Pekanbaru, elaeis.co - Potensi kelapa sawit di provinsi Riau kini menjadi sorotan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Bahkan sejumlah langkah perlu menjadi perhatian untuk kelapa sawit berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.

Dari catatan BPKB Riau luas perkebunan sawit mencapai sekitar 3,40 juta hektare dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 9,20 juta ton. Ini setara dengan 18,20% dari total produksi nasional.

Kemudian industri ini juga didukung 287 unit pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas pengolahan mencapai 12.857 ton/jam.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Evenri Sihombing mengatakan catatan itu menunjukkan bahwa Riau memiliki basis hulu industri sawit yang sangat kuat untuk dikembangkan lebih lanjut ke sektor hilir. "Tentu ini perlu langkah strategis yang terarah. Kita mencatat ada sejumlah risiko sekaligus peluang yang perlu diantisipasi," terangnya Rabu (11/3) kemarin.

Pertama Riau perlu adanya penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi sawit Riau untuk periode 2025–2035. Ini diharapkan menjadi panduan pengembangan industri turunan sawit yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lalu, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk menyediakan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Ini guna menarik investasi pada industri turunan sawit, seperti oleokimia, biodiesel, serta produk hilir lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Perlu juga pengembangan kawasan industri didukung dengan pembangunan pelabuhan industri serta peningkatan konektivitas jaringan jalan guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan," bebernya.

Mempercepat pembangunan itu, menurut Evenri akan lebih maksimal jika dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau Public Private Partnership (PPP). 

Disamping itu, BPKP juga menyoroti pentingnya diversifikasi produk hilir sawit agar ketergantungan pada komoditas mentah dapat dikurangi. 

Sementara penyelesaian konflik kebun kelapa sawit juga perlu segera diselesaikan. Yakni melalui pemetaan partisipatif serta penguatan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Pengembangan sumber daya manusia juga dinilai penting melalui pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri hilirisasi sawit, termasuk penguatan riset dan transfer teknologi.

“Rekomendasi ini nantinya akan kami sampaikan secara resmi dalam laporan kepada gubernur. Di dalamnya terdapat sejumlah rekomendasi yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah,”tandasnya.