Pasang Kayu, elaeis.co - Sejumlah permasalahan terus menghantui petani kelapa sawit di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini. Mulai dari anjloknya harga lantaran terjadi antrean panjang hampir seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada.

Kondisi ini bahkan sempat mendapat sorotan DPRD Sulbar. Dimana Komisi II DPRD Sulbar sempat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (22/5) kemarin. Kegiatan itu mempertemukan petani dan dinas perkebunan. 

Sayangnya, pihak Dinas Perkebunan Sulbar justru memilih meninggalkan lokasi kegiatan saat saat Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit memasuki ruangan tersebut.

Aksi Disbun Sulbar itu justru dianggap sebagai tamparan serta hinaan petani kelapa sawit. Malah juga muncul tudingan bahwa disbun  menghindar dari tanggung jawab.

"Ini bukan sekadar soal meninggalkan rapat, ini penghinaan! Rakyat merasa tidak dihargai sama sekali saat ingin menyampaikan penderitaannya,” tegas Koordinator Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit, Muh Idsal Ramadhani kepada media.

Menurutnya, sikap defensif dan antipati yang ditunjukkan Disbun Sulbar ini dinilai menjadi bukti nyata bobroknya komitmen pelayanan publik. Forum resmi yang difasilitasi oleh DPRD yang seharusnya menjadi ruang dialog sehat, justru dicoreng oleh aksi tidak terpuji para birokrat.

Hak yang sama juga disampaikan Ketua DPD Aspek-Pir Pasang Kayu, Sanjaya Asbulah yang sempat hadir dalam RDP tersebut.

Pihaknya merasa sangat kecewa melihat sikap Disbun Sulbar tersebut. Padahal pihaknya menaruh harapan besar kepada Disbun Sulbar untuk mengurai permasalahan pada tata kelola kelapa sawit di Sulbar.

"Kami sangat kecewa, mereka keluar begitu saja. Padahal pertemuan itu difasilitasi DPRD Sulbar," bebernya kepada elaeis.co, Senin (25/5).

Seyogyanya lanjut Asbulah, pihak Disbun Sulbar mendengar keluhan petani dan menjadi perpanjangan tangan petani untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yakni dengan melakukan sidak langsung ke lapangan.

"Langkah itu belum ada kai ketahui, sebab sampai saat ini belum juga ada info dari Disbun Sulbar," terangnya.

"Kita berharap Disbun menelusuri langsung apa yang terjadi dilapangan. Kenapa harga anjlok. Kemudian kenapa ada terjadi antrian panjang di PKS. Jika memang terbukti ada pelanggaran kita minta mereka memberikan saksi Admistrasi untuk perusahaan nakal yang tidak mengikuti harga penetapan," sambungnya.