hak Guna Usaha (HGU) sebagian belum selesai. Sementara tumpang tindih kawasan hutan justru turut menyulitkan akses petani menerima pembiayaan dan program dari pemerintah.

"Sampai saat ini ada sekitar 3.000 hektar kebun kelapa sawit PIR yang ditolak untuk pengajuan PSR karena masuk dalam kawasan hutan. Ini tantangan kita saat ini," jelasnya.

Akibatnya lanjut Vera, akses pembiayaan justru semakin terbatas. Sebab persyaratan agunan dan administrasi sulit dipenuhi dampaknya petani keterbatasan modal untuk peremajaan dan sarpras. Belum lagi ditambah banyak petani yang belum paham masalah perbankan.

Dari sisi budidaya, saat ini petani dihadapkan dengan tingginya biaya produksi. Misalnya saja harga pupuk yang belakang justru mengalami kenaikan hingga 30%. Kemudian infrastruktur kebun dan jalan produksi yang kurang memadai dan menekan pendapatan pekebun.
 
"Kalau untuk kemitraan masih terjadi kesenjangan pemahaman dan komunikasi. Kemudian pembangunan kebun plasma juga belum merata," bebernya.

Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), regenerasi petani masih cenderung rendah, kaum millenial justru enggan untuk bertani. Sementara kapasitas manajerial dan kewirausahaan masih rendah.

"Tuntutan ISPO dan RSPO juga menjadi tantangan saat ini," katanya.