Kampar, elaeis.co - Studi tiru kembali dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke wilayah Riau. Kali ini Koperasi Unit Desa (KUD) Maju Jaya yang berlokasi di Desa Pelambaian, Kecamatan Tapung, Kampar menjadi sasarannya.

Kunjungan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi itu bertujuan untuk melihat bagaimana kemitraan petani kelapa sawit swadaya dapat terjalin dengan perusahaan. Yang kemudian nanti akan menjadi bahan referensi untuk menerapkan pola kemitraan itu di Ranah Minang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. 

"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari referensi terbaik dalam memperkuat kelembagaan petani sawit swadaya di daerah. Pola kemitraan KUD Maju Jaya dapat menjadi contoh untuk membangun sistem tata niaga sawit yang lebih adil dan berkelanjutan," ujar Arry didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman, anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar, serta tenaga ahli penetapan harga tandan buah segar (TBS) Sumbar, Sabtu (27/6).

Dalam kunjungan itu, pengurus KUD Maju Jaya yang memaparkan perjalanan koperasi dalam membangun kelembagaan petani sawit swadaya hingga kemudian menjalin kemitraan yang kuat dengan PKS. Bahkan kemitraan ini belakangan justru menjadi faktor utama bagaimana koperasi mendapat kepastian pemasaran hasil panen sekaligus harga jual TBS yang lebih menguntungkan.

“Kita ingin melihat langkah dan kiat-kiat KUD Maju Jaya sebagai kelembagaan petani sawit swadaya mampu bermitra dengan perusahaan. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita pelajari,” sambungnya.

Bukan hanya sistem kemitraannya, pihaknya juga ingin melihat tata kelola koperasi sehingga bisa profesional, kompak sehingga ekosistem dalam berkebun sawit menjadi lebih sehat.

Ia berharap pola yang diterapkan KUD Maju Jaya dapat menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi petani sawit di Sumbar sehingga posisi tawar petani semakin kuat, akses pasar lebih terbuka, dan kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman menyebutkan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi dan pembelajaran yang dapat diadopsi untuk pengembangan sektor perkebunan sawit di Sumatera Barat.

Menurutnya, salah satu poin penting yang diperoleh dari kunjungan tersebut adalah mekanisme penetapan harga TBS bagi petani sawit swadaya yang telah dapat disamakan dengan harga TBS petani plasma karena adanya kelembagaan koperasi yang kuat dan kemitraan yang jelas dengan perusahaan.

“Dari kunjungan ini kita memperoleh informasi yang sangat penting. Di sini harga TBS petani swadaya sudah bisa ditetapkan sebagaimana harga TBS plasma. Mekanisme seperti ini akan kita pelajari lebih lanjut dan kita upayakan untuk diterapkan juga di Sumatera Barat,” kata Afniwirman.

Ia menjelaskan, apabila sistem tersebut dapat diterapkan, maka petani sawit swadaya di Sumbar akan memperoleh kepastian harga yang lebih baik sekaligus mengurangi kesenjangan harga yang selama ini masih terjadi antara petani plasma dan petani swadaya.

Sementara Ketua Apkasindo Sumbar, Jufri Nur menilai langkah ini sangat penting dilakukan untuk mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di Sumbar terutama petani kelapa sawit swadaya. Sebab hingga saat ini pembelian TBS kelapa sawit petani swadaya masih jauh dibawah harga penetapan pemerintah.

"Kita sangat mendukung upaya studi tiru ini. Kita berharap dapat jadi referensi pengelolaan sistem kelembagaan bagi petani swadaya di Sumbar," harapnya.

Selain berdiskusi mengenai tata kelola koperasi dan sistem kemitraan, rombongan Pemprov Sumbar juga meninjau berbagai aspek operasional KUD Maju Jaya, mulai dari pengelolaan organisasi, pelayanan kepada anggota, hingga mekanisme penyaluran hasil panen ke pabrik kelapa sawit.