Bengkulu, Elaeis.co - Ternyata kebijakan kontroversial terkait potongan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberlakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hanya terjadi di Bengkulu. Bahkan kebijakan tersebut tidak ditemukan di provinsi penghasil kelapa sawit lainnya, seperti Sumatera Utara.

Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit Provinsi Bengkulu, Edy Mashury mengungkapkan, setiap petani yang menjual TBS kelapa sawit ke PKS di Bengkulu akan dikenakan potongan sebesar 5 persen. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak ada di daerah lain. 
"Di Medan Sumatera Utara aja ga ada masa di Bengkulu ada," ujar Edy, Jumat 19 April 2024.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Bawa Dampak ke Petani Sawit di Bengkulu, Kok Bisa!

Edy menilai, di Medan, Sumatera Utara, tidak terdapat kebijakan potongan seperti yang diterapkan di Bengkulu. Sebaliknya, PKS di Medan memberikan tambahan diskon kepada rekanan atau petani yang menjual TBS kelapa sawit langsung ke pabrik. 
"Ga ada di Medan yang mendapatkan potongan seperti itu. Pabrik kecil mungkin ya," tambahnya.

Para petani di Bengkulu merasa keberatan dengan kebijakan potongan penjualan yang diberlakukan oleh PKS setempat. Mereka menyatakan bahwa hal ini akan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka.
"Kami merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Padahal, pendapatan dari hasil panen kelapa sawit sudah tidak seberapa," tuturnya.

Baca Juga: Petani Sawit Terancam Kesulitan Dapat Pertalite dan Solar Eceran, Ini Alasannya!

Di sisi lain, PKS di Bengkulu membela kebijakan potongan penjualan tersebut dengan alasan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pabrik. Mereka mengklaim bahwa kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan operasional pabrik dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
"Potongan itu untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pabrik, kalau tidak begitu maka besar biaya kami," ujar salah satu perwakilan PKS di Bengkulu yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi di Bengkulu, Ansori Tawakal SE MM menilai, kebijakan potongan penjualan seperti yang terjadi di Bengkulu bisa menjadi polemik yang merugikan petani. Mereka menekankan perlunya dialog dan keseimbangan antara kepentingan pabrik dan petani untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
"Kami pikir perlu dialog terkait hal itu, karena bagaimanapun tidak akan menemukan kata sepakat sebelum diketahui apa yang menjadi dasar diberlakukannya pemotongan tersebut," pungkasnya.